Kasus Wahyu Setiawan, Tim Hukum PDIP Nilai KPU Seharusnya Turuti MA

Kasus Wahyu Setiawan, Tim Hukum PDIP Nilai KPU Seharusnya Turuti MA
Maqdir Ismail. (Foto: Antara)
Yustinus Paat / FMB Minggu, 19 Januari 2020 | 17:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Kuasa Hukum PDI Perjuangan Maqdir Ismail menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yang diajukan DPP PDIP. Menurut Maqdir, putusan MA sebagai penafsir tunggal ketentuan yang berada di bawah undang-undang seharusnya dijalankan oleh KPU.

"Jadi, kalau MA sudah memberikan tafsir ketentuan di bawah UU, maka itulah yang harus ditaati oleh lembaga negara kita terlepas setuju atau tidak setuju, itu harus mereka lakukan termasuk KPU," ujar Maqdir di acara diskusi bertajuk "Membedah Kasus, Membongkar Fakta: Ada Apa di Balik Kasus Wahyu Setiawan?" di Ropisbak, Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

Menurut Maqdir, KPU tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menafsirkan putusan MA selain KPU menjalankan putusan MA tersebut. Menjadi berbahaya, kata dia, jika KPU tidak menjalankan putusan MA sebagaimana terjadi kasus yang menimpa Wahyu Setiawan.

"Yang jadi problem ada;ah ketika KPU menganggap tafsir yang diberikan MA adalah tidak tepat. Mereka menganggap PKPU itu adalah yang benar sehingga itulah yang hendak mereka laksanakan," tandas dia.

Apalagi, Maqdir menilai tafsir KPU soal suara caleg yang meninggal dunia atau tidak memenuhi suara, tidak mempunyai landasan filosofis yang kuat. Menurut dia, yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik sehingga partai memiliki kedaulatan untuk menentukan suara caleg yang meninggal dunia.

"Pemilu kita dilaksanakan di mana orang mendaftar atas nama partai. Bahwa ada kedaulatan partai di pelaksanaan pemilu. Kalau kita bicara kedaulatan partai, maka sepenuhnya hak suara itu seharusnya diberikan kepada partai, apalagi ketika itu belum ada pelantikan," terang dia.

Sebagaimana diketahui, DPP PDIP mengajukan permohonan pengalihan suara Nazaridin Kiemas yang meninggal dunia kepada Harun Masiku di dapil Sumatera Selatan I pada 5 Agustus 2019. Pengajuan ini dilakukan DPP PDIP setelah adanya putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 tertanggal 19 Juli 2019

Pada amar putusan tersebut, menyatakan antara lain,“... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon."

Permohonan DPP PDIP ditolak oleh KPU dengan alasan bahwa pengalihan suara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, DPP PDIP meminta fatwa kepada MA agar KPU bersedia melaksanakan permintaan DPP PDIP sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Menanggapi permintaan DPP PDIP, MA mengeluarkan surat yang berisikan penjelasan bahwa untuk melaksanakan Putusan MA tersebut, KPU wajib konsisten menyimak “Pertimbangan Hukum” dalam putusan dimaksud (Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019), khususnya halaman 66-67, yang antara lain berbunyi “Penetapan Suara Calon Legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada Pimpinan Partai Politik untuk diberikan kepada Calon Legislatif yang dinilai terbaik”.

Berdasarkan penjelasan MA tersebut, DPP PDIP kembali meminta KPU untuk melaksanakan PAW Sdri. Riezky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I kepada Sdr. Harun Masiku. KPU kembali menolak karena menilai permintaan PDIP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sumber: BeritaSatu.com