Mahfud MD: Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD: Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah
Mahfud MD ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan AR )
Lenny Tristia Tambun / MPA Rabu, 19 Februari 2020 | 14:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan untuk menghilangkan dinasti politik itu sudah menjadi tanggung jawab dan urusan partai politik, bukan urusan pemerintah.

“Bukan urusan pemerintah. Urusan partai sendiri. Kalau undang-undangnya sendiri kan bisa dilakukan sesuai kewenangan masing-masing partai kalau mencalonkan orang. Baik Pileg maupun pilkada kan mereka semua (partai),” kata Mahfud MD di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Sehingga kaalau ada dinasti politik, lanjutnya, itu merupakan masalah di tingkat partai, bukan di tingkat pemerintah. Sebab yang menentukan calon anggota DPR adalah partai politik.

“Yang menentukan calon anggota DPR kan partai. Partai tuh ada di ranah legislatif untuk siapa yang akan menjadi anggota DPR kan partai. Partai itu ada di ranah legislatif, untuk menentukan siapa yang akan menjadi anggota DPR kan legislatif,” jelas Mahfud MD.

Hal itu disampaikannya untuk menanggapi hasil penelitian Nagara Institute yang menyatakan 99 dari 575 anggota DPR terpapar dinasti politik.

“Ini yang ditelisik Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal. Dia menghitung anggota legislatif yang pakai nepotisme berapa. Ya itu kan urusan partai, biar partai saja (yang mengurus),” ujar Mahfud MD.

Ketika ditanya apakah pemerintah tidak ikut berkontribusi untuk menghilangkan dinasti politik, Mahfud MD menegaskan pemerintah dengan porsinya sendiri ingin politik berjalan baik. Tetapi kalau sudah masuk dalam urusan kandidat atau pencalonan anggota DPR, pemerintah tidak bisa ikut campur.

“Pemerintah dengan porsinya sendiri ingin politik berjalan dengan bak. Itu tugas pemerintah. Tapi kalau sudah candidacy, pencalonan, itu kan urusan partai. Bagaimana pemerintah mau ikut campur. Dan partai punya perhitungan sendiri siapa yang menang, siapa yang tidak, itu kepentingan partai,” terang Mahfud MD.

17,2% Anggota DPR

Seperti diketahui, Lembaga kajian politik Nagara Institute menemukan sebesar 17,22% hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) 2019 terpapar dinasti politik. Sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik, baik hubungan darah, pernikahan atau kombinasi keduanya.

Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif sebelumnya, ternyata ada tren kenaikan dinasti politik. Pada Pileg 2009 ditemukan 28 kasus, kemudian pada Pileg 2014 ada 51 kasus. Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas demokrasi Indonesia.

"Selama ini oligarki sering diperbincangkan dan dikhawatirkan. Kenyataannya oligarki politik memang merusak demokrasi. Kami melakukan riset, menelaah para legislator DPR. Dan hasilnya ditemukan total 178 kasus keterpilihan anggota DPR dinasti politik dalam pemilu 2009, 2014, 2019," jelas Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal.

Jika pemilu legislatif 2019 ditelaah lebih detail, maka dapat dipetakan persentase anggota DPR terpapar dinasti politik dari masing-masing partai politik.

Dengan raihan kursi sebanyak 58 pada Pileg 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki persentase paling kecil terpapar politik dinasti, yakni 5,17%. Diikuti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan perolehan 50 kursi, dengan nilai 8,00%.

Partai Nasdem menempati peringkat teratas dalam persentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik. Dengan perolehan sebanyak 59 kursi, Nasdem meloloskan 20 orang atau 33,90% anggota yang terpapar politik dinasti. Ke bawah secara berurutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 31,58%, Partai Golkar sebesar 21,18%, Partai Demokrat 18,52%, Partai Amanat Nasional (PAN) 18,18%, Partai Gerindra 16,67%, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 13,28%.



Sumber: BeritaSatu.com