KPU Jadikan Putusan DKPP soal Wahyu Sebagai Bahan Introspeksi Diri

KPU Jadikan Putusan DKPP soal Wahyu Sebagai Bahan Introspeksi Diri
Komisioner KPU Viryan Aziz (Foto: Beritasatu TV)
Yustinus Paat / JAS Jumat, 17 Januari 2020 | 16:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan pihaknya menjadikan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai bahan introspeksi diri. Menurut Viryan, peringatan yang disampakan DKPP, akan dijalankan oleh KPU sebagai bahan perbaikan ke depannya.

"Putusan DKPP kemarin menjadi bahan masukan dan introspeksi kita. Kami jadikan poin putusan DKPP sebagai masukan untuk perbaikan," ujar Viryan saat dihubungi, Jumat (17/1/2020).

KPU, kata Viryan, akan segara membahas putusan DKPP untuk dimasukkan dalam pengaturan teknis kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Pengaturan teknis ini akan menjadi panduan bagi KPU dan jajarannya dalam bersikap dan bertindak menyelenggarakan pemilu khusus pilkada serentak 2020.

"Jadi, termasuk dalam penyelesaian juknis terkait hal pengaturan teknis kode etik dan kode perilaku sebagai turunan dari PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja," tandas Viryan.

Secara terpisah, Komisioner KPU lain Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan hal senada. KPU, kata dia, akan menjalankan dan menerjemahkan putusan DKPP dalam sikap dan perilaku KPU dan jajarannya.

Salah satu hal konkret yang dilakukan KPU, kata Pramono, adalah pertemuan dengan pihak-pihak sedang bermasalah terkait persoalan pemilu atau pilkada akan dilakukan di kantor KPU. Pihak yang bertemu juga harus resmi, misalnya atas nama partai politik atau lembaga tertentu.

"Ya baiknya memang bertemu di kantor, resmi atas nama partai. Jadi bukan individu, orang per orang yang datang ke KPU. Misalnya mengajukan surat permohonan untuk audiensi sehingga yang menemui juga secara resmi komisioner dengan sekretariat," kata Pramono.

Dia mengakui bahwa membatasi pertemuan komisioner KPU dengan orang lain memang susah dilakukan. Pasalnya, komisioner KPU dengan berbagai latar belakang memiliki relasi masing-masing yang kadang tidak diketahui satu sama lain.

"Kita akan saling mengingatkan kalau ketemu siapa, sampaikan ke yang lain. Kalau terkait kasus, sudah ketemu di kantor saja," pungkas Pramono.

DKPP telah memutuskan memberhentikan tetap Wahyu Setiawan dari Komisioner KPU karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait kasus suap dalam proses penetapan PWA anggota DPR.

Dalam pertimbangannya, DKPP juga mengingatkan Ketua KPU dan komisioner KPU yang lain untuk memperkuat pengendalian internal KPU. Pasalnya, DKPP menilai Ketua dan Komisioner KPU lain seolah-olah membiarkan Wahyu bertemu dengan orang lain yang merupakan peserta pemilu.



Sumber: BeritaSatu.com