Pansus Jiwasraya Dinilai Berpotensi Biaskan Proses Hukum

Pansus Jiwasraya Dinilai Berpotensi Biaskan Proses Hukum
Ilustrasi Jiwasraya ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FER Selasa, 4 Februari 2020 | 18:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana pembentukan Panitia Khusus (pansus) DPR terkait kasus gagal bayar Jiwasraya dipandang tidak tepat. Pansus hanya akan membiaskan proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Panja Dinilai Tak Efektif Selesaikan Kasus Jiwasraya

"Pansus akan membiaskan dan berpotensi menimbulkan tekanan atas penegakan hukum. Tekanan politik bisa buka ruang negosiasi yang akhirnya intervensi hukum," kata Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, kepada Beritasatu.com, Selasa (4/2/2020).

Ari menyatakan, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berkomitmen mengembalikan dana nasabah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta penegakan hukum dijalankan.

"Berada di koridor hukum akan lebih baik. Mereka yang bersalah ditindak, termasuk penyelamatan dana nasabah sudah ada komitmen dari BUMN. Panja (panitia kerja) di tiga komisi cukup kuat untuk mendukung proses hukum dan pengembalian dana nasabah itu," tegas Ari.

Kejagung Periksa Lima Saksi Kasus Jiwasraya

Seperti diberitakan, Fraksi PD (FPD) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) telah menyerahkan tanda tangan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya. Usulan itu disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR yang diwakili wakil ketua DPR Azis Syamsuddin, di ruang pimpinan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

"Hari ini kami datang ke pimpinan DPR yang alhamdulillah diwakili Pak Azis untuk menyampaikan usulan pansus hak angket Jiwasraya. Fraksi PKS dengan 50 anggota sudah tandatangan semua, mestinya sesuai syarat administratif yang diatur UU bisa terpenuhi," kata Ketua FPKS Jazuli Juwaini.

Panja Jiwasraya Anggap Tudingan Politisasi Tak Berdasar

Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut. Sebab sesuai tata tertib DPR, pengusulan itu sudah memenuhi syarat.

"Dalam penerimaan ini akan sesuai mekanisme sesuai tatib, khususnya Pasal 164, dimana hak-hak anggota dewan yang bisa menggunakan hak itu ditandatangani lebih dari satu fraksi. Tentu ini akan menjadi perhatian pimpinan," kata Azis.



Sumber: Suara Pembaruan