Penyederhanaan Aturan Tidak Signifikan Mengurangi Biaya Pilkada

Penyederhanaan Aturan Tidak Signifikan Mengurangi Biaya Pilkada
Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo (Foto: istimewa)
Robertus Wardi / FER Selasa, 14 Januari 2020 | 21:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, mengemukakan, penyederhanaan aturan pilkada memang bisa meminimalkan biaya penyelenggaraan, namun besarannya dinilai tidak signifikan. Alasannya, pengeluaran biaya besar bukan pada proses atau tahapan pilkada, namun terletak pada hari pelaksanaan pilkada.

DPD: Tahapan Pilkada Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

"Dari sisi pembiayaan pemerintah, memang penyederhanaan aturan bisa meminimalkan biaya pilkada. Misalnya, memperpendek masa waktu kampanye, menghapus beberapa tahapan pilkada atau mengurangi biaya sosialisasi. Namun itu tidak signifikan,” kata Ari Nurcahyo di Jakarta, Selasa (14/1).

Ari menjelaskan, lahirnya biaya besar pada pilkada karena biaya mencetak surat suara, pembuatan kotak suara dan akomodasi pengiriman kotak suara ke tempat pemungutan suara (TPS). Biaya-biaya untuk infrastruktur pilkada seperti itu, tidak mungkin dikurangi karena terkait persediaan material pilkada. Malah yang terjadi adalah terus bertambah karena adanya peningkatan inflansi.

"Kalau aturannya mengganti kotak suara yang lebih murah, itu bisa pengaruh ke hasil pilkada. Bisa saja ada oknum yang merusak karena tahu kotak suaranya gampang rusak. Bisa dipakai untuk memanipulasi hasil pilkada,” jelasnya.

Pelaksanaan Pilkada Perlu Perhatikan Kearifan Lokal

Menurut Ari, adanya biaya tinggi sesungguhnya karena lahir dari biaya politik. Biaya politik itu dikeluarkan oleh para calon dan partai politik (Parpol). Pemerintah tidak bisa mengurangi biaya politik seperti itu karena bukan kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Negara atau Undang-undang (UU) hanya mengatur batas maksimal sumbangan dari perorangan atau perusahaan.

"Sumbangan yang tidak resmi itu melahirkan biaya tinggi. Itu datang dari para calon dan parpol, bukan pemerintah," ujarnya.

Ari berpandangan, solusi untuk mengurangi biaya tinggi adalah kembali ke partai politik (Parpol). Parpol harus berani mencalonkan tokoh yang modal sosialnya bagus, bukan yang memiliki modal atau uang banyak.

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

"Tokoh yang memiliki modal sosial bagus, akan dipilih masyarakat dengan tidak mengorbankan banyak uang untuk kampanye," terangnya.

Sebaliknya, lanjut Ari, jika parpol mengusulkan tokoh yang tidak punya modal sosial, yang terjadi adalah adanya biaya mahal. Hal itu karena sang calon akan mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa terpilih.

"Kuncinya keberanian parpol mengajukan calon yang memiliki modal sosial yang bagus. Jangan malah cari calon yang bisa diambil uangnya oleh parpol," tutup Ari.



Sumber: Suara Pembaruan