Pers Penentu Kualitas Pilkada
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hari Pers Nasional

Pers Penentu Kualitas Pilkada

Jumat, 7 Februari 2020 | 15:24 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / HA

Banjarmasin, Beritasatu.com – Media massa berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi sepanjang perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar tahun ini. Perilaku tidak etis seperti mahar dalam penjaringan kandidat dan kecurangan seperti vote buying (menyuap pemilik suara) dan vote rigging (manipulasi dalam penghitungan suara) bisa diketahui publik dan mendapat sanksi dari otoritas pemilu jika media menjalankan fungsinya dengan benar.

Selain itu, media massa juga punya fungsi krusial untuk membantu pemilih mengenal kandidat yang lebih memiliki integritas dan kapabilitas.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Media Berkualitas untuk Pilkada Damai” dalam rangkaian perayaan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (7/2/2020).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Widodo Muktiyo, dan para panelis yaitu Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, anggota Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Eduard Depari, dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Kalimantan Selatan Fathurrachman.

Muhammad Nuh mengatakan media punya peran penting untuk menyejukkan situasi pilkada yang terlalu panas, dan menghangatkan situasi ketika proses pemilihan berjalan “adem ayem” tanpa dinamika.

“Kalau pilkada terlalu panas itu tidak baik. Ibarat kita kalau kepanasan, maka harus buka baju, kalau buka baju maka auratnya terlihat dan ibadahnya tidak sah,” kata dia. Dalam proses pemilihan yang terlalu panas, pihak-pihak yang bersaing cenderung akan berusaha untuk saling membuka aib lawan-lawannya kepada publik, ujarnya.

Sebaliknya, pilkada yang adem ayem saja juga tidak baik karena membuat pemilih kurang mengenal kualitas para calon dan pilkada digelar seolah hanya untuk memenuhi syarat bahwa demokrasi sudah dilakukan.

“Di sinilah peran media dibutuhkan, yaitu menjadi peghangat ketika terjadi kebekuan, dan menjadi penyejuk ketika situasi makin panas,” kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut.

Dilema Media
Dirjen IKP Widodo Muktiyo menyebutkan bahwa sekarang ini media massa berada dalam posisi dilematis, antara idealisme jurnalistik dan fungsi korporasi.

“Media awalnya dianggap sebagai institusi sosial, institusi idealisme, dan institusi perjuangan. Dalam perkembangan waktu, institusi pers berkembang menjadi institusi korporasi dan institusi bisnis yang tentu saja membutuhkan penanganan profesional dan SDM yang unggul,” kata Widodo.

“Pada saat inilah dilema itu terjadi, antara pragmatisme dan idealisme,” ujarnya.

Widodo juga mengungkapkan keyakinannya bahwa banyak kandidat dalam pilkada yang pasti telah melakukan pendekatan kepada berbagai organisasi wartawan yang ada.

Lima Tugas Penting Media
Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu mengatakan pilkada serentak tahun ini harus dikawal dengan serius karena berlangsung di 270 daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota dengan anggaran dari pusat yang sangat besar, yaitu Rp 9,9 triliun.

Pers harus memastikan bahwa pilkada betul-betul menjadi instrumen untuk mewujudkan negara demokratis dan memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau "luber" dan "jurdil".

Menurut Primus, ada lima hal penting yang bisa dilakukan pers untuk mewujudkan pilkada berkualitas.

“Pertama, menyosialisasikan semua calon dengan baik, termasuk keunggulan dan kelemahan masing-masing pasangan calon,” kata Primus.

Kedua, pers layak mendukung calon yang dinilai terbaik dengan tidak melanggar Undan-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Dalam sejumlah kasus, penyanyi atau artis bisa terpilih karena lebih populer di masyarakat, bukan karena lebih cakap bekerja, ujarnya.

“Media harus mengajarkan pemilih untuk tidak mengedepankan elektabilitas, tetapi integritas dan kapabilitas,” kata Primus, yang juga pemimpin redaksi harian bisnis Investor Daily dan Beritasatu TV.

Ketiga, mengawal setiap proses dan tahapan pilkada demi tewujudnya pemilu yang “luber” dan “jurdil”. Hal ini termasuk mengawasi adanya tuntutan bagi para bakal calon agar membayar mahar kepada partai politik yang membuat pemilu di Indonesia menjadi proses yang mahal dan mendorong perilaku korup bagi calon terpilih, paparnya.

Salah satu ukuran pilkada yang sukses adalah jika bisa terselenggara secara efisien dengan biaya murah dan bebas mahar, tegasnya.

“Keempat, mengungkapkan terjadinya manipulasi dalam penghitungan suara dan vote buying,” kata Primus.

Kelima, menyuguhkan berita-berita yang sejuk dan tidak mengadu domba para calon atau memicu konflik dan kerusuhan, imbuhnya.

Primus mengingatkan insan pers bahwa mereka adalah salah satu pilar demokrasi sehingga punya peran sangat penting dalam pilkada serentak tahun ini, salah satu pemilihan yang paling rumit di dunia.

“Kita dillidungi UU Pers karena punya fungsi mulia: to inform the fact, to educate, dan to influence,” kata Primus.

