Pakar Sarankan Pilkada Asimetris untuk Daerah Rural

Pakar Sarankan Pilkada Asimetris untuk Daerah Rural
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / FER Selasa, 14 Januari 2020 | 22:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermasyah Djohan berpandangan, pilkada langsung hanya bisa dilakukan di daerah perkotaan (urban). Sementara untuk daerah pinggiran atau daerah perdesaan (rural), bisa dilakukan pilkada asimetris.

DPD: Tahapan Pilkada Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

"Asumsinya, daerah urban tingkat pendidikannya sudah baik, pendapatan juga baik. Sementara daerah rural, tingkat pendidikan dan pendapatan masih rendah,” kata Joe, sapaan akrab Djohermasyah Djohan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite I DPD di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Joe menjelaskan, sistem pilkada simetris berupa pelaksanaan pilkada langsung secara serempak seperti terjadi selama ini tidak tepat untuk Indonesia. Hal itu karena tingkat pendidikan dan pendapat masyarakat tidak sama. Dalam kondisi seperti itu, yang mungkin bisa diterapkan adalah pilkada asimeterik yaitu pilkada sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

"Ada kepala daerah yang dipilih langsung, ada yang dipilih tidak langsung, ada yang ditetapkan DPRD dan ada yang cukup diangkat presiden. Banyak varian yang bisa disesuaikan dengan sejumlah tipikal dan kesanggupan daerah masing-masing,” kata Joe yang juga mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini.

Pelaksanaan Pilkada Perlu Perhatikan Kearifan Lokal

Dalam pengamatannya, ada lima provinsi yang siap melakukan pilkada asimetris yaitu Aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat. Bisa juga ditambah dengan menenetapkan Otonomi Khusus (Otsus) untuk beberapa wilayah. Misalnya Provinsi Sumatera Barat dan Bali.

"Kita berharap format pilkada asimetris sudah bisa dirumuskan dalam revisi UU Pilkada yang akan datang,” tutur Joe yang juga Presiden Institut Otonomi Daerah.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat IPDN Kemdagri, Halilul Khairi mengemukakan, penerapan pilkada asimentris harus dikaji secara mendalam. Hal itu agar tidak menimbulkan resistensi kolektif yang keras dari masyarakat.

Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

Alasannya, pembedaan penerapan pilkada dianggap merendahkan daerah tertentu. Di sisi lain, penerapannya bisa dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) karena membedakan perlakukan terhadap warga negara.

"Pilkada asimetrik bagus tetapi harus dikaji benar. Karena resistensi sangat kuat,” tegas Halilul yang juga hadir pada RDP tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan