PSI dan Perindo Minta Parliamentary Threshold Tetap 4%

PSI dan Perindo Minta Parliamentary Threshold Tetap 4%
Ilustrasi Pemilu 2019. ( Foto: AFP )
Robertus Wardi / FER Rabu, 29 Januari 2020 | 20:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpandangan syarat minimal masuk parlemen atau yang sering disebut parliamentary threshold (PT) tidak perlu dinaikkan atau tetap sama 4 persen seperti pada Pemilu 2019 lalu.

Tujuh Parpol Tolak Kenaikan Parliamentary Threshold

"Kita sih sebenarnya pada dasarnya pada saat awal PSI didirikan siap, PT berapapun. Pada kenyataannya kan memang realitas politik di lapangan agak berat. Tapi ada obrolan tadi, sudah lah, kita kan sudah naik dari 3 persen ke 4 persen. Sebelumnya juga sudah naik. Stop dulu di sini. Empat persen sampai 2024, Nanti kalaupun ada diskusi untuk menaikkan lagi, kita akan ada diskusi lagi,” kata Wasekjen PSI, Satia Chandra Wiguna, usai bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Selain Satia, hadir pula enam perwakilan dari partai yang tidak lolos masuk parlemen. Mereka adalah Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq, Sekjen DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Gede Pasek Suardika, dan Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor.

Satia berharap PT berhenti di angka 4 persen. Pasalnya, jika dinaikkan lagi akan merepotkan semua elemen. “Iya, sementara itu dulu. Karena kan ini kemarin baru selesai kita. Masa sudah berubah lagi. Kelemahan-kelemahan kita kan perubahan-perubahan itu yang membuat agak susah di bawah itu,” ujar Satia.

Mendagri Pertimbangkan Pileg dan Pilpres Dipisah

Sementara itu, Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq, menyampaikan pernyataan senada. Menurut Rofiq, PT harus tetap 4 persen untuk pematangan demokrasi.

"Partai-partai yang tidak lolos PT memang menghendaki tetap 4 persen. Sebagai bagian dari pematangan demokrasi ke depan. Harapannya dengan ambang batas 4 persen artinya konsolidasi demokrasi bisa berjalan dengan baik,” ujar Rofiq.

Menurut Rofiq, Perindo juga meminta agar syarat minimal menjadi calon presiden dihapus. Selain itu, setiap partai peserta pemilu diizinkan untuk mengajukan calon masing-masing. Hal itu supaya masyarakat punya banyak pilihan saat memilih.

"Ambang batas presiden itu memang tidak perlu terjadi. Karena baik partai yang ada di parlemen dan di luar ini kan semua punya aspirasi, mewakili aspirasi rakyat. Maka biarlah rakyat yang menentukan melalui partai politik siapa calon presiden yang lebih tepat menurut mereka. Sebab pengalaman selama ini yang hanya dua pasang sangat kelelahan. Dalam konteks para pendukung juga kaku. Bahkan perlu dikembangkan suasana demokrasi yang jauh lebih mapan, lebih baik dan presiden yang terpilih juga bisa langsung bekerja,” tutup Rofiq.



Sumber: Suara Pembaruan