Tujuh Parpol Tolak Kenaikan Parliamentary Threshold

Tujuh Parpol Tolak Kenaikan Parliamentary Threshold
Titiek Soeharto (tengah) dan Priyo Budi Santoso. ( Foto: Beritasatu Photo / Yustinus Paat )
Robertus Wardi / FER Rabu, 29 Januari 2020 | 18:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tujuh partai yang tidak lolos ambang batas minimal masuk parlemen, menolak wacana kenaikan parliamentary threshold. Mereka meminta parliamentary threshold tetap 4 persen atau dihapuskan sama sekali.

Nasdem Dukung Penyederhanaan Parpol

"Kita benahilah kemungkinan parliamentary threshold diturunkan sedikit. Atau kalau perlu ada pikiran misalnya kenapa enggak dipikirkan 0 persen," kata Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso usai bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri, Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Selain Priyo, hadir pula enam perwakilan dari partai yang tidak lolos masuk parlemen. Mereka adalah Wakil Sekjen PSI, Satia Chandra Wiguna, Sekjen DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq, Sekjen DPP Partai Hati Nurani (Hanura) Rakyat Gede Pasek Suardika, dan Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor.

Priyo mengemukakan, penetapan parliamentary threshold adalah pembunuhan demokrasi dalam pembentukan partai baru yang diakui Undang-undang (UU). Cara-cara seperti ini dinilainya tidak boleh diteruskan karena tidak memberi ruang bagi seluruh masyarakat dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Penyederhanaan Parpol Harus Dilakukan Bertahap

"Biasanya tabiat politik di parlemen adalah dari partai besar ingin mempertahankan kekuasaan yang sekarang sudah dipegang. Saya mau ajak ke seluruh lini, apakah tak ada pikiran-pikiran yang lebih negarawan. Apakah kemudian pikiran-pikiran meski itu sah karena ingin mempertahankan sebab sedang berkuasa, apakah tidak mau sedikit dikalahkan dengan keinginan kita untuk bangun sebagai sebuah keluarga bangsa," kata Priyo.

"Kami bertujuh tadi dari aspirasi yang berkembang, dari silent majority yang sekarang bertebaran itu, sebenarnya ya enggak usahlah secara pongah menepuk dada mau menaik-naikan itu. Ya semacam gaya politik, meski itu sah kami ya prihatin. Hemat saya kalau nanti ada diskursus yang lebih baik dan sehat, kalau ada keinginan buat menaikkan ambang batas yang berujung membunuh demokrasi, mestinya bisa dicegah," imbuhnya.

Mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini menambahkan, tujuh partai itu juga menolak syarat miminal pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR dan 25 persen raihan suara pada pemilu. Menurut Priyo, aturan itu membuat masyarakat Indonesia terbelah seperti pada Pemilu 2019. Mereka meminta agar diturunkan, bila perlu dihapus supaya lebih banyak calon.

Mayoritas Fraksi Dukung Usulan Kenaikan Parliamentary Treshold

"Apakah kedepan itu masih juga dipertahankan dengan ide-ide presidential threshold yang demikian besarnya. Yang kemarin kita berakibat semua tahu terjadi pembelahan perpolitikan yang sampai sekarang cost sosialnya masih juga dibayar cukup mahal. Kalau ke depan, sistem pemilihan presiden misalnya hanya menghasilkan 2 figur atau 2 kubu, yang kita risaukan adalah cost sosial yang begitu mahal yang harus dibayar oleh bangsa ini. Ini harus diturunkan," ujar Priyo.



Sumber: Suara Pembaruan