Yunarto Wijaya Ungkap Dua Jenis Resfhuffle
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Yunarto Wijaya Ungkap Dua Jenis Resfhuffle

Senin, 10 Februari 2020 | 12:50 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan, terdapat dua jenis perombakan kabinet yaitu secara periodik dan non-periodik. Seluruhnya tetap mengacu evaluasi kinerja.

“Jadi ada dua jenis resfhuffle (perombakan kabinet). Semuanya tetap harus berbasis evaluasi kinerja, bukan berbasis evaluasi kompromi politik. Dua jenis itu yang pertama sifatnya periodik,” kata Yunarto Wijaya kepada Beritasatu.com, Senin (10/2/2020).

Yunarto menjelaskan, evaluasi periodik lazim terjadi di perusahaan terbuka. Mulai dari triwulan, semester, dan tahunan. Menurut Yunarto, reshuffle periodik memang tidak akan terlalu sering terjadi mengingat stabilitas politik. Artinya, Yunarto menyatakan, reshuffle dapat dilakukan setahun sekali atau yang sifatnya langsung ke beberapa orang menteri, karena dianggap tidak memenuhi target.

Perombakan Kabinet Dinilai Masih Terlalu Dini Dilakukan

Berikutnya, lanjut Yunarto, reshuffle yang tak bersifat periodik. “Reshuffle non-periodik biasanya terjadi jika ada menteri-menteri yang dianggap menganggu stabilitas politik, memiliki visi dan misi sendiri atau malah sudah dinilai berpotensi mengganggu ketertiban publik. Dua jenis reshuffle ini bisa diambil,” ujar Yunarto.

Kedepankan Transparansi
Menurut Yunarto, debat kusir menyangkut reshuffle selalu terjadi akibat kurangnya transparansi kinerja kementerian. Pemerintah tidak pernah merilis atau membuka kepada publik target-target kinerja. Minimal terkait program prioritas pemerintah.

“Harusnya pemerintahan yang demokratis itu membuka, apa sih program prioritas yang mereka miliki, sehingga masyarakat bisa tahu targetnya. Ketika nanti menteri-menteri terlihat tidak bisa mencapai target tersebut, pada saat reshuffle dilakukan, publik bisa backup (dukung) Presiden,” kata Yunarto Wijaya.

Wapres Tidak Puas dengan Kabinet

Yunarto menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyebut tidak memiliki beban di periode keduanya. Menurut Yunarto, ada sebuah kesadaran presidensialisme bakal lebih berani “ditegakkan”. Tidak lagi bergantung terlalu banyak pada kompromi dan konsolidasi politik.

“Pengambilan keputusan terpusat pada diri Presiden, makanya ada kalimat dari Presiden, “tidak ada lagi visi dan misi menteri, tapi yang ada adalah visi dan misi Presiden”. Terjemahannya kan, aktor primernya hanya Presiden. Betul bahwa ada kompromi politik, tapi itu faktor sekunder,” ucap Yunarto Wijaya.

Di sisi lain, Yunarto menolak menilai menteri-menteri yang layak diganti. Hanya saja, secara pribadi Yunarto memandang menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) serta menteri agama (menag) perlu dievaluasi.

“Saya pribadi terkait kontrovesi yang ditimbulkan di ruang publik, Menkumham dengan Menag sangat pantas untuk dievaluasi. Saya enggak bisa sebut sangat pantas untuk diganti. Sebab itu terkait pada indikator kinerja yang tidak pernah dibuka selama ini,” kata Yunarto Wijaya.

Yunarto pun menyebut, keduanya layak dievaluasi karena menimbulkan kontroversi di masyarakat. "Itu (menkumham dan menag) menurut saya sangat pantas dievaluasi. Kita pada akhirnya hanya bisa menilai yang membuat kontroversi,” kata Yunarto Wijaya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Bamsoet Kutuk Tindakan Biadab KKB terhadap Nakes di Papua

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang disapa Bamsoet mengutuk keras serangan KKB terhadap nakes di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

KKB Serang Nakes di Papua, Politikus PKS: Bentuk Penghinaan terhadap Kemanusiaan

Politikus PKS Netty Prasetiyani Aher menyebut aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

Haji Lulung: Waspada Propaganda yang Benturkan Agama dan Pancasila

Haji Lulung mengingatkan masyarakat mewaspadai propaganda yang membentukan agama dan Pancasila.

POLITIK | 19 September 2021

Jalan Pagi dengan Jan Ethes, Jokowi: Rasanya Baru Kemarin Saya Timang-timang

Jokowi membagikan video momen jalan pagi dan bersepeda dengan sang cucu Jan Ethes Srinarendra di Istana Yogyakarta.

POLITIK | 19 September 2021

Partai Demokrat Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Hilangkan Presidential Threshold

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk menghilangkan presidential threshold.

POLITIK | 19 September 2021

Lestari Moerdijat: Jangan Terburu-buru Buka Pintu untuk Wisman

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai rencana kebijakan pemerintah membuka kembali pariwisata untuk wisman harus dipersiapkan secara matang.

POLITIK | 19 September 2021



Survei: Elektabilitas PDIP-PSI Unggul di DKI, PKS Terancam

Lembaga survei Jakarta Research Center (JRC) menyebutkan, elektabilitas PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduduki posisi teratas di DKI Jakarta

POLITIK | 18 September 2021

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Menurut Karyudi, jika eksekutif periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode, mengapa tidak dengan legislatif yakni DPR/DPRD juga demikian.

POLITIK | 18 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Kasus Penembakan di Tangerang, Peluru Tembus Hingga Menyasar ke Pintu Rumah

Kasus Penembakan di Tangerang, Peluru Tembus Hingga Menyasar ke Pintu Rumah

MEGAPOLITAN | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings