Komite I DPD Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

Komite I DPD Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan
Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu (ketiga kanan) saat menerima Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang (ketiga kiri) turut hadir Anggota DPD dalam media visit Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah Abdurrahman Thaha , Anggota DPD Dapil Sumatera Selatan Jialyka Maharani, Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan Lily Amalia, Anggota DPD Dapil Kepulauan Riau Richard Pasaribu, Anggota DPD Dapil Papua Barat Filep Wamafma, Anggota DPD Dapil Sulawesi Barat Almalik Pababari, Anggota DPD Dapil Kalimantan Barat Maria Goreti dan Anggota DPD Dapil Jawa Tengah Abdul Kholik saat berkunjung ke BeritaSatu Media Holdings di Jakarta, Selasa (14/1/2020). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Hotman Siregar / FER Senin, 27 Januari 2020 | 19:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan segera disahkan, agar masyarakat daerah kepulauan dapat sejahtera.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite I DPD, Fachrul Razi, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komite I, Komplek Parlemen Senayan, Senin (27/1/2020).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Fachrul Razi yang merupakan Senator asal Aceh ini meminta agar Gubernur Sulawesi Tenggara dan seluruh kepala daerah dari daerah kepulauan untuk mengadakan pertemuan lanjutan.

"DPD akan bertemu dengan DPR, dan sekarang arahnya adalah desentralisasi asimetris, saya berharap RUU ini bisa disahkan tahun 2020,” ujar Fachrul Razi.

Tim Ahli RUU Daerah Kepulauan, Basilio Araujo, menyebutkan, adanya kebutuhan hukum baru untuk pengakuan kewenangan dan perlakuan khusus berbasis karakteristik khas kepulauan. "Latar belakangnya karena ada bias pembangunan daratan dan ketidakadilan bagi kepulauan," terangnya.

Basilio menjelaskan, RUU Daerah Kepulauan ada 11 bab dengan 45 pasal mengatur ruang pengelolaan, urusan pemerintahan dan keuangan.

"RUU ini untuk menuju optimasi kontribusi wilayah kepulauan dalam konteks posisi geopolitik, basis potensi sumber daya kelautan, serta basis pembangunan kelautan ke depan," ungkapnya.

Menurut Basilio, di Indonesia ada delapan provinsi kepulauan dan 86 kabupaten/kota yang termasuk Daerah Kepulauan dengan indikator yang diatur dalam RUU.

"Antara lain wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratan, dan beberapa pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya” jelasnya.

Selain itu, Basilio menegaskan, pentingnya RUU Daerah Kepulauan adalah sebagai perlindungan khusus bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar.

"Untuk jaminan kebutuhan fisik dasar dan perlindungan kesehatan, kalau di daratan misalnya ada pusat kesehatan masyarakat, perlu ada kapal kesehatan yang berkeliling pulau," tegas Basilio.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi yang hadir dalam pertemuan ini meminta agar Daerah Kepulauan lebih diperhatikan.

"Daerah kepulauan harus dilebihkan masalah pendanaan, karena biayanya beda dan lebih mahal. Kalau di darat risiko jalan rusak, tetapi di laut risikonya nyawa terutama saat musim ombak” katanya.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Muhammad Hudori menjelaskan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan telah diatur dalam Bab V UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan pasal 30.

"RUU ini perlu pendalaman supaya tidak ada masalah yang bertentangan. Khusus kewenangan kabupaten/kota tidak diatur dalam UU, namun sebagian materi RUU sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya” katanya.

Menurut Hudori, kewenangan daerah provinsi berciri kepulauan diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Posisi PP sekarang ada di Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pascaharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Masukan terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan perlu diselaraskan dengan UNCLOS 1982 dan peraturan perundangan lain," tegas Hudori.



Sumber: Suara Pembaruan