Konsultasi dengan Dewan Pers, Tim Hukum PDIP Cari Keadilan

Konsultasi dengan Dewan Pers, Tim Hukum PDIP Cari Keadilan
Koordinator Tim Hukum PDIP I Wayan Sudarta memberikan keterangan pers setelah bertemu Dewan Pers di Jakarta, Jumat 17 Januari 2020. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Jumat, 17 Januari 2020 | 14:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Hukum PDI Perjuangan menginginkan praktik jurnalistik berjalan dengan sesuai kaidah dan kode etik mereka. Tim Hukum PDI Perjuangan tidak ingin ada oknum-oknum yang tak bertanggung jawab berlindung di balik atribut pers.

Hal ini disampaikan Ketua Koordinator Tim Hukum DPP PDI Perjuangan I Wayan Sudirta usai berkonsultasi dengan Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (17/1). Wayan mengonsultasikan sejumlah pemberitaan kepada Dewan Pers yang menyudutkan PDIP akhir-akhir ini.

"Kedatangan kami ke Dewan Pers agar Dewan Pers itu menangkap maksud kami. Tujuan kedua adalah agar media yang ada sekarang ini jalannya sesuai dengan khitah sesuai dengan fitrahnya, on the track," kata Wayan.

Wayan menegaskan tidak ingin mengancam kebebasan pers di ranah demokrasi ini. Kehadiran Tim Hukum PDIP, kata Wayan, hanya mencari keadilan mengingat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menjadi sasaran tembak fitnah dan framing yang merugikan. Wayan kembali menegaskan PDIP tak bermaksud untuk melemahkan kerja-kerja pers yang objektif dan berimbang.

"Tolong berikan jaminan kepada kami, setidak-tidaknya oleh Dewan Pers bahwa pemberitaan yang ada selama ini termasuk kami," jelas Wayan.

Wayan juga mengingatkan apakah jurnalis dalam menyudutkan PDIP akhir-akhir ini sudah menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik dengan benar. Sebab, Wayan merasakan adanya berita-berita yang sangat mendiskreditkan PDIP, seperti penyegelan Kantor DPP PDIP dan framing buruk kepada petinggi PDIP.

"Janganlah ada kutipan-kutipan yang tidak jelas. Jangan ada berita bohong tidak dikonfirmasi. Kami merasakan, kok, konfirmasi ke kami ini sangat kering kalau dikatakan tidak. Padahal salah satu roh dan semangat pers agar berita berimbang adalah konfirmasi. Itulah yang kami sampaikan sejauh mana tradisi ini sudah berjalan dan melalui kasus yang kami hadapi saya pikir ini menjadi titik balik mudah-mudahan ke depan tidak akan mengulangi kesalahan ini," kata Wayan.

Dalam konsultasi kepada Dewan Pers, kata Wayan, pihaknya merasa banyak diserang berita bohong. Wayan kemudian disarankan untuk membuat pengaduan mewakili DPP PDIP. Wayan sudah mengantongi blangko pendaftaran pengaduan yang resmi dari Dewan Pers.

Sementara itu, Koordinator Tim Lawyer PDIP Teguh Samudera menerangkan, hasil konsultasi dengan Dewan Pers akan dibahas dengan DPP PDIP. Pembahasan dengan partai tersebut untuk memastikan langkah apa yang ditempuh selanjutnya. Teguh sendiri belum mau membocorkan media-media apa saja yang menyudutkan PDIP.

"Nanti akan kami laporkan hasil konsultasi den8gan Dewan Pers kepada pemberi kuasa PDIP. Hasilnya akan kami laporkan nanti. Tindakan apa yang dilakukan, perintahnya seperti apa, itu baru kami jalankan. Ini kan kuasa hukum," tegas Teguh.



Sumber: Suara Pembaruan