Omnibus Law Diharapkan Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak

Omnibus Law Diharapkan Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak
Ketua Banggar DPR Said Abdullah (kiri) memimpin rapat dengar pendapat dengan Kadin di Senayang Jakarta, Senin (3/2/2020). ( Foto: Istimewa )
Alexander Madji / AMA Selasa, 4 Februari 2020 | 19:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah berharap, Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan ini bisa meningkatkan penerimaan perpajakan nasional. Pasalnya, penerimaan pajak nasional dalam APBN 2019 tidak mencapai target. Karena itu, RUU ini sangat strategis dan harus seggera diselesaikan.

“Kami di DPR sudah sangat siap, kapan pun Pemerintah mau menyampaikan draft RUU Omnibus Law bidang perpajakan tersebut, kita membahasnya bersama,” tegasnya dalam pernyataan tertulis yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (4/2/2020) sore.

Politisi senior PDI Perjuangan ini mengungkapan, RUU Omnibus Law Perpajakan merupakan terobosan brilian.
Setelah Tax Amnesty, praktis tidak ada lagi kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.

“Karenanya, saya berharap RUU Omnibus Law bisa mendorong perbaikan regulasi, meningkatkan iklim investasi, dan ujungnya mampu meningkatkan penerimaan perpajakan,” tegasnya.

Kendati demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi ini mengingatkan, pembahasan RUU Omnibus Law Perpajakan ini harus cermat dan hati-hati. Prinsipnya, tetap harus melindungi dunia usaha dalam negeri terutama sektor UMKM yang terdapat di daerah, untuk tumbuh dan berkembang.

“Bagi kami tidak sekedar menambah penerimaan negara, tetapi juga bagaimana UMKM juga bisa jadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Pada Senin (3/2/2020) Banggar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Raden Pardede dan Asosiasi Pedagang Indonesia (APINDO) yang dipimpin Ketuanya Hariyadi B. Sukamdani, di Jakarta Senin 3 Februari 2020.

Dalam rapat tersebut, Kadin dan Apindo mendukung penuh reformasi perpajakan melalui RUU Omnibus Law tentang Perpajakan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Raden Pardede dalam RDPU dengan Banggar DPR mengatakan RUU tersebut akan menjadi pengungkit bagi Indonesia untuk bisa bersaing dari sisi perpajakan dengan negara lain.



Sumber: Suara Pembaruan