Mendagri: Hilangkan “Budaya Amplop” dari Pelayanan Publik

Mendagri: Hilangkan “Budaya Amplop” dari Pelayanan Publik
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Senin, 24 Februari 2020 | 21:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk terus memperbaiki mental aparatur sipil negara (ASN). Mendagri meminta para ASN untuk meninggalkan "budaya amplop" dalam pelayanan publik. "Budaya amplop" yang dimaksud adalah uang pelicin agar pelayan dipermudah.

Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPDSM di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020). Rakornas tersebut dihadiri sekitar 500 kepala BPSDM seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Acara juga dihadiri perwakilan dari kementerian dan lembaga lain, seperti BKKBN, BPIP, serta Kementerian PAN dan RB.

“BPSDM memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di pusat maupun daerah. Dari era Orde Baru hingga sekarang, BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi baik untuk di tingkat pimpinan, administrator, dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia,” kata Mendagri.

Oleh karenanya, Mendagri meminta BPSDM untuk terus memutakhirkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

"Karenanya, saya meminta agar BPSDM selalu memutakhirkan kurikulum diklat agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan. Para pengajarnya juga harus selalu dikembangkan. Diklat yang out of date sebaiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat,” lanjut Mendagri.

Mendagri Tito Karnavian juga meminta pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di BPSDM dapat turut serta mengembangkan integritas aparatur. Diklat, katanya, jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis, namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan.

Mendagri juga menyampaikan bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan masih tinggi. Misalnya saja, aparat pemerintah dipandang masyarakat lamban, sering tidak disiplin, condong mempersulit ketimbang mempermudah urusan pelayanan ke masyarakat.

"Saya ingin BPSDM terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang juga dapat mengubah mental ASN di bidang pemerintahan. Ini agar persepsi negatif masyarakat bisa berkurang. Saya ingin diklat harus juga difokuskan pada peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, budaya amplop yang masih banyak melekat pada perilaku aparat benar-benar hilang terkikis, khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan,” tegas Tito.

Sejauh ini, BPSDM Kemdagri secara rutin melaksanakan aneka pendidikan dan latihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi, kepemimpinan aparatur penyelenggara urusan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. BPSDM juga menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan pimpinan DPRD provinsi seluruh Indonesia.

Sepanjang 2019, alumni diklat BPSDM sudah mencapai 26.270 orang, terutama terdiri atas pejabat pemerintah pusat, anggota DPRD, dan juga aparat pemerintah pusat.



Sumber: BeritaSatu.com