Harun Masiku Masih Buron, Anggota DPD RI: Kapolri Tak Perlu Instruksikan Tembak di Tempat

Harun Masiku Masih Buron, Anggota DPD RI: Kapolri Tak Perlu Instruksikan Tembak di Tempat
Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Rachman Thaha (ART) ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / JEM Senin, 10 Februari 2020 | 17:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Rachman Thaha (ART) meminta Kapolri Jenderal Idham Aziz tidak perlu mengeluarkan instruksi tembak di tempat terhadap tersangka pergantian antar waktu (PAW), Harun Masiku yang saat ini buron.

Hal itu disampaikan Abdul Rachman kepada Suara Pembaruan, Senin (10/2/2020, menanggapi pernyataan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane yang menyatakan sudah saatnya Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan perintah tembak di tempat terhadap Harun Masiku.

Menurut Abdul Rachman, Neta S Pane tidak punya kewenangan untuk memerintahkan Kapolri tembak di tempat. Ia juga meminta Neta S Pane jangan menggurui dengan cara-cara tidak santun.

"Saya meminta kepada Kapolri terhadap Kasus Harun Masiku jangan mengeluarkan steatment apalagi peritntah untuk melakukan tembak ditempat terhadap kasus tersebut," kata Abdul Rachman.

Menurut senator Sulawesi Tengah (Sulteng) ini, jika Kapolri Idham mengeluarkan perintah tembak di tempat terhadap Harun Masiku sudah sangat keliru.

Ia juga menilai hal itu dapat menyalahi beberapa aturan. Pertama adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan kedua adalah menyalahi Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implemantasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Ini kasus kan persoalan adalah melarikan, saya yakin dan percaya pihak-pihak yang terkait sementara melakukan pengejaran terhadap Harun masiku," jelas dia.

Dengan demikian, Abdul Rachman, meminta Kapolri untuk tidak membuat pernyataan yang justru merugikan lembaga kepolisian itu.

"Jangan selalu membuat kegaduhan keadaan percayakan kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan sebuah proses tersebut. Tidak semudah itu untuk melakukan tempat ditempat, penggunaan senjata itu," tandas dia.

Sebelumnya, Harun merupakan tersangka dalam kasus suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang melibatkan eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Akhirnya, penetapan status tersangka atas Harun sendiri telah ditetapkan KPK sejak sebulan lalu. Namun, keberadaan Harun sendiri belum diketahui sehingga penyidikan perkara suap ini sedikit terkendala.



Sumber: Suara Pembaruan