Ketua KPU Hadiri Sidang Etik Wahyu Setiawan

Ketua KPU Hadiri Sidang Etik Wahyu Setiawan
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) didampingi Komisioner Ilham Saputa (kanan), Pramono Ubaid Tantowi (kedua kiri) dan Hasyim Asyari (kiri) memberikan keterangan pers. ( Foto: Antara Foto / Indrianto Eko Suwarso )
Fana Suparman / CAH Rabu, 15 Januari 2020 | 15:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/1/2020). Arief bakal menghadiri sidang pemeriksaan etik Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kami dipanggil sebagai pihak terkait," kata Arief di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Sebelum Arief, Ketua Bawaslu Abhan lebih dahulu tiba di Gedung KPK. Seperti halnya Arief Budiman, Abhan mengaku kedatangannya untuk menghadiri sidang etik Wahyu.

"Kami mendapat undangan untuk sidang pertama atas pengaduan kami terkait saudara Wahyu Setiawan dan kami adalah pengadu atas pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu," kata Abhan.

Diketahui, DKPP menggelar sidang pemeriksaan etik terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan di KPK, Rabu (15/1/2020).

Sidang yang digelar sekitar pukul 14.00 WIB ini menghadirkan KPU dan Bawaslu sebagai pengadu.

Sidang Pelanggaran Etik Wahyu Setiawan, DKPP Hadirkan KPU dan Bawaslu

"Kami akan memeriksa WS (Wahyu Setiawan) di KPK dengan menghadirkan pengadu, KPU dan Bawaslu, dan juga WS," kata Plt Ketua DKPP Muhammad.

Dikatakan, UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memandatkan kepada DKPP untuk memeriksa para penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik. Wahyu Setiawan diadukan lantaran diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
Muhammad mengatakan, dalam pemeriksaan etik ini, DKPP tidak akan masuk ke ranah hukum.

Menurutnya, proses hukum terhadap Wahyu yang telah menyandang status tersangka kasus dugaan suap proses PAW caleg PDIP merupakan kewenangan KPK. Sementara kewenangan DKPP, kata Muhammad, hanya sebatas pelanggaran etik.

Dewan Pengawas Bantah Perlambat Penyidikan KPK

"Tentu DKPP tidak akan masuk ke wilayah hukum lain misal korupsi, pidana. Itu wilayah KPK. Jadi, kami tentu sangat memerhatikan kewenangan DKPP dalam UU nomor 7 tahun 2017, yaitu dalam rangka memeriksa dan memutus penyelenggara pemilu yang diduga melanggar etik," katanya.

DKPP menargetkan dugaan pelanggaran etik Wahyu dapat diputuskan pada Kamis (16/1/2020) besok. Muhammad menyatakan, setelah sidang hari ini yang turut dihadiri KPU dan Bawaslu sebagai pihak pengadu, pihaknya dapat langsung menggelar pleno. Putusan mengenai dugaan pelanggaran etik Wahyu harus melalui rapat pleno karena tujuh pimpinan DKPP bersifat kolektif kolegial.

"Kami DKPP melaksanakan sidang hari ini dan sore atau malam hari, kami segera pleno. Insya Allah pagi atau siang (besok) kita akan bacakan putusannya," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan