DPD: Tahapan Pilkada Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

DPD: Tahapan Pilkada Terlalu Panjang dan Boros Anggaran
Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu (ketiga kanan) saat menerima Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang (ketiga kiri) turut hadir Anggota DPD dalam media visit Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah Abdurrahman Thaha , Anggota DPD Dapil Sumatera Selatan Jialyka Maharani, Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan Lily Amalia, Anggota DPD Dapil Kepulauan Riau Richard Pasaribu, Anggota DPD Dapil Papua Barat Filep Wamafma, Anggota DPD Dapil Sulawesi Barat Almalik Pababari, Anggota DPD Dapil Kalimantan Barat Maria Goreti dan Anggota DPD Dapil Jawa Tengah Abdul Kholik saat berkunjung ke BeritaSatu Media Holdings di Jakarta, Selasa (14/1/2020). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Hotman Siregar / WBP Selasa, 14 Januari 2020 | 21:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik mengatakan, UU Pilkada yang berlaku saat ini telah melalui beberapa kali revisi. Revisi dilakukan terhadap UU No. 1 Tahun 2015 yang telah mendekonstruksi sistem pemilihan Kepala Daerah, sampai yang terakhir UU No. 10 Tahun 2016, yang masih menyisakan banyak persoalan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, sejumlah permasalahan tersebut antara lain masih maraknya politik uang, persyaratan calon yang belum memberikan keadilan bagi semua pihak, permasalahan calon tunggal.

“Selain itu proses pilkada yang lama terutama masa kampanye, masih adanya regulasi yang tumpang-tindih sehingga tidak harmonis, bahkan penetapan DPT (daftar pemilih tetap) juga masih bermasalah,” kata Abdul Kholik saat berkunjung ke redaksi Beritasatu Media Holding, Jl Gatot Subroto Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Kholik mengatakan, problem out put pilkada sekarang bermasalah. Ia mencontohkan ada masalah teknis yakni tahapan yang sudah dikapitalisasi menjadi sesuatu yang baku.

“Sesungguhnya banyak sekali bagian yang bisa d-cut dari tahapan pilkada ini. Contoh yang paling sederhana kalau kita bisa membenahi tahapan pemilih DPT. Kalau saya cuma 3 kali, jadi data penduduk kalau sudah eKTP langusung DPT. Sekarang kan enggak, DPS, DPS perbaikan DPT DPT perbaikan, padahal bisa tiga, itu bisa dihemat triliunan rupiah kalau diakumulasi,” jelas Abdul Kholik.

Probelum di teknis pun kalau kita bisa diubah sebagian bisa menyentuh di Pilkada 2020. Dia mengakui yang terpenting ada kemauan politik pemerintah dan DPR. “Persetujuannya yang penting. Proses DPD yang harus panjang, yang sepakat dulu kerangka legislatif dan pemerintah,” kata Abdul Kholik.

Adapun yang penting didorong dalam waktu dekat ini, kata Kholik, dari segi teknisnya karena mengubah UU Pilkada merupakan sesuatu yang sangat sulit sekarang ini.

“Itu untuk efisiensi. Pertama sisi politik pendebatannya bisa agak panjang. Dari segi teknis tinggal otak-atik untuk efisiensi anggaran dan waktu kerja penyelengara pemilu,” tambah Abdul Kholik.



Sumber: Suara Pembaruan