Jokowi Apresiasi MK Berhasil Selesaikan Sengketa Pilpres dan Pileg

Jokowi Apresiasi MK Berhasil Selesaikan Sengketa Pilpres dan Pileg
Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Lenny Tristia Tambun / FMB Selasa, 28 Januari 2020 | 11:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah berhasil menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) melalui proses yang sangat transparan.

“Atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, atas nama negara, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pencapaian besar MK selama 2019 dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilpres dan Pileg melalui proses yang sangat transparan. Live di TV, terbuka, dan dengan pertimbangan yang matang dan adil. Hasilnya adalah proses demokrasi yang dipercaya masyarakat,” kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Laporan Tahunan MK di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Di luar itu, lanjut Jokowi, MK juga telah meraih pencapaian yang luar biasa lainnya. Ia mengapresiasi atas keberhasilan dan peran aktif MK dalam forum peradilan konstitusi internasional.

“Sehingga MK makin disegani, MK makin dihormati dan bermartabat di mata dunia,” ujar Jokowi.

Sementara itu, dalam penyampaian Laporan Tahunan 2019, Ketua MK Anwar Usman mengatakan sejak MK berdiri tahun 2003 sampai dengan akhir Desember tahun 2019, telah menerima sebanyak 3.005 perkara.

“Dari jumlah tersebut, perkara pengujian undang-undang mendominasi, yakni sebanyak 1.317 perkara,” kata Anwar Usman.

Kemudian, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di urutan kedua, yakni sebanyak 982 perkara. Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif, DPR, DPD, dan DPRD sebanyak 671, serta perselisihan hasil pemilihan Presiden/Wakil Presiden terdapat 5 perkara.

Sedangkan, untuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) sebanyak 26 perkara.

“Dari sejumlah 3.005 perkara tersebut, sebanyak 2.849 telah diputus,” ujar Anwar Usman.

Dengan rincian, sebanyak 397 perkara atau 13,9 persen dikabulkan, lalu 1.005 perkara atau 45,8 persen ditolak, sebanyak 1.004 perkara atau 34 persen tidak dapat diterima, dan ada 60 perkara atau 2,1 persen dinyatakan gugur.

Kemudian ada sebanyak 171 perkara atau 5,75 persen ditarik kembali, sebanyak 25 perkara atau 2 persen merupakan tindaklanjut dari putusan sela, dan 11 perkara atau 1 persen, MK menyatakan tidak berwenang mengadili.

“Sisanya sebanyak 30 perkara, hingga kini masih dalam proses pemeriksaan,” terang Anwar Usman.



Sumber: BeritaSatu.com