Nasdem Minta RUU PDP Tekankan Privasi Warga Negara

Nasdem Minta RUU PDP Tekankan Privasi Warga Negara
Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya (tengah) bersama Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate (kiri) dan Wasekjen Dedy Ramanta (kanan). ( Foto: ANTARA FOTO )
Yeremia Sukoyo / FER Jumat, 28 Februari 2020 | 16:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah memasuki pembahasan tahap pertama. Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) pun telah menyampaikan pandangan resmi pemerintah pada Selasa (25/2/2020) lalu di hadapan Komisi I DPR. Fraksi-fraksi partai di DPR kini bersiap menyusun daftar inventaris masalah yang akan dibahas dengan tim dari pemerintah.

Fraksi Nasdem menyambut baik telah dimulainya pembahasan RUU PDP karena dianggap cukup penting berkenaan dengan perkembangan sosial saat ini. Dengan adanya UU PDP, nantinya pemerintah bisa dengan tegas menegakkan hukum jika ada pelanggaran atau bahkan kejahatan yang berkaitan dengan privasi warga negara.

Anggota Komisi I yang juga Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya menjelaskan, RUU PDP merupakan kemajuan kehendak negara untuk melindungi hak privasi warganya. Karena itu, RUU ini dinilai  bukan hanya meregulasi pelindungan data pribadi melainkan privasi warga negara secara utuh.

"Saya masih melihat kegamangan pemerintah, pada banyak bagian data pribadi diposisikan seolah komoditas, di bagian lain diposisikan sebagai bagian kedaulatan privat. Saya mau ini UU nantinya adalah upaya menegakan kedaulatan privasi warga negara," kata Willy, di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Baca: Menkominfo Tegaskan Tiga Poin Utama RUU PDP

Willy menegaskan bahwa data pribadi warga tidak dapat dilepaskan dari hak privasi yang harus dilindungi negara. Maka penggunaan istilah 'pemilik' dirasa kurang tepat dan harusnya fokus sebagai 'subjek data'. Dengan berpikir sebagai "pemilik" , maka seolah data adalah komoditas yang bisa dijual-belikan.

"Warga harus di edukasi juga bahwa,data pribadinya merupakan hal yang integral dengan kedaulatan diri. Jika data itu ditransaksikan baik oleh dirinya maupun pihak lain maka justru membuka peluang resiko besar di hadapi. Negara harus hadir melindungi, bukan memfasilitasi transaksinya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga melihat terbukanya potensi lembaga negara bertindak melampaui kewenangan (abuse of power) di dalam draft RUU PDP yang sedang dibahas. RUU tersebut bisa berhadap-hadapan dengan isu pertahanan dan keamanan negara jika tidak benar-benar diatur batas kewenangan yang tegas.

Dikatakan, pertahanan kemanan negara itu penting ditegakkan. Namun tidak boleh atas nama pertahanan dan keamanan, maka negara bisa bertindak sewenang-wenang.

"Negara memang bisa mengurangi hak sipil-privat dalam kondisi tertentu berdasarkan Undang-Undang karenanya harus ditegaskan batasannya. Negara dalam Draft RUU ini bisa bertindak sebagai pengelola, pengolah, dan pentransmisi yang tidak dijangkau oleh UU," katanya.

Dengan segala perangkat yang dikuasainya, Willy melihat negara sangat berpotensi melampaui kewenangannya. Karena itu diusulkan perlunya memberi kewenangan independen yang lepas dari intervensi negara atau korporasi untuk bertindak sebagai pihak yang dapat menilai potensi pelanggaran atau kejahatan terhadap data privasi warga negara.



Sumber: BeritaSatu.com