Sengketa Bupati Talaud, Gubernur Sulut Salahkan KPU

Sengketa Bupati Talaud, Gubernur Sulut Salahkan KPU
Olly Dondokambey. ( Foto: Antara )
Robertus Wardy / WBP Rabu, 15 Januari 2020 | 15:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menyalahkan KPU terkait sengketa Bupati Kepulauan Talaud. Dia beralasan Elly Engelbert Lasut sudah dua periode menjadi bupati, namun tetap diloloskan KPU sebagai calon bupati pada Pilkada serentak 2018 lalu. Padahal pencalonan itu adalah untuk periode ketiga Elly Lasut menjadi bupati.

"Kesalahan KPU dong. Kenapa sudah tiga periode tapi tetap diloloskan. Silakan tanya KPU," kata Olly Dondokambey di Kemdagri, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Bupati dan Wabup Talaud Terpilih Belum Dilantik, Moktar: Pak Tito Pasti Paham

Olly hadir di Kemdagri untuk mengikuti mediasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait sengketa yang ada. Dari pihak Elly Lasut, hadir pengacaranya yaitu Yusril Ihza Mahendra.

Eks Bupati Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

Olly menegaskan tidak mau melantik Elly Lasut bersama pasangannya Moktar Arunde Parapaga sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud terpilih. Alasannya, Elly Lasut melanggar Undang-Undang dengan terpilih tiga kali menjadi bupati. Hal itu juga diperkuat putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan Lasut tidak bisa dilantik karena sudah dua periode menjadi Bupati.

"Saya menjalankan putusan MA. Ada tiga putusan MA yang menyatakan kalau beliau dilantik sudah tiga periode. Pak Jusuf Kala (JK) saja minta tiga periode tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana bupati kita lantik tiga periode," jelas Olly Dondokambey.

Dia menyebut KPU melangkahi atau melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Seharusnya KPU cermat dalam memeriksa berkas setiap calon. Namun nyatanya Elly Lasut masih bisa maju sebagai calon bupati untuk periode ketiga.

Dia mengaku sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pelantikan untuk pasangan itu sesuai SK yang diterbitkan Kemdagri. Tetapi ternyata ada pelanggaran dari Elly Lasut sehingga batal dilantik.

Sebelumnya, Elly Lasut dan Moktar terpilih pada Pilkada 2018 lalu. Pasangan ini diusung Nasdem, PKPI, dan Gerindra. Seharusnya, pasangan ini dilantik pada 21 Juli 2019, disesuaikan akhir masa jabatan Bupati Talaud sebelumnya, yakni Sri Wahyumi Manalip yang tersandung kasus korupsi.

Kemdagri telah menerbitkan SK Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wabup Talaud Nomor 131.71-2750 dan Nomor 132.71-2751 tertanggal 1 Juli 2019.
Mendagri juga mengeluarkan surat Nomor 131.71/7419/SJ kepada Gubernur Sulut pada 5 Agustus 2019 yang meminta Gubernur Sulut melantik. Namun Olly tetap tidak mau melantik karena dianggap sudah dua periode menjabat bupati.

Olly malah telah menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda) Talaud, Adolf Binilang, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kepulauan Talaud. Surat penunjukan Plh Bupati Talaud tertanggal 20 Juli 2019, diserahkan Wakil Gubernur Gubernur Sulut Steven Kandauw. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekosongan dalam pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, periode pertama Elly Lasut menjadi Bupati mulai tahun 2004-2009. Kemudian periode kedua 2009-2014. Namun pada periode kedua, Lasut tersangkut kasus korupsi tahun 2011 sehingga dia dipenjara. Sayangnya mantan Mendagri Gamawan Fauzi tidak memberhentikan Lazut tahun 2012 saat dia dipenjara. Gamawan baru memberhentikan Lasut tahun 2014 setelah masa jabatannya habis. Tahun 2018, Lasut maju lagi sebagai Calon Bupati Taulud dan terpilih kembali sebagai bupati.



Sumber: Suara Pembaruan