Penyederhanaan Aturan Tidak Signifikan Mengurangi Biaya Pilkada
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penyederhanaan Aturan Tidak Signifikan Mengurangi Biaya Pilkada

Selasa, 14 Januari 2020 | 21:19 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, mengemukakan, penyederhanaan aturan pilkada memang bisa meminimalkan biaya penyelenggaraan, namun besarannya dinilai tidak signifikan. Alasannya, pengeluaran biaya besar bukan pada proses atau tahapan pilkada, namun terletak pada hari pelaksanaan pilkada.

DPD: Tahapan Pilkada Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

"Dari sisi pembiayaan pemerintah, memang penyederhanaan aturan bisa meminimalkan biaya pilkada. Misalnya, memperpendek masa waktu kampanye, menghapus beberapa tahapan pilkada atau mengurangi biaya sosialisasi. Namun itu tidak signifikan,” kata Ari Nurcahyo di Jakarta, Selasa (14/1).

Ari menjelaskan, lahirnya biaya besar pada pilkada karena biaya mencetak surat suara, pembuatan kotak suara dan akomodasi pengiriman kotak suara ke tempat pemungutan suara (TPS). Biaya-biaya untuk infrastruktur pilkada seperti itu, tidak mungkin dikurangi karena terkait persediaan material pilkada. Malah yang terjadi adalah terus bertambah karena adanya peningkatan inflansi.

"Kalau aturannya mengganti kotak suara yang lebih murah, itu bisa pengaruh ke hasil pilkada. Bisa saja ada oknum yang merusak karena tahu kotak suaranya gampang rusak. Bisa dipakai untuk memanipulasi hasil pilkada,” jelasnya.

Pelaksanaan Pilkada Perlu Perhatikan Kearifan Lokal

Menurut Ari, adanya biaya tinggi sesungguhnya karena lahir dari biaya politik. Biaya politik itu dikeluarkan oleh para calon dan partai politik (Parpol). Pemerintah tidak bisa mengurangi biaya politik seperti itu karena bukan kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Negara atau Undang-undang (UU) hanya mengatur batas maksimal sumbangan dari perorangan atau perusahaan.

"Sumbangan yang tidak resmi itu melahirkan biaya tinggi. Itu datang dari para calon dan parpol, bukan pemerintah," ujarnya.

Ari berpandangan, solusi untuk mengurangi biaya tinggi adalah kembali ke partai politik (Parpol). Parpol harus berani mencalonkan tokoh yang modal sosialnya bagus, bukan yang memiliki modal atau uang banyak.

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

"Tokoh yang memiliki modal sosial bagus, akan dipilih masyarakat dengan tidak mengorbankan banyak uang untuk kampanye," terangnya.

Sebaliknya, lanjut Ari, jika parpol mengusulkan tokoh yang tidak punya modal sosial, yang terjadi adalah adanya biaya mahal. Hal itu karena sang calon akan mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa terpilih.

"Kuncinya keberanian parpol mengajukan calon yang memiliki modal sosial yang bagus. Jangan malah cari calon yang bisa diambil uangnya oleh parpol," tutup Ari.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPD: Tahapan Pilkada Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

Ada masalah teknis yakni tahapan yang sudah dikapitalisasi menjadi sesuatu yang baku.

POLITIK | 14 Januari 2020

Pelaksanaan Pilkada Perlu Perhatikan Kearifan Lokal

Komite I DPD sedang melakukan inventarisasi beberapa hal terkait pelaksanaan Pilkada.

POLITIK | 14 Januari 2020

Kenaikan Presidential Threshold Gagal Rampingkan Parpol

Hasrat politisi untuk mendirikan parpol baru dinilai masih tinggi.

POLITIK | 14 Januari 2020

OTT Wahyu, KPU Pastikan Komitmen Berantas Korupsi Tidak Surut

KPU akan melakukan perbaikan internal dan meningkatkan kewaspadaan secara terukur.

POLITIK | 14 Januari 2020

Kasus PAW PDIP, Djarot: Penunjukan Harun Masiku Subyektif

Menurut Djarot, Harun bukanlah caleg yang pertama kali diusulkan PDIP menjadi caleg pengganti antar waktu.

POLITIK | 14 Januari 2020

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

UU Pilkada dinilai masih menyisakan beberapa permasalahan dan perlu ada perbaikan.

POLITIK | 14 Januari 2020

PAN Butuh Pemimpin yang Punya Kemampuan Teknis Mengurus Partai

Kader dan pengurus PAN ingin kehadiran mereka di Kongres nanti tidak dipersulit.

POLITIK | 14 Januari 2020

KPU Akan Perketat Perekrutan PPK untuk Pilkada Serentak 2020

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi jajaran KPU terlibat kasus suap atau korupsi.

POLITIK | 14 Januari 2020

PDIP Rekomendasikan PT 5%, Nasdem: Sebaiknya 7%

Partai Nasdem mendukung usulan menaikkan PT dari 4% menjadi 5% yang dicetuskan PDIP. Bahkan Nasdem pernah mengusulkan untuk menaikan PT jadi 7%.

POLITIK | 14 Januari 2020

KPU: Secara Prosedur dan Substansi Permintaan PAW DPR PDIP Tidak Tepat

Komisioner KPU Pramono Ubaid menyatakan secara substansi, permintaan DPP PDIP untuk menggantikan antarwaktu Riezky Aprilia dengan Harun Masiku tidak tepat.

POLITIK | 14 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS