Perombakan Kabinet Dinilai Masih Terlalu Dini Dilakukan

Perombakan Kabinet Dinilai Masih Terlalu Dini Dilakukan
Ilustrasi Reshuffle Kabinet ( Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin )
Yeremia Sukoyo / CAH Senin, 10 Februari 2020 | 11:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Jokowi kembali disebut-sebut akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Perombakan kabinet dilakukan terhadap menteri yang dinilai masih sangat kurang kinerjanya.

Direktur Program Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, menilai, perombakan kabinet pasca 100 hari masa pemerintahan Jokowi akan terkesan terlalu dini untuk dilakukan. Perjalanan 100 hari masa pemerintahan tentunya belum terlalu cukup untuk menilai kinerja seorang menteri.

"Saya kira waktu 100 hari belum cukup untuk mengevaluasi. Termasuk evaluasi kemampuan leadership menteri, saya kira masih terlalu pendek untuk reshuffle," kata Sirojudin Abbas, Senin (10/2/2020) di Jakarta.

Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi dikenal sebagai sosok yang cukup hati-hati dalam menempatkan orang-orang di kabinet. Jokowi bisa mengakomodasi hampir seluruh kalangan dalam menempatkan menteri-menterinya.

Berdasarkan catatan yang dimiliki, Jokowi pernah melakukan perombakan paling cepat enam bulan setelah menteri menjabat. Jika memang ada reshuffle, maka diyakini paling cepat Jokowi juga akan merombak selama enam bulan setelah menteri tersebut menjabat.

"Jika Presiden memberikan waktu lebih panjang, misalnya enam bulan, saya kira baru ada cukup waktu bagi presiden untuk menilai berbagai aspek dari seorang menteri," ungkapnya.

Namun demikian, dirinya juga meyakini, munculnya isu perombakan kabinet saat ini bisa jadi merupakan salah satu upaya Jokowi untuk "cek ombak". Apakah kemudian rumor tersebut dapat disikapi dengan kinerja yang lebih baik lagi oleh seorang menteri.

"Bisa jadi kalau rumor sudah mulai, mungkin bagian dari psywar, perang psikologi, cek ombak. Bagaimana menteri-menteri itu bisa merespon. Mungkin sekarang Februari, sekitar bulan April atau Mei baru (Resuffle)," kata Sirojudin.

Dirinya mengakui, pasca 100 hari masa pemerintahan periode kedua Jokowi memang masih ada kementerian yang sangat kurang kinerjanya. Bahkan beberapa diantaranya nampak kesulitan menyesuaikan diri dengan institusi yang dipimpinnya.

"Kalau kita lihat sejumlah kementerian mengalami permasalahan dalam menyesuaikan diri. Termasuk terkait dengan kemampuan leadership. Begitu juga dengan pengetahuan atau kedalaman informasi institusi yang dipimpinnya, kemampuan mengelola birokrasi, hingga menterjemahkan kebijakan Jokowi," ujarnya.

Dicontohkan, ada sedikitnya tiga kementerian yang mengalami berbagai masalah di atas. Diantaranya Menteri Agama, Menteri Kelautan dan perikanan dan Menteri Hukum dan HAM.

"Kementerian Agama yang paling kelihatan. Beberapa aspek itu beliau kedodoran. Kemudian ada Kementerian Kelautan, dan kementerian hukum yang nampak tidak bisa menempatkan dirinya secara parsial," ucap Sirojudin.

Sebelumnya, Tenaga ahli utama di Kedeputian Komunikasi KSP Donny Gahral Adian menjelaskan, reshuffle kabinet kemungkinan memang akan terjadi. "Ya kita lihat periode pertama ada reshuffle. Periode kedua tak menutup kemungkinan. Tapi kan kita tak bisa mendahului bahwa Presiden akan me-reshuffle," kata Donny usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu



Sumber: Suara Pembaruan