“Peran kita jelas dalam undang-undang, yaitu pertama memenuhi hak rakyat untuk mengetahui, the right to know; kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kebinekaan; ketiga, memberi informasi yang akurat dan benar bukan berdasarkan pendapat umum atau hoax; keempat, memberi kritik dan saran terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan umum; kelima, memperjuangkan kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.

Hambatan Struktural
Anggota Dewan Penasihat PWI Eduard Depari mengatakan ada sejumlah hambatan era sekarang yang kadang menghalangi pers untuk menjalankan tugas idealnya.

“Saya tidak ingin kita berharap terlalu banyak dari media, karena media punya hambatan struktural,” kata Eduard.

Dia mencontohkan perkembangan media yang sudah menjadi korporasi membuatnya rentan dari intervensi internal dan eksternal. Intervensi dari dalam bahkan sering menjadi penghambat terbesar bagi media untuk menyajikan konten editorial yang independen dalam pilkada atau pemilu.

“Bagaimana kalau pemilik media tersebut adalah pimpinan partai politik?” kata Eduard.

Himpitan bisnis juga bisa membuat media kehilangan pengaruhnya, khususnya yang terjadi di media cetak.

“Kalau sirkulasi sudah makin terbatas karena gempuran media sosial dan ekonomi -- meskipun Anda punya berita yang sangat bagus -- pengaruh juga makin berkurang,” ulasnya.

Namun demikian pers punya peran sangat penting sebagai artikulator antara penyelenggara pemilu, peserta pilkada dan pemilih.

“Bawaslu dan pers mengawasi, Bawaslu memberi info ke media, supaya kontestan pilkada tahu mereka diawasi, dan pubik juga tahu. Ini penting sekali,” kata Eduard.

Kiprah pers sering menuai tanggapan negatif karena dinilai sebagai tukang kritik tanpa menawarkan solusi. Menurut Eduard, hal seperti itu salah kaprah.

“Pers tidak wajib memberi jalan keluar, fungsi pers memberi peringatan dini, early warning system. Kalau jalan berlubang, bupati yang dikritik, karena pers tidak bisa bekerja menutup lubang,” kata Eduard.

Salah kaprah lainnya adalah anggapan bahwa setiap orang bisa menjadi jurnalis.

“Ada yang bilang everybody is a journalist, itu salah. Jurnalis berhadapan dengan fakta, bukan opini. Kalau orang-orang di media sosial itu mereka sedang beropini, bukan memberitakan,” ulasnya.

Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menyarankan untuk menghilangkan hambatan struktural tersebut, maka urusan berita harus dipisahkan dari bisnis.

“Wartawan bukan bertugas mencari iklan, wartawan mengurusi pemberitaan. Sebaliknya dari pihak lembaga-lembaga pemasang iklan juga harus memisahkan urusan berita dan iklan. Jadi jangan beriklan kepada media gara-gara media itu terus mengkritik,” kata Agus.

“Media adalah alat kontrol, khususnya bagi lembaga publik. Lembaga publik juga tidak boleh hanya beriklan ke media yang tidak pernah mengkritik.”

Jika kritik media diragukan akurasinya, maka ada mekanisme hak jawab atau melapor ke Dewan Pers jika dintengarai ada niat tidak baik dari media yang bersangkutan, kata Agus. Dia juga berpesan kepada semua media agar tetap mematuhi Kode Etik Jurnalistik ketika menyampaikan kritik.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Diapresiasi, Gaya Komunikasi Politik Airlangga Hartarto

Gaya komunikasi politik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuai apresiasi.

POLITIK | 26 September 2021

Presiden Jokowi Ajak Karang Taruna Perangi Ideologi Radikal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak kader Karang Taruna memerangi ideologi radikal.

POLITIK | 26 September 2021

Puan Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat

Ketua DPR Puan Maharani meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

POLITIK | 26 September 2021

Gibran Rakabuming Raka: Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya seluruh pihak menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

POLITIK | 26 September 2021

Kader Karang Taruna Diharapkan Bantu Pemerintah Urai Persoalan Sosial

Didik Mukrianto berharap kader-kader Karang Taruna membantu pemerintah mengurai persoalan sosial.

POLITIK | 26 September 2021

Senator Habib Ali Alwi: Wagub Banten Dukung Penguatan Kewenangan DPD

Senator dari Banten Habib Ali Alwi bin Thohir Al Husainy menginginkan agar kewenangan DPD dapat setara dengan DPR.

POLITIK | 26 September 2021

Peneliti Anggap Kasus Azis Tak Pengaruhi Popularitas Golkar

Peneliti dari MeanPoll Indonesia Research Imran Mahmud menilai dugaan kasus suap yang menjerat Azis Syamsuddin tidak akan memengaruhi popularitas Golkar.

POLITIK | 26 September 2021

Menteri Bahlil Sebut Duet Airlangga-Luhut Positif untuk Indonesia

Bahlil Lahadia memuji duet Airlangga-Luhut dalam penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 26 September 2021


Tren Kepuasan terhadap Kinerja Presiden Menurun

Kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung menurun.

POLITIK | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Literasi Perdamaian


# Lionel Messi


# Kegiatan Besar



TERKINI
Piala Sudirman: Marcus/Kevin Bawa Indonesia Ungguli Rusia 3-0

Piala Sudirman: Marcus/Kevin Bawa Indonesia Ungguli Rusia 3-0

OLAHRAGA | 14 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings