Seleksi Calon Kepala Daerah PSI, Putri KH Ma’ruf Amin Jadi Peserta dan Ernest Prakasa Panelis

Seleksi Calon Kepala Daerah PSI, Putri KH Ma’ruf Amin Jadi Peserta dan Ernest Prakasa Panelis
Ernest Prakasa. (Foto: BeritaSatu Photo / Dina Fitri Anisa)
Yustinus Paat / AO Kamis, 16 Januari 2020 | 23:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar seleksi terbuka dalam format wawancara pada 18 dan 19 Januari 2020 di Jakarta untuk para bakal calon wali kota/wakil wali kota Surabaya dan Tangerang Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Konvensi Pilkada 2020.

“Ada 34 bakal calon yang lolos seleksi administratif dan berhak ikut sesi wawancara pada akhir pekan ini. Sebanyak 18 orang untuk Tangerang Selatan dan 16 untuk Surabaya. Kami menggelar sesi wawancara dengan melibatkan panelis independen untuk kandidat di dua kota, di mana PSI memiliki satu fraksi di tingkat DPRD,” kata Ketua Panitia Konvensi PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Para panelis independen terdiri atas para sosok mumpuni, di antaranya mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, pakar psikologi politik Hamdi Muluk, ekonom Faisal Basri, mantan Komisioner KPK Bibit Samad Rianto, akademisi Kartini Sjahrir, aktivis anti-korupsi Natalia Soebagjo, pengamat politik Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte, dan sineas Ernest Prakasa.

Mengenai latar belakang kandidat di Tangerang Selatan, Isyana menyebut para kandidat datang dari lintas kalangan dan profesi. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah putri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah.

“Latar belakang kandidat beragam, seperti pengusaha air galon isi ulang, aktivis, peneliti dan dosen, CEO, juga Sekda Tangsel yang sekarang. Ada pula putri dari Wakil Presiden KH Maruf Amin, Siti Nur Azizah,” papar Isyana yang juga Ketua DPP PSI ini.

Sementara itu, para bakal kandidat pemimpin Surabaya, berprofesi driver transportasi online, konsultan, dosen, advokat, hingga entrepreneur. Latar belakang pendidikan pun beragam, mulai dari SMA sampai pemegang gelar doktor.

"Konvensi ini adalah upaya PSI untuk mencegah korupsi. Kasus-kasus korupsi kepala daerah juga dipicu proses pencalonan yang dilakukan dalam ‘ruang-ruang gelap’ dan tidak bisa dijangkau publik," ungkap dia.

Dengan konvensi, tambah Isyana, PSI serius mencari kandidat-kandidat terbaik untuk mengelola daerah, melampaui ukuran-ukuran material dan tidak mengandalkan kedekatan personal.

“PSI menghindari cara instan yang bertumpu pada kemampuan finansial, nepotisme, dan popularitas semata. PSI ingin menjaring mereka yang kompeten, memiliki rekam jejak yang baik, dan berintegritas seperti saat mencari caleg untuk Pemilu 2019," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan