Suhendra: Negara Tak Boleh Gegabah Terima WNI Eks ISIS
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Suhendra: Negara Tak Boleh Gegabah Terima WNI Eks ISIS

Rabu, 5 Februari 2020 | 18:03 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Menyikapi pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks-kombatan Islamic State in Syria and Iraq (ISIS), pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono berpendapat pemerintah tak boleh gegabah menerima kembali eks-kombatan ISIS.

"Masalah ini sangat krusial dan sensitif. Pemerintah tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Apabila seorang WNI telah suka rela melepaskan kewarganegaraannya dengan menjadi kombatan asing, atau melakukan kejahatan kemanusiaan berupa terorisme, secara hukum mereka telah gugur statusnya sebagai WNI," ujar Suhendra di Medan, Sumatera Utara dalam keterangannya, Rabu (5/2/2020).

Suhendra mengingatkan pemerintah, khususnya BNPT harus menelaah lebih dalam berkembangnya potensi ancaman radikalisme apabila WNI eks-kombatan ISIS kembali ke Indonesia. "Apalagi program deradikalisasi yang dilakukan BNPT sejauh ini belum membuahkan hasil signifikan," jelasnya.

BNPT Masih Kaji Pemulangan WNI Eks ISIS

Dengan berbagai pertimbangan, khususnya terkait amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga demi menciptakan stabilitas keamanan nasional yang kondusif, Suhendra menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak mengambil kebijakan untuk menerima kembali WNI eks-kombatan ISIS yang telah dengan sadar menanggalkan kewarganegaraannya dengan berperang dan melakukan kejahatan terorisme di negara lain.

"Menurut saya jika Presiden menolak kepulangan mereka ke Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia, karena dengan keputusan tersebut justru Presiden sedang melindungi hak asasi atau hak untuk mendapatkan ketenangan dan keselamatan dari mayoritas warga negara Indonesia lainnya," tegas Suhendra.

Pemerintah Siapkan 2 Opsi untuk WNI Eks ISIS

Suhendra menekankan untuk saat ini sebaiknya pemerintahan fokus melakukan perbaikan program deradikalisasi agar mendapatkan hasil yang efektif dan tepat sasaran. Di sisi lain, Suhendra juga menyarankan agar pemerintah memberi perhatian lebih serius terhadap potensi terpaparnya berbagai kelompok masyarakat oleh virus radikalisme yang semakin menggejala.

"Tindakan preventif jauh lebih penting dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah paparan virus radikalisme yang telah berkembang di berbagai tempat. Saya sudah melakukan mapping (pemetaan) untuk memantau pergerakan kaum radikalis ini. Dengan kita menguasai peta pergerakan mereka, maka akan lebih mudah meredam berkembang biaknya sel-sel radikalisme," terangnya.

Menurut Suhendra, pemerintah sebaiknya fokus menangani potensi berkembang pesatnya virus radikalisme di dalam negeri daripada menghabiskan energi untuk membahas kepulangan WNI eks-kombatan ISIS yang telah menjatuhkan harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

KPU Berupaya Rasionalisasikan Anggaran Pemilu 2024

KPU mengatakan akan berupaya merasionalisasikan anggaran Pemilu 2024 dengan menyisir anggaran yang dapat ditekan.

POLITIK | 25 September 2021

Legislator Demokrat Nilai Anggaran Pemilu 2024 Usulan KPU Sudah Rasional

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun Rp 26,2 triliun untuk Pilkada yang diusulkan KPU rasional.

POLITIK | 24 September 2021

Sosok Azis Syamsuddin yang Jadi Tersangka dan Ditangkap KPK

Saat ditangkap KPK, Azis Syamsuddin masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPR yang dijabatnya sejak Oktober 2019.

POLITIK | 24 September 2021

Gandeng Milenial, PKP Optimistis Melaju ke Senayan

PKP menggandeng sejumlah kalangan milenial agar partai ini bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berhasil lolos ke Senayan.

POLITIK | 24 September 2021

Jika Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Golkar Siapkan Penggantinya Sebagai Wakil Ketua DPR

Golkar menunggu pengumuman KPK terkait status Azis Syamsuddin. Jika Azis ditetapkan tersangka dan ditahan Golkar menyiapkan penggantinya sebagai Wakil Ketua DPR

POLITIK | 24 September 2021

Sufmi Dasco Akui Berkomunikasi dengan Azis Syamsuddin Sebelum Rapat Paripurna

Sufmi Dasco Ahmad mengaku berkomunikasi dengan Azis Syamsudin sebelum Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (21/9/2021)

POLITIK | 24 September 2021

Pimpinan DPR Serahkan Kasus Azis Syamsuddin Sesuai Prosedur Hukum

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pimpinan DPR menyerahkan kasus Azis Syamsuddin diproses sesuai dengan prosedur hukum

POLITIK | 24 September 2021

MFI Serahkan Draf Naskah RUU Farmasi dan Apoteker ke Baleg DPR

Masyarakat Farmasi Indonesia menyerahkan draf dan naskah akademik RUU Farmasi dan Praktik Keapotekeran ke Badan Legislasi DPR RI.

POLITIK | 24 September 2021


Pengamat Dukung Jadwal Pemungutan Suara Pilpres 2024 Usulan KPU

Peneliti Populi Center Usep S Ahyar mendukung jadwal pemungutan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diusulkan KPU, yakni pada Februari atau Maret 2024.

POLITIK | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
KPK Langsung Jebloskan Azis Syamsuddin ke Rutan Polres Jakarta Selatan

KPK Langsung Jebloskan Azis Syamsuddin ke Rutan Polres Jakarta Selatan

NASIONAL | 24 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings