Pelaksanaan Pilkada Perlu Perhatikan Kearifan Lokal

Pelaksanaan Pilkada Perlu Perhatikan Kearifan Lokal
Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang (keenam kanan) menyerahkan cinderamata kepada Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu (kedua kiri) disaksikan Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan Aditya L Djono (kiri), Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah Abdurrahman Thaha (ketiga kiri), Anggota DPD Dapil Sumatera Selatan Jialyka Maharani (keempat kiri), Wakil Pemimpin Redaksi Beritasatu TV Hamdani S Rukiah (kelima kiri), Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan Lily Amalia (keenam kiri), Anggota DPD Dapil Kepulauan Riau Richard Pasaribu (kelima kanan), Anggota DPD Dapil Papua Barat Filep Wamafma (keempat kanan), Anggota DPD Dapil Sulawesi Barat Almalik Pababari (ketiga kanan), Anggota DPD Dapil Kalimantan Barat Maria Goreti (kedua kanan) dan Anggota DPD Dapil Jawa Tengah Abdul Kholik (kanan) saat berkunjung ke BeritaSatu Media Holdings di Jakarta, Selasa (14/1/2020). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Hotman Siregar / FER Selasa, 14 Januari 2020 | 20:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Teras Narang mengatakan, dari hasil kunjungan kerja dan riset yang dilakukan serta inventarisasi beberapa hal terkait Pilkada, maka perlu dilakukan perubahan. Di satu sisi, DPD menyadari bahwa waktu sangat terbatas karena pilkada 2020 akan berlangsung September 2020.

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

"Kita mengharapkan tidak banyak terjadi perubahan tetapi yang paling penting adalah terjadi perubahan hanya berkenaan dengan masalah-masalah yang kita anggap krusial, penting, betul-betul bermanfaaat sehingga makna langsung, umum, bebas dan rahasia serta adilnya itu menang betul-betul terwujud," ujar Teras Narang saat berkunjung ke redaksi Beritasatu Media Holding, Selasa (14/1/2020).

Saat ini, kata Teras Narang, komite I DPD sedang melakukan inventarisasi beberapa hal terutama yang berkenaan dengan masalah anggaran Pilkada yang sangat besar. Kemudian, pengamanan menjadi bagian yang penting ditambah lagi dengan masalah yang menyangkut petugas-petugas dalam pemilu, baik di tingkat paling bawah TPS hingga KPU.

Teras Narang menegaskan, kedepan diharapkan ada penghematan-penghematan dan kemudian juga biaya Pilkada juga tidak terlalu besar. Karena yang dikhawatirkan adalah biaya yang besar, tetapi tidak berdampak positif dengan orang yang dipilih sehingga menimbulkan kekecewaaan di masyarakat.

Revisi UU Sistem Politik Harus Tingkatkan Kualitas Demokrasi

"Apakah biaya yang dialokasikan untuk rangka kampanye atau hal-hal lain. Di sini harus kita tingkatkan peranan dari Bawaslu. Peranaan dari Gakumdu dengan meningkatkan peranaan mereka sehingga betul-betul melaksanakan pengawasan ini dengan baik agar tidak terjadi hal-hal dengan yang tidak diingnkan," tuturnya.

Teras Narang meyakinkan, penting sekali perubahan dalam UU Pilkada. Namun, untuk pilkada tahun ini akan sulit karena sudah di depan mata.

"Tetapi, kalau di 2024 mungkin bisa terjadi. Perlu memperhatikan kearifan lokal dalam pelaksanaan Pilkada ini," tegas Teras Narang.



Sumber: Suara Pembaruan