DPR Pastikan Terbuka Bahas Omnibus Law RUU Ciptaker

DPR Pastikan Terbuka Bahas Omnibus Law RUU Ciptaker
Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel saat menerima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang didampinggi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, ar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil saat penyerahan Surpres omnibus law naskah akademik dan draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Carlos KY Paath / FMB Senin, 17 Februari 2020 | 16:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Transparansi pembahasan undang-undang oleh DPR dan pemerintah merupakan keniscayaan. DPR menjamin setiap pembahasan omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) berlangsung terbuka.

"Setiap pembahasan undang-undang itu kan harus terbuka. Kecuali diminta pihak tertentu. Pihak tertentu itu siapa, biasa anggota, pemerintah, meminta dilakukan tertutup," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Azis pun menyebut, "Tapi tertutup tidak bisa menyeluruh. Harus parsial. Nah nanti kalau ada pihak yang merasa tidak diakomodasi dalam bentuk rapat dengar pendapat umum atau aspirasinya tidak itu tinggal kirim surat ke kita. Nanti kita bisa lakukan (pembahasan) atau kirim surat ke MK (Mahkamah Konstitusi) saja."

Azis menegaskan pembahasan suatu RUU pasti melibatkan unsur elemen intelektual, mahasiswa, dan masyarakat. Mengenai RUU Ciptaker, lanjut Azis, DPR tentu bakal mengundang perwakilan organisasi buruh.

Di sisi lain, menurut Azis, rapat pimpinan (rapim) DPR belum dilaksanakan untuk memutuskan RUU Ciptaker dibahas tingkat panitia khusus (pansus) atau hanya di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Rapim kemudian untuk dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah). Lalu Bamus yang akan memutuskan apakah ini di Baleg atau pansus atau AKD (alat kelengkapan dewan)," ungkap Azis.

Menurut Azis, pembahasan RUU di Pansus dan Baleg tidak memiliki perbedaan mendasar. Sebab Baleg pun gabungan dari berbagai komisi. "Pansus juga gabungan berbagai komisi. Kapasitasnya sama. Tidak ada hal yang berbeda. Substansinya sama. Jadi tidak usah diperdebatkan. Sekarang yang perlu diperdebatkan substansi dan transparansi yang melakukan pembahasan," imbuh Azis.



Sumber: BeritaSatu.com