KPU Akan Atur Penggunaan Rekapitulasi Elektronik di PKPU

KPU Akan Atur Penggunaan Rekapitulasi Elektronik di PKPU
Ketua KPU Arief Budiman ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / YS Jumat, 24 Januari 2020 | 12:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya akan mengatur penggunaan rekapitulasi elektronik di Pilkada Serentak 2020 di Peraturan KPU (PKPU).

Menurut Arief, rekapitulasi elektronik sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, namun teknisnya belum diatur secara detail.

"Dalam Undang-Undang Pilkada, ruang itu sudah diberikan. Jadi KPU dalam melakukan pemungutan, penghitungan, dan rekap itu dapat menggunakan teknologi informasi, itu sudah ada ruangnya. Cuma undang-undang kan enggak mengatur gitu, merekap harus bagaimana dan lain-lain. Nah itu yang akan kita atur di PKPU," ujar Arief Budiman di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

KPU berencana akan menerapkan e-rekap di sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Penggunaan e-rekap ini tergantung kesiapan daerah mulai dari penyelenggara, peserta pemilu, infrastruktur teknologi, dan juga masyarakat pemilihnya.

Dengan adanya e-recap, kata Arief, maka tidak ada lagi rekapitulasi manual secara berjenjang. Hasil penghitungan suara di TPS, kata dia, akan langsung dikirim ke pusat data. Jika disetujui oleh semua pihak, maka data tersebut akan menjadi data hasil pilkada yang salinan digitalnya langsung diserahkan ke peserta pemilu dan pason pilkada.

"Jadi data itu langsung di-upload, langsung masuk ke pusat data, dan langsung dikirim sebagai salinan ke peserta pemilu, pasangan calon," tandas dia.

Arief menegaskan penggunaan e-rekap ini bisa menghemat penggunaan logistik pilkada, mengurangi tingkat kesalahan dalam penghitungan dan rekapitulasi, mempersingkat waktu rekapitulasi dan bisa menjaga kemurnian hasil penghitungan suara. Selain itu, kata dia, bisa mencegah terjadi petugas KPPS yang meninggal atau sakit karena faktor kelelahan.

"Pada akhirnya, e-rekap bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU dan pemilu," pungkas Arief.

UU Pilkada sebenarnya telah memberi ruang untuk penggunaan e-rekap. Pasal 98 ayat (3) UU PIlkada menyatakan, dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara manual dan/atau elektronik.

Lalu Pasal 111 ayat (1) menyebutkan, mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan KPU.

Pada ayat (2) menyatakan, peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah.

Tak hanya e-rekap, UU Pilkada sebenarnya sudah membolehkan penggunaan e-voting. Misalnya, Pasal 85 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan, pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: (a). memberi tanda satu kali pada surat suara; atau (b) memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.

Pada ayat (2) disebutkan, Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

Lebih lanjut, Arief Budiman mengatakan, KPU melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu. Sejak 2004, kata dia, KPU sudah menerapkan penggunaan IT dalam proses rekapitulasi hasil pemilu. Saat itu, PPK memasukkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, dikirim langsung ke tingkat pusat melalui email.

"Pada Pemilu Tahun 2009, KPU kembali menerapkan penggunaan IT dalam proses rekapitulasi hasil pemilu, menggunakan scan C1 dan tabulasi nasional untuk menampilkan hasil pemilu nasional," ungkap dia.

Kemudian, pada Pemilu 2014, KPU menerapkan IT di setiap tahapan pemilu, mulai dari pendataan pemilih (sidalih) hingga proses rekapitulasi hasil pemungutan suara. Pada Pemilu 2019 juga KPU menerapkan IT di setiap tahapan pemilu.

Penggunana teknologi dalam Pemilu 2019 tersebut antara lain, sistem informasi pendataan pemilih (Sidalih), sistem informasi penghitungan (Situng), sistem informasi pencalonan (Silon), sistem informasi daerah pemilihan (Sidapil), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukim (JDIH).

"Jadi, terobosan KPU dalam menerapkan teknologi untuk transparansi dalam Pemilu agar pemilu kita semakin berkualitas dan berintegritas," pungkas Arief.



Sumber: Suara Pembaruan