Penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah Harus Dipisah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah Harus Dipisah

Kamis, 27 Februari 2020 | 17:47 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah keluarkan putusan terhadap pengujian Undang-undang (UU) terkait dengan konstitusionalitas pemilu serentak. Permohonan uji UU itu sendiri disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang memohon uji beberapa pasal di UU Pemilu dan UU Pilkada.

Baca: Presiden Diminta Segera Pilih Pengganti Ketua DKPP

Di dalam putusan nomor 55/PUU-XVII/2019, MK menolak pokok petitum yang diminta Perludem yakni memohonkan agar MK menyatakan pemilu serentak yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional, untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD, baru setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, bersamaan dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menjelaskan, MK memang menolak apa yang diminta oleh Perludem. Namun demikian di dalam pertimbangan hukumnya, MK telah memberikan dasar dan batasan yang sangat kuat terhadap sistem penyelenggaraan pemilu serentak kedepannya.

"Apa yang diminta perludem menjadi salah satu opsi enam model pemilu serentak yang konstitusional yang dikeluarkan MK," kata Fadli Ramadhanil, dalam diskusi "Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Pemilu Serentak Yang Konstitusional", di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Di dalam putusannya, MK memberikan enam varian untuk desain penyelenggaraan pemilu serentak. Di dalam enam varian tersebut, terdapat penegasan bahwa pemilihan umum serentak untuk memilih presiden, DPR, dan DPD adalah sebuah keniscyaan dan tetap harus dijaga.

Baca: Pilkada Serentak, Polri Jamin Netral

Fadhil menjelaskan, jika melihat model keserentakan pemilu yang diputuskan MK, salah satunya adalah model penyelenggaraan pemilu serentak yang dimohonkan oleh Perludem. Yakni ada di model yang keempat, dimana Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati dan WaIikota.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menjelaskan, dalam pengajuan permohonan uji materi, pihaknya meminta sejumlah poin dalam pemilu serentak mendatang. Yaitu pemungutan suara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden dan DPD

"Dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan, dilakukan pemilu serentak daerah. Yakni untuk memilih DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati dan Walikota," kata Titi.

Dalam desain saat ini, dikatakan Titi, pemilu serentak legislatif dan presiden memilih lima posisi dengan lima suara dan lima kotak suara. Kemudian di Pilkada serentak dengan jadwal serentak nasional pada November 2024 dan daerah yang pilkada pada 2017,2018, 2020 akan Pilkada lagi pada November 2024.

Baca: Tahapan Pemilu Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

Pasca putusan MK, masih sangat memungkinkan pembuat UU melanjutkan skema pemilu serentak lima kotak (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), serta Pilkada serentak di tahun yang sama yakni pada 2024.

Namun demikian, diingatkan Titi, pilihan itu tidak sejalan dengan putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 yang menghendaki pemilihan terselenggara secara efektif dan efisien serta memungkinkan warga negara memilih secara cerdas. Alasannya, skema tersebut akan berlangsung beririsan, meskipun hari pemungutan suaranya berbeda.

"Akibatnya, di Bulan April 2024 ketika berlangsung pemungutan dan rekapitulasi suara, di saat yang sama penyelenggara pemilu sedang mempersiapkan pemutakhiran data pemilih dan proses pencalonan. Beban petugas jadi berlipat serta kompleksitas teknis yang luar biasa," ujar Titi.

Karena itulah, Perludem menganggap memilih cerdas akan sulit terealisasi akibat pencampuran isu nasional dan daerah. Apalagi diyakini masyarakat akan lebih terkonsentrasi pada pemilu nasional dan legislatif daerah menjadi prioritas kedua.

Pendiri Perludem, Didik Supriyanto, menilai, kedepannya Pemilu serentak nasional memang harus diikuti Presiden, DPR dan DPD.

"Ini yang disebut pemilu nasional. Yang namanya pemilu serentak adalah pemilu eksekutif dan legislatif, pemilu presiden dan parlemen," kata Didik.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA


Survei: Elektabilitas PDIP-PSI Unggul di DKI, PKS Terancam

Lembaga survei Jakarta Research Center (JRC) menyebutkan, elektabilitas PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduduki posisi teratas di DKI Jakarta

POLITIK | 18 September 2021

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Menurut Karyudi, jika eksekutif periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode, mengapa tidak dengan legislatif yakni DPR/DPRD juga demikian.

POLITIK | 18 September 2021

Imelda Sari Klaim Kinerja Anggota DPR dari Demokrat Efektif Serap Aspirasi

Politikus Partai Demokrat, Imelda Sari mengeklaim kinerja anggota DPR dari Fraksi Demokrat efektif, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.

POLITIK | 18 September 2021

Jufry Lumintang Beberkan Syarat UMKM Bangkit Lebih Cepat

Menurut Jufri terdapat dua syarat agar UMKM dapat kembali segera bangkit setelah kasus aktif Covid-19 menurun selama beberapa pekan terakhir.

POLITIK | 18 September 2021

Ahmad Riza Patria Bakal Jadi Kuda Hitam di Pilgub DKI 2024

Survei JRC menyebutkan, Risma, Anies Baswedan, dan Ahmad Riza Patria bakal bersaing di Pilgub DKI 2024 namun Ariza dipredikasi jadi kuda hitam

POLITIK | 18 September 2021

Formappi Apresiasi Krisdayanti Beberkan Gaji Anggota DPR

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengapresiasi Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Krisdayanti yang membeberkan gaji anggota DPR senilai ratusan juta rupiah.

POLITIK | 18 September 2021

Masinton Bantah Krisdayanti Ditegur Fraksi PDIP Soal Blak-blakan Gaji Anggota DPR

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu membantah fraksinya menegur Krisdayanti yang blak-blakan soal gaji anggota DPR. Fraksi PDIP justru apresiasi.

POLITIK | 18 September 2021

PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sudah lama mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI.

POLITIK | 18 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Besok, 91% PAUD Gelar PTM Terbatas di Kota Bekasi

Besok, 91% PAUD Gelar PTM Terbatas di Kota Bekasi

MEGAPOLITAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings