Persepsi Negatif Publik terhadap DPR Diharapkan Terus Berubah

Persepsi Negatif Publik terhadap DPR Diharapkan Terus Berubah
Gedung MPR, DPR, dan DPD. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / AO Selasa, 25 Februari 2020 | 20:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Persepsi publik yang kerap memandang negatif terhadap kinerja DPR diharapkan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebab, anggota DPR terus berkomitmen meningkatkan fungsi DPR dalam hal legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Persepsi publik (yang negatif) terhadap DPR, saya kira memang dari waktu ke waktu itu perlu diubah,” kata Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Saleh Partaonan Daulay dalam diskusi “Menakar Kinerja DPR Tahun 2020” di Ruang Media Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Sekadar diketahui, hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan bahwa sebanyak 50,6% responden menilai positif kinerja DPR. Hanya 26,6% responden yang memandang negatif dan 22,8% memilih tidak tahu/tidak menjawab.

Survei tersebut dilakukan pada awal Februari 2020 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 2.197 di 34 provinsi yang tersebar secara proporsional pada 220 desa/kelurahan. Tingkat kepercayaan survei 95% dengan margin of error 2,13%.

“Saya selalu percaya terhadap survei. Baik dan buruknya survei, tetap saja itu adalah kajian akademik yang harus dihormati. Jangan sampai nanti orang bilang, kalau survei kinerja DPR positif kita setuju, tetapi begitu jelek malah tidak setuju,” kata Saleh.

Menurut Saleh, capaian 50,6% memang bisa dikatakan cukup tinggi untuk lembaga seperti DPR. Pasalnya persepsi publik cenderung selalu buruk kepada DPR. Saleh menyoroti anggapan DPR cuma bisa berbicara tanpa melahirkan solusi.

Saleh menegaskan tugas wakil rakyat memang menyuarakan aspirasi atau kegelisihan rakyat. Apabila ada anggota DPR tidak pernah berbicara apalagi menyangkut kepentingan rakyat, menurut Saleh, hal itu patut dipertanyakan.

“Justru anggota DPR itu kerjanya bicara. Tiga fungsi DPR itu sebenarnya berkenaan dengan bicara. Misalnya legislasi, begitu juga menyangkut fungsi anggaran yang patut dicermati, termasuk menyangkut pengawasan,” ucap anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasoinal tersebut.

Pada kesempatan yang sama peneliti PRC Ian Suherlan menjelaskan, pihaknya menjaring opini terhadap enam lembaga, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPD, DPR, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

Kinerja BPK dinilai positif oleh 48,9% responden, DPD 51,4%, DPR 50,6%, MA 53,2%, MK 50,9%, dan MPR 52,7%. Ian menambahkan, pihaknya juga menanyakan partai politik (parpol) yang berkinerja baik.

Ian menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap publik menjadi yang terbaik dengan hasil 23,8%, Partai Golkar 9,5%, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 8,6%, dan sisanya partai lain.

“Kami menganggap bahwa kinerja dewan itu juga cerminan dari kinerja partai. Seberapa sungguh-sungguh misalnya partai membina kader, mengorganisasi anggota yang ada di dewan, dan meningkatkan anggota dewan untuk benar-benar menjalankan fungsi DPR,” kata Ian.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani bersyukur kinerja DPR direspons positif oleh publik. Puan berharap hasil tersebut terus memacu seluruh anggota DPR agar bekerja lebih keras demi memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Awal tahun ini ada kabar baik. Salah satu survei publik menyebutkan bahwa DPR mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ini tentu tantangan kita semua. Tadinya kepercayaan masyarakat itu 40%. Artinya dari Oktober sampai Januari kinerja kita lebih baik,” ucap Puan.



Sumber: BeritaSatu.com