Mendagri Sampaikan Usulan RUU untuk Prolegnas

Mendagri Sampaikan Usulan RUU untuk Prolegnas
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November 2019. ( Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto )
Carlos KY Paath / YUD Rabu, 22 Januari 2020 | 15:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Proglam Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Hal itu dipaparkan Tito saat rapat Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

"Kita juga sudah mencantumkan tentang lima RUU yang kita usulkan untuk tahun 2020-2024. Baik izinnya, ada yang sudah memiliki naskah akademik, juga RUU-nya juga sudah ada, kemudian memang belum sempurna," kata Tito.

Lima RUU tersebut yakni RUU Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 23/2006 tentang Admininstrasi Kependudukan, RUU Perubahan atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua, RUU Perubahan atas UU 7/2017 tentang Pemilu, RUU Perubahan atas UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Sebagai Ibu Kota NKRI dan RUU Perubahan atas UU 2/2008 tentang Partai Politik (parpol).

Tito menyatakan, RUU Otsus Papua penting untuk segera diselesaikan pada 2020. "Kami anggap ini urgent (penting) karena harus diselesaikan tahun ini, mengingat tahun depan tahun 2021, UU ini berakhir. Ini inisatif pemerintah karena memang sekali lagi tidak ada waktu lagi membahasanya selain tahun ini," ucap Tito.

Sementara terkait revisi UU 29/2007, menurut Tito, memang harus dilakukan. Hal ini menyusul rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). "UU-nya harus diubah untuk DKI ini kalau UU IKN mungkin bisa paralel, UU IKN di Kaltim dibahas kemudian di undangkan, kemudian otomatis UU DKI bisa dilaksanakan pembahasannya sama saat itu juga atau menyusul kemudian. Karena IKN-nya belum pindah, itu opsi yang Jakarta menjadi Pusat Ekonomi dan Bisnis," ungkap Tito.

Menyangkut perubahan UU Parpol, Tito menjelaskan, sasarannya yaitu mewujudkan parpol yang representatif dan memiliki legitimasi sejak awal pembentukannya. Selain itu juga menguatkan kelembagaan dan kapasitas larpol sebagai pilar utama demokrasi.

"Materi perubahan UU parpol sekali lagi terkait modernisasi parpol, keanggotannya, baik kaderisasi maupun rekruitmen, menyelesaikan masalah internal di parpol, pendidikan politik, dan seterusnya," ucap Tito.



Sumber: Suara Pembaruan