Kenaikan Presidential Threshold Gagal Rampingkan Parpol

Kenaikan Presidential Threshold Gagal Rampingkan Parpol
Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro bersama dengan Bupati Banyuwangi Azwar Anas dan Pemred BeritaSatu.com, Harian Suara Pembaruan, Investor Daily Primus Dorimulu hadir di acara FGD Pesta Demokrasi Jadi Momentum Penguatan Kepentingan Daerah di BeritaSatu Plaza, Jakarta, Senin 18 Maret 2019 (Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah)
Hotman Siregar / FER Selasa, 14 Januari 2020 | 19:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti politik senior LIPI, Siti Zuhro, mengatakan, hampir setiap pemilu ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dinaikkan. Asumsinya dengan dinaikkan akan bisa merampingkan partai.

Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, PKS Lempar Wacana Alternatif

"Tapi faktanya ternyata tidak berhasil. Bahkan, persyaratan PT pun tidak menyurutkan kehendak politisi untuk mendirikan parpol baru," ujar Siti Zuhro kepada Suara Pembaruan, di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Meskipun terbukti bahwa tak satupun partai baru yang lolos ke DPR dalam pemilu 2019. Artinya, menaikkan PT tak mampu menghentikan munculnya partai baru dan mengurangi jumlah partai secara signifikan di DPR.

Siti mengatakan, usulan kembali ke proporsional tertutup menunjukkan bahwa sisten proporsional terbuka merugikan partai. Internal kader berkompetisi secara tak terukur dalam pileg dan itu merugikan partai.

Demokrat Usul Presidential Threshold Dihapus

Partai merasa kehilangan wibawa dan otoritasnya dengan sistem terbuka karena persaingan diserahkan ke pasar bebas. Modal lebih penting ketimbang kompetensi.

"Tak ada jaminan kualitas demokrasi akan meningkat ketika persyaratan baru diterapkan. Kualitas demokrasi akan meningkat ketika partai juga berkualitas dan semua stakeholders terkait memiliki perspektif dan komitmen untuk memajukan demokrasi," katanya.

Pengamat politik UGM, Nyarwi Ahmad mengatakan, untuk usulan kembali ke sistem proporsional tertutup itu akan berdampak pada menguatnya kontrol pimpinan partai (DPP) dalam proses seleksi dan penentuan siapa saja yang bisa mewakili partai di lembaga-lembaga legislatif. Menurutnya, ini menguntungkan partai.

"Dalam artian memperkuat peran dan otoritas partai dalam menentukan wakil-wakilnya di lembaga legislatif ini bisa juga berdampak positif mengurangi maraknya money politic (penggunaan uang untuk mendapatkan/beli suara) di kalangan caleg-caleg parpol," katanya.

Hal itu juga dinilainya dapat mengurangi permisifitas masyarakat terhadap praktek-praktek politik uang yang biasa dilakukan oleh caleg-caleg tersebut. Namun, hal tersebut juga dinilai merugikan masyarakat atau pemilih.

Menurutnya, kekuatan pemilih untuk menentukan siapa saja yang bisa mewakili mereka di lembaga-lembaga legislatif bukan hanya berkurang namun hilang jika usulan tersebut diterapkan. Pemilih tidak lagi punya kesempatan untuk mempengaruhi parpol dalam menentukan siapa saja yang layak terpilih dan duduk di lembaga legislatif.

"Di tengah budaya parpol kita yang masih elitis, parpol kita yang masih dikendalikan oleh para dinasti politik. Usulan tersebut merupakan bentuk kenduran bagi demokrasi Indonesia,” kata Nyarwi Ahmad.

Terkait dengan angka PT 5 persen, Nyarwi Ahmad menyarankan ke depan lolos PT 4 persen tetap bisa punya kursi di DPRD provinsi. Begitu juga dengan PT 3 persen bisa tetap punya kursi di DPRD Kabupaten/Kota.



Sumber: Suara Pembaruan