Ini Alasan Presiden Sebut ISIS Eks WNI

Ini Alasan Presiden Sebut ISIS Eks WNI
Jokowi: Indonesia Alami Obesitas Regulasi ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
/ CAH Kamis, 13 Februari 2020 | 12:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Terhadap 689 teroris lintas batas (foreigner terorist fighters/FTF), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk menyebut mereka sebagai ISIS eks WNI. Istilah itu dilontarkan Presiden seusai melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Istana Presiden, kemarin, Rabu (12/2/2020).

Menanggapi istilah yang dipakai Presiden, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan hal itu disebabkan Jokowi ingin konsisten dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Bahwa seorang warga negara Indonesia (WNI) akan kehilangan kewarganegaraannya bila dia bergabung dengan militer asing tanpa izin dari Presiden.

“Soal istilah itu, Presiden hanya ingin konsisten dengan UU Kewarganegaraan. Bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya, apabila dia bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden,” kata Dini Shanti Purwono, Kamis (13/2/2020).

Hikmahanto: Tolak Pulangkan Eks ISIS, Indonesia Tak Langgar HAM

Aturan itu terdapat dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006, WNI akan kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

Status kewarganegaraannya juga akan hilang, bila dia menyatakan keinginan tidak lagi menjadi WNI. Seperti dengan tindakan pembakaran paspor dapat dianggap sebagai pernyataan keinginan untuk tidak lagi menjadi WNI.

“Atau tinggal di luar Indonesia selama lima tahun berturut-turut dan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI. Orang-orang tersebut bisa dianggap masuk ke dalam kategori tersebut (eks WNI),” terang Dini Shanti Purwono. 

Jokowi Tegaskan Nasib 689 WNI Eks ISIS Bukan Tanggung Jawab Pemerintah

Terkait tentang status dari 689 ISIS eks WNI tersebut, Dini Shanti Purwono mengungkapkan saat ini masih dalam proses screening oleh Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Untuk proses screening masih dalam proses setahu saya. Bisa ditanyakan ke Kemko Polhukam atau BNPT,” tukasnya.

Seperti diberitakan, terkait status kewarganegaraan 689 FTF ini, Jokowi memang tidak menyatakannya secara eksplisit. Namun secara tersirat, Jokowi sudah tidak lagi menganggap mereka sebagai WNI.

Hal itu terlihat dari pengucapan sebutan 689 FTF ini oleh Jokowi. Mantan Gubernur DKI ini tidak menyebut mereka sebagai WNI eks ISIS, melainkan ISIS eks WNI.

“Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada disana, ISIS eks WNI,” ungkap Jokowi.