Besok, Komisi II Rapat Internal Pergantian Wahyu Setiawan

Besok, Komisi II Rapat Internal Pergantian Wahyu Setiawan
Ilustrasi KPU (Foto: istimewa)
Carlos KY Paath / WBP Senin, 10 Februari 2020 | 15:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi II DPR akan menggelar rapat internal terkait pergantian komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rapat rencananya berlangsung di Ruang Komisi II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

“Insyaallah Selasa siang, kami akan laksanakan rapat internal komisi untuk memutuskan dan mengesahkan proses pergantian komisioner KPU,” kata Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Menurut Arwani, Komisi II telah menerima surat dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU. Selain itu, surat pengunduran diri yang disampaikan Wahyu, termasuk Keputusan Presiden (keppres).

Keppres dimaksud yaitu Nomor 9/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Jabatan Tahun 2017-2022 atas nama Wahyu Setiawan. Wahyu diberhentikan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR.

“Kami sudah terima surat dari DKPP. Kami juga sudah terima surat pengunduran diri dari saudara WS. Kami juga sudah menerima keppres. Lalu sudah dirapatkan di pimpinan DPR yang menyerahkan prosesnya ke Komisi II,” ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut.

Arwani menegaskan, Komisi II tidak lagi mengadakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap pengganti Wahyu. Sebab acuannya yaitu peraih suara terbanyak ketika uji kepatuan dan kelayakan periode 2017-2022.

Kala itu, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menempati urutan ke delapan. Raka mendapatkan 21 suara poin setelah Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Viryan Aziz, Evi Novida Ginting Manik, dan Arief Budiman (30 poin).

“Tidak ada lagi fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan). Kami hanya melihat keputusan terdahulu. Setelah disahkan, kami sampaikan surat lagi ke pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR bersurat ke Presiden,” ucap Arwani Thomafi.

Tugas Berat
Menurut Arwani, KPU memiliki tugas yang tidak mudah untuk menyiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 270 daerah. Arwani berharap Raka dapat langsung bersinergi dengan seluruh komisioner KPU.

“Kami tentu berharap anggota KPU yang baru ini, mempunyai kesiapan lahir batin untuk langsung tancap gas. Tentu tugas berat dari KPU ialah menyiapkan Pilkada Serentak, karenanya pergantian dilakukan segera,” kata Arwani Thomafi.

Arwani menambahkan, kasus yang menimpa Wahyu juga semestinya dijadikan pelajaran. “Belajar dari peristiwa yang sudah berlalu untuk dijadikan bahan evaluasi agar kinerja KPU ke depan bisa lebih baik. Bukan hanya di tingkat pusat, bahkan kita harus perhatikan KPU di daerah,” ujar Arwani Thomafi.

Selain menjadi anggota KPU, Wahyu Setiawan merupakan ketua Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jabatan itu kini dijalankan sementara oleh wakil divisi tersebut yaitu Komisioner KPU Ilham Saputra.

“Tentu KPU berharap bisa segera dilakukan pengisian pengganti anggota KPU agar menjadi tujuh orang. Pengambilan keputusan dan pengendalian akan lebih optimal,” kata Komisioner KPU Evi Novida Manik.



Sumber: Suara Pembaruan