Capres dan Cawapres 2024 Harus Miliki Rekam Jejak

Capres dan Cawapres 2024 Harus Miliki Rekam Jejak
Eriko Sotarduga. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FER Minggu, 23 Februari 2020 | 17:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sosok yang bakal maju sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) dinilai memerlukan wadah pengabdian terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat rekam jejak figur tersebut.

Baca Juga: Pasangan Militer-Sipil Jadi Favorit di Pilpres 2024

"Mereka yang bisa maju di Pilpres 2024 pasti yang sekarang punya tempat, sehingga masyarakat dapat melihat. Bisa dari pengusaha, tapi aktif menjadi kader partai,” kata Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga dalam acara diskusi dan rilis survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) di Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Eriko mencontohkan, Ketua DPR Puan Maharani tentunya nanti akan menjadi sorotan masyarakat. Sebab jabatan Puan sebagai pimpinan lembaga, kurang lebih setara dengan presiden.

Berikutnya figur-figur kepala daerah. Eriko menyatakan, latar belakang kandidat pemimpin dari kalangan militer, sipil, dan akademisi bukan faktor utama.

Baca Juga: PDIP Berpeluang Cetak Hattrick

Di sisi lain, Eriko menegaskan, proses kaderisasi di PDIP sudah berjalan lama. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengutamakan kader. Biar masyarakat yang menentukan.

"Seharusnya partai memang seperti itu. Utamakan kader. Pemimpin di eksekutif atau legislatif itu harus digodok di partai sebagai kawah candradimuka,” tegas Eriko.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menuturkan publik yang berharap capres dan cawapres berlatar belakang profesional sebanyak 22,6 persen, tokoh agama 17,1 persen, TNI 15,2 persen, kepala daerah 8,5 persen, birokrat 7,2 persen, politisi 6,4 persen, pengusaha 5,4 persen, tokoh adat 1 persen, dan Polri 0,7 persen.

"Masyarakat tidak lagi mempermasalahkan kombinasi kesukuan capres dan cawapres. Soal suku jawa-non jawa sudah enggak penting. Ini menjadi kabar baik bagi perkembangan demokrasi. Ke depan memang sudah tak relevan lagi kita pertanyakan suku. Ada 60,8 persen responden yang sudah tidak peduli capres dan cawapres dari suku apa pun,” kata Adi.



Sumber: BeritaSatu.com