Kirim Tim Hukum ke Dewan Pers, PDIP Bukan Ingin Mengancam Kebebasan Pers

Kirim Tim Hukum ke Dewan Pers, PDIP Bukan Ingin Mengancam Kebebasan Pers
Andreas Hugo Pareira ( Foto: Suara Pembaruan )
Asni Ovier / AO Jumat, 17 Januari 2020 | 11:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ingin agar kualitas jurnalistik Indonesia tetap terjaga. Langkah tim hukum PDIP menemui pimpinan Dewan Pers pada hari ini, Jumat (17/1/2020) bukan hendak mengancam kebebasan pers.

Hal ini disampaikan Juru Bicara PDIP, Andreas Hugo Pareira terkait upaya tim hukum PDIP menemui pimpinan Dewan Pers. Menurut Andreas, PDIP merasa prihatin dengan sejumlah arah pemberitaan terkait kasus dugaan suap kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

"Itulah sebabnya tim hukum PDI Perjuangan ditugaskan untuk beraudiensi dan berkonsultasi dengan Dewan Pers terkait adanya pembingkaian atau framing media. Ini juga sekaligus dialog dan masukan," kata Andreas Hugo Pareira di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Andreas mengatakan, niat PDIP adalah memastikan agar kualitas demokrasi tetap terjaga sekaligus menjaga hak publik memperoleh informasi yang benar dan sesuai fakta.

"Kualitas demokrasi kita harus terjaga. Tidak hanya PDIP, publik pun dirugikan atas pemberitaan yang bersifat tendensius ini. Sepertinya, kaidah jurnalistik diabaikan," tegas Andreas.

Dilanjutkan Andreas, PDIP menilai ada kesan penggiringan opini bahwa partainya, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sudah pasti bersalah menyangkut kasus itu. Sejumlah media massa tertentu dianggap melakukannya lewat pemberitaan.

"Jadi, langkah tim hukum ini untuk mencari masukan sejauh mana prinsip-prinsip jurnalistik dilanggar atau diabaikan media," kata Andreas.

Ditambahkan anggota DPR itu, pihaknya akan menjadikan hasil konsultasi dan dialog ini sebelum tim hukum PDIP mempertimbangkan putusan atau langkah selanjutnya atas sejumlah media massa. Apa pun langkah yang akan diambil tim hukum PDIP, konsultasi dengan Dewan Pers ini jadi pintu masuk.

"Tetapi, kami menegaskan bahwa PDIP tidak sedang mengancam kebebasan pers. PDIP mendukung kebebasan pers. Kebebasan pers yang menghormati prinsip-prinsip jurnalistik. Hari-hari ini PDIP merasa dihakimi oleh media tertentu. Sebagai contoh, cuitan Andi Arief. Ada beberapa media tertentu yang langsung memuat cuitan tersebut sebagai berita tanpa menanyakan dari mana atau bocoran dari siapa Andi Arief menerima informasi hal tersebut," jelas Andreas.

Untuk diketahui, Tim hukum PDIP yang dikomandoi I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera saat ini sedang di Dewan Pers untuk audiensi dan konsultasi.



Sumber: Suara Pembaruan