Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf 61,4%

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf 61,4%
Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. (Foto: Beritasatu.com)
Carlos KY Paath / FER Minggu, 23 Februari 2020 | 19:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, telah melalui 100 hari masa kerja.

Baca Juga: Elektabilitas PDIP Jauh Tinggalkan Parpol Lain

Masyarakat yang mengaku sangat puas dan puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mencapai 61,4 persen. Hanya 27,7 persen publik yang kurang puas, dan 5,3 persen tidak puas.

Demikian temuan survei yang dilakukan oleh Politika Research and Consulting (PRC) bekerja sama dengan Parameter Politik Indonesia (PPI). Sebanyak 5,6 persen publik tidak tahu/tidak menjawab.

Survei PRC dan PPI berlangsung pada awal Februari 2020. Survei nasional tersebut menggunakan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error 2,13 persen.

"Kita juga ingin tahu seberapa yakin publik terhadap peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Kita mendapatkan 68,1 persen publik yakin kinerja Jokowi di periode kedua akan lebih baik. Sementara yang tidak akan yakin lebih baik 19,2 persen, lalu 12,7 persen tidak memberikan respons,” kata peneliti utama PRC, Ian Suherlan, di Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca Juga: Surya Paloh Minta Parpol Ikut Edukasi Masyarakat

Menurut Ian, publik juga setuju dengan pembangunan infrastruktur. Jumlahnya mencapai 76,6 persen, kurang setuju 12,2 persen, tidak setuju 3,5 persen, tidak tahu/tidak menjawab 7,7 persen.

Masyarakat juga merespons positif rencana pembangunan sumber daya manusia. Sebanyak 86,1 persen setuju, kurang setuju 4 persen, tidak setuju 1,8 persen, tidak tahu/tidak menjawab 8,1 persen.

Ian menyatakan mayoritas responden mendukung kebijakan tiga kartu unggulan yaitu Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Sembako Murah. "Hampir semua mendapat respons positif berkaitan dengan program tiga kartu unggulan," ujar Ian.

Beberapa kebijakan pemerintah yang tidak disukai yaitu terkait rencana kebijakan pencabutan subsidi listrik, dan pengalihan subsidi gas LPG 3 kilogram (kg).



Sumber: BeritaSatu.com