Presiden Dorong Terwujudnya Sinkronisasi Sistem Hukum

Presiden Dorong Terwujudnya Sinkronisasi Sistem Hukum
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mendampingi Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. ( Foto: Antara )
Novy Lumanauw / FMB Selasa, 28 Januari 2020 | 15:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada era disrupsi dan tantangan yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan cara kerja baru yang lebih cepat dan efisien.

Salah satu di antaranya adalah terkait sistem hukum yang harus lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan yang selaras dengan perkembangan zaman.

"Saya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah berada dalam satu visi yang sama. Visi besar dalam menciptakan hukum yang fleksibel, hukum yang sederhana, hukum yang kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," kata Presiden Jokowi pada Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Presiden Jokowi berharap semua pihak berada dalam satu visi besar yang sama dalam menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, namun tetap responsif demi kemajuan Indonesia.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah saat ini sedang berupaya mengembangkan sistem hukum yang responsif dengan menyinkronkan berbagai undang-undang melalui satu undang-undang yang disebut dengan omnibus law. Dengan omnibus law tersebut berbagai ketentuan dalam undang-undang yang ada akan dipangkas, disederhanakan, dan diselaraskan.

Omnibus Law pPerpajakan dan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja saat ini sedang kita siapkan dan segera akan kami sampaikan kepada DPR RI," katanya.

Omnibus Law, menurut Presiden Jokowi, belum populer di Indonesia. Namun, strategi serupa telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Filipina dengan menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.

Strategi itu akan digunakan dalam rangka mereformasi regulasi di Indonesia dengan harapan agar sistem hukum di Indonesia jauh lebih sederhana, fleksibel, responsif, dan cepat menghadapi era kompetisi.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden Jokowi, saat ini terdapat kurang lebih 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Presiden sendiri menyebut bahwa saat ini negara kita mengalami hiper-regulasi atau obesitas regulasi yang membuat negara kita terjerat oleh aturan kompleks yang dibuat sendiri.

“Oleh karena itu, mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen, sampai Perda harus kita sederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan nantinya dalam setiap memutuskan dan bertindak atas respons perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat," katanya.

Penyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 yang dihadiri Presiden Joko Widodo dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. MK selaku lembaga negara dan lembaga peradilan konstitusi menyampaikan kinerja MK selama tahun 2019, utamanya mengenai jumlah perkara yang teregistrasi, diperiksa, dan diputus, serta pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi lainnya.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud Md, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Sekretaris Kabinet Pramono Anung.



Sumber: Investor Daily