Kenaikan Presidential Threshold Gagal Rampingkan Parpol
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kenaikan Presidential Threshold Gagal Rampingkan Parpol

Selasa, 14 Januari 2020 | 19:05 WIB
Oleh : Hotman Siregar / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti politik senior LIPI, Siti Zuhro, mengatakan, hampir setiap pemilu ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dinaikkan. Asumsinya dengan dinaikkan akan bisa merampingkan partai.

Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, PKS Lempar Wacana Alternatif

"Tapi faktanya ternyata tidak berhasil. Bahkan, persyaratan PT pun tidak menyurutkan kehendak politisi untuk mendirikan parpol baru," ujar Siti Zuhro kepada Suara Pembaruan, di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Meskipun terbukti bahwa tak satupun partai baru yang lolos ke DPR dalam pemilu 2019. Artinya, menaikkan PT tak mampu menghentikan munculnya partai baru dan mengurangi jumlah partai secara signifikan di DPR.

Siti mengatakan, usulan kembali ke proporsional tertutup menunjukkan bahwa sisten proporsional terbuka merugikan partai. Internal kader berkompetisi secara tak terukur dalam pileg dan itu merugikan partai.

Demokrat Usul Presidential Threshold Dihapus

Partai merasa kehilangan wibawa dan otoritasnya dengan sistem terbuka karena persaingan diserahkan ke pasar bebas. Modal lebih penting ketimbang kompetensi.

"Tak ada jaminan kualitas demokrasi akan meningkat ketika persyaratan baru diterapkan. Kualitas demokrasi akan meningkat ketika partai juga berkualitas dan semua stakeholders terkait memiliki perspektif dan komitmen untuk memajukan demokrasi," katanya.

Pengamat politik UGM, Nyarwi Ahmad mengatakan, untuk usulan kembali ke sistem proporsional tertutup itu akan berdampak pada menguatnya kontrol pimpinan partai (DPP) dalam proses seleksi dan penentuan siapa saja yang bisa mewakili partai di lembaga-lembaga legislatif. Menurutnya, ini menguntungkan partai.

"Dalam artian memperkuat peran dan otoritas partai dalam menentukan wakil-wakilnya di lembaga legislatif ini bisa juga berdampak positif mengurangi maraknya money politic (penggunaan uang untuk mendapatkan/beli suara) di kalangan caleg-caleg parpol," katanya.

Hal itu juga dinilainya dapat mengurangi permisifitas masyarakat terhadap praktek-praktek politik uang yang biasa dilakukan oleh caleg-caleg tersebut. Namun, hal tersebut juga dinilai merugikan masyarakat atau pemilih.

Menurutnya, kekuatan pemilih untuk menentukan siapa saja yang bisa mewakili mereka di lembaga-lembaga legislatif bukan hanya berkurang namun hilang jika usulan tersebut diterapkan. Pemilih tidak lagi punya kesempatan untuk mempengaruhi parpol dalam menentukan siapa saja yang layak terpilih dan duduk di lembaga legislatif.

"Di tengah budaya parpol kita yang masih elitis, parpol kita yang masih dikendalikan oleh para dinasti politik. Usulan tersebut merupakan bentuk kenduran bagi demokrasi Indonesia,” kata Nyarwi Ahmad.

Terkait dengan angka PT 5 persen, Nyarwi Ahmad menyarankan ke depan lolos PT 4 persen tetap bisa punya kursi di DPRD provinsi. Begitu juga dengan PT 3 persen bisa tetap punya kursi di DPRD Kabupaten/Kota.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

OTT Wahyu, KPU Pastikan Komitmen Berantas Korupsi Tidak Surut

KPU akan melakukan perbaikan internal dan meningkatkan kewaspadaan secara terukur.

POLITIK | 14 Januari 2020

Kasus PAW PDIP, Djarot: Penunjukan Harun Masiku Subyektif

Menurut Djarot, Harun bukanlah caleg yang pertama kali diusulkan PDIP menjadi caleg pengganti antar waktu.

POLITIK | 14 Januari 2020

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

UU Pilkada dinilai masih menyisakan beberapa permasalahan dan perlu ada perbaikan.

POLITIK | 14 Januari 2020

PAN Butuh Pemimpin yang Punya Kemampuan Teknis Mengurus Partai

Kader dan pengurus PAN ingin kehadiran mereka di Kongres nanti tidak dipersulit.

POLITIK | 14 Januari 2020

KPU Akan Perketat Perekrutan PPK untuk Pilkada Serentak 2020

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi jajaran KPU terlibat kasus suap atau korupsi.

POLITIK | 14 Januari 2020

PDIP Rekomendasikan PT 5%, Nasdem: Sebaiknya 7%

Partai Nasdem mendukung usulan menaikkan PT dari 4% menjadi 5% yang dicetuskan PDIP. Bahkan Nasdem pernah mengusulkan untuk menaikan PT jadi 7%.

POLITIK | 14 Januari 2020

KPU: Secara Prosedur dan Substansi Permintaan PAW DPR PDIP Tidak Tepat

Komisioner KPU Pramono Ubaid menyatakan secara substansi, permintaan DPP PDIP untuk menggantikan antarwaktu Riezky Aprilia dengan Harun Masiku tidak tepat.

POLITIK | 14 Januari 2020

PKS: Revisi UU Sistem Politik Harus Perkuat Kualitas Demokrasi Indonesia

Mardani mengatakan jebakan dalam revisi sistem politik ini adalah upaya mengubah pemilihan langsung ke sistem perwakilan dan penambahan masa jabatan presiden.

POLITIK | 13 Januari 2020

Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop Meninggal Dunia

Benediktus Tambonop (44), ditemukan meninggal dunia diduga karena sakit, di salah satu kamar hotel, di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

POLITIK | 13 Januari 2020

KPU Sebut PDIP Lakukan Dua Kesalahan Soal PAW Riezky Aprilia

Prosedural untuk mem-PAW-kan caleg terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU ialah lewat DPR.

POLITIK | 13 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS