Sekjen Demokrat Jelaskan Alasan Penggunaan Hak Angket

Sekjen Demokrat Jelaskan Alasan Penggunaan Hak Angket
Hinca Panjaitan. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FER Kamis, 6 Februari 2020 | 21:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan, mengatakan, krisis keuangan Jiwasraya telah menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat 
Indonesia. Kegaduhan politik terjadi, termasuk di kalangan parlemen dan masyarakat. Rumor dan desas desus mulai berkembang.

Golkar Tolak Pansus Jiwasraya

"Kasus Jiwasraya merupakan kasus yang dapat berdampak besar. Dengan terjadinya krisis besar di Jiwasraya ini, saatnya negara melakukan bersih-bersih hingga perbaikan total," ujar Hinca kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Hinca menuturkan, kasus Jiwasraya ibarat sebuah 'puncak dari gunung es'. Nampak kecil di atas permukaan, ternyata besar yang tidak kelihatan. "Kalau secara kumulatif, kerugian negara mencapai jumlah puluhan triliun, sebenarnya itu sudah tergolong krisis besar. Sangat bisa bersifat sistemik, terstruktur dan masif," tuturnya.

Bahkan, lanjut Hinca, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai bahwa krisis keuangan Jiwasraya ini bersifat sistemik dan gigantic.

Nasdem Dukung Panja Kasus Jiwasraya

"Skandal Jiwasraya perlu diungkap secara transparan dan penanganan penyelidikan perlu diawasi oleh DPR, karena itu usul hak angket perlu diusulkan dengan alasan karena masalah Jiwasraya ini telah menimbulkan potensi kerugian negara dan kerugian publik yang sangat besar yaitu sebesar Rp 13,7 triliun," ungkap Hinca.

Menurut Hinca, terdapat empat tujuan usulan hak angket. Pertama, sebagai koreksi terhadap penyimpangan kebijakan. Kedua, memberikan rekomendasi kepada penegak hukum. Ketiga, memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Keempat, memberikan rekomendasi kepada otoritas keuangan.

Hinca juga bicara mengenai pembentukan panitia kerja (Panja) di tiga komisi DRR. Selain itu juga proses hukum Jiwasraya sedang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Panja-panja tersebut di bentuk di Komisi III untuk Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya, Komisi VI terkait Permasalahan Asuransi Jiwasraya, dan Komisi XI yang mengawasi internal jasa keuangan.

Kejagung Periksa Lima Saksi Kasus Jiwasraya

"Pembentukan panja-panja di tiga Komisi ini dirasa saling tumpang tindih dan justru membuat gaduh sehingga dapat menjadi kurang efektif dan kurang efisien karena panja-panja ini pada akhirnya hanya bersifat repetisi. Panja-panja di dalam komisi tersebut hanya bersifat struktural, teknis dan parsial, sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjawab semua pertanyaan serta permasalahan yang ada," ujar Hinca.

Hinca menegaskan, Jiwasraya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan trrmasuk BUMN melalui menteri BUMN. Hak angket itu hak konstitusional anggota dewan untuk menyelidiki pelaksanaan Undang-undang dan atau kebijakan pemerintah. kepentingan jumlah nasabah yang juga adalah masyarakat sangat banyak lebih dari 5 juta orang dan menyangkut kepentingan sistem keuangan negara khususnya industri asuransi," kata Hinca.



Sumber: Suara Pembaruan