DPR Apresiasi Masukan dan Perjuangan Buruh

DPR Apresiasi Masukan dan Perjuangan Buruh
Rachmat Gobel. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / MPA Rabu, 12 Februari 2020 | 15:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel bertemu perwakilan massa aksi buruh di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Audiensi terkait  Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu.

“Saya hadir untuk mendengarkan langsung apa yang disampaikan dan saya sudah memahaminya. Saya ingin memberikan apresiasi atas masukan dan perjuangan dari rekan-rekan serikat pekerja. Percayalah pada DPR, khususnya komisi IX yang memikirkan bagaimana kesejahteraan untuk seluruh bangsa Indonesia,” kata Gobel.

Perwakilan yang diterima di antaranya yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan Wakil Presiden KSPSI R Abdullah. Menurut Gobel, alasan pemerintah mengajukan Omnibus Law Cipta Kerja tentu berkaitan dengan investasi yang menurun di era globalisasi. “Investasi sekarang, tren semua negara turun,” ujar Gobel.

Gobel menuturkan persoalan yang rumit itu memang sepatutnya diurai. Gobel menjelaskan investasi tentu diharapkan tetap masuk ke Indonesia. Tenaga kerja pun menerima manfaat dari investasi tersebut. Gobel memastikan DPR akan berjuang objektif menyikapi RUU Cipta Kerja. “Kita harus duduk nanti bagaimana memecahkan semua persoalan. Percayakan kami untuk berjuang,” tegas Gobel.

Sementara itu, Sri Rahayu mengatakan nomenklatur RUU Cipta Lapangan Kerja telah diubah menjadi RUU Cipta Kerja. “Intinya diubah. Bukan cipta lapangan kerja, sekarang diganti dengan cipta kerja,” jelas Sri Rahayu seraya mempersilakan perwakilan buruh menyampaikan aspirasi. “Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan,” demikian Sri Rahayu.

Andi Gani menyatakan pihaknya sempat memiliki tujuh draf yang isinya berlainan satu sama lain. “Dari awal inilah yang membuat penolakan begitu kuat. Niat baik pemerintah kita sambut baik, tapi terlambat. Ketika semua sudah menjadi masalah dan terjadi penolakan di mana-mana, tim baru dibentuk mengajak buruh,” kata Andi.

Andi menegaskan aksi unjuk rasa buruh yang dilakukan tidak bertujuan untuk menggoyan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. “Yang penting buat kami, bagaimana DPR bisa mengayomi staf buruh masuk dalam tim pembahasan. Biar detil dan bisa berargumentasi pasal. Kami punya tim dewan pakar,” imbuh Andi



Sumber: Suara Pembaruan