Yunarto Wijaya Ungkap Dua Jenis Resfhuffle

Yunarto Wijaya Ungkap Dua Jenis Resfhuffle
Ilustrasi Kabinet ( Foto: Beritasatu.com )
Carlos KY Paath / WBP Senin, 10 Februari 2020 | 12:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan, terdapat dua jenis perombakan kabinet yaitu secara periodik dan non-periodik. Seluruhnya tetap mengacu evaluasi kinerja.

“Jadi ada dua jenis resfhuffle (perombakan kabinet). Semuanya tetap harus berbasis evaluasi kinerja, bukan berbasis evaluasi kompromi politik. Dua jenis itu yang pertama sifatnya periodik,” kata Yunarto Wijaya kepada Beritasatu.com, Senin (10/2/2020).

Yunarto menjelaskan, evaluasi periodik lazim terjadi di perusahaan terbuka. Mulai dari triwulan, semester, dan tahunan. Menurut Yunarto, reshuffle periodik memang tidak akan terlalu sering terjadi mengingat stabilitas politik. Artinya, Yunarto menyatakan, reshuffle dapat dilakukan setahun sekali atau yang sifatnya langsung ke beberapa orang menteri, karena dianggap tidak memenuhi target.

Perombakan Kabinet Dinilai Masih Terlalu Dini Dilakukan

Berikutnya, lanjut Yunarto, reshuffle yang tak bersifat periodik. “Reshuffle non-periodik biasanya terjadi jika ada menteri-menteri yang dianggap menganggu stabilitas politik, memiliki visi dan misi sendiri atau malah sudah dinilai berpotensi mengganggu ketertiban publik. Dua jenis reshuffle ini bisa diambil,” ujar Yunarto.

Kedepankan Transparansi
Menurut Yunarto, debat kusir menyangkut reshuffle selalu terjadi akibat kurangnya transparansi kinerja kementerian. Pemerintah tidak pernah merilis atau membuka kepada publik target-target kinerja. Minimal terkait program prioritas pemerintah.

“Harusnya pemerintahan yang demokratis itu membuka, apa sih program prioritas yang mereka miliki, sehingga masyarakat bisa tahu targetnya. Ketika nanti menteri-menteri terlihat tidak bisa mencapai target tersebut, pada saat reshuffle dilakukan, publik bisa backup (dukung) Presiden,” kata Yunarto Wijaya.

Wapres Tidak Puas dengan Kabinet

Yunarto menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyebut tidak memiliki beban di periode keduanya. Menurut Yunarto, ada sebuah kesadaran presidensialisme bakal lebih berani “ditegakkan”. Tidak lagi bergantung terlalu banyak pada kompromi dan konsolidasi politik.

“Pengambilan keputusan terpusat pada diri Presiden, makanya ada kalimat dari Presiden, “tidak ada lagi visi dan misi menteri, tapi yang ada adalah visi dan misi Presiden”. Terjemahannya kan, aktor primernya hanya Presiden. Betul bahwa ada kompromi politik, tapi itu faktor sekunder,” ucap Yunarto Wijaya.

Di sisi lain, Yunarto menolak menilai menteri-menteri yang layak diganti. Hanya saja, secara pribadi Yunarto memandang menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) serta menteri agama (menag) perlu dievaluasi.

“Saya pribadi terkait kontrovesi yang ditimbulkan di ruang publik, Menkumham dengan Menag sangat pantas untuk dievaluasi. Saya enggak bisa sebut sangat pantas untuk diganti. Sebab itu terkait pada indikator kinerja yang tidak pernah dibuka selama ini,” kata Yunarto Wijaya.

Yunarto pun menyebut, keduanya layak dievaluasi karena menimbulkan kontroversi di masyarakat. "Itu (menkumham dan menag) menurut saya sangat pantas dievaluasi. Kita pada akhirnya hanya bisa menilai yang membuat kontroversi,” kata Yunarto Wijaya.



Sumber: Suara Pembaruan