Nasdem Minta RUU PDP Tekankan Privasi Warga Negara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Nasdem Minta RUU PDP Tekankan Privasi Warga Negara

Jumat, 28 Februari 2020 | 16:08 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah memasuki pembahasan tahap pertama. Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) pun telah menyampaikan pandangan resmi pemerintah pada Selasa (25/2/2020) lalu di hadapan Komisi I DPR. Fraksi-fraksi partai di DPR kini bersiap menyusun daftar inventaris masalah yang akan dibahas dengan tim dari pemerintah.

Fraksi Nasdem menyambut baik telah dimulainya pembahasan RUU PDP karena dianggap cukup penting berkenaan dengan perkembangan sosial saat ini. Dengan adanya UU PDP, nantinya pemerintah bisa dengan tegas menegakkan hukum jika ada pelanggaran atau bahkan kejahatan yang berkaitan dengan privasi warga negara.

Anggota Komisi I yang juga Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya menjelaskan, RUU PDP merupakan kemajuan kehendak negara untuk melindungi hak privasi warganya. Karena itu, RUU ini dinilai bukan hanya meregulasi pelindungan data pribadi melainkan privasi warga negara secara utuh.

"Saya masih melihat kegamangan pemerintah, pada banyak bagian data pribadi diposisikan seolah komoditas, di bagian lain diposisikan sebagai bagian kedaulatan privat. Saya mau ini UU nantinya adalah upaya menegakan kedaulatan privasi warga negara," kata Willy, di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Baca: Menkominfo Tegaskan Tiga Poin Utama RUU PDP

Willy menegaskan bahwa data pribadi warga tidak dapat dilepaskan dari hak privasi yang harus dilindungi negara. Maka penggunaan istilah 'pemilik' dirasa kurang tepat dan harusnya fokus sebagai 'subjek data'. Dengan berpikir sebagai "pemilik" , maka seolah data adalah komoditas yang bisa dijual-belikan.

"Warga harus di edukasi juga bahwa,data pribadinya merupakan hal yang integral dengan kedaulatan diri. Jika data itu ditransaksikan baik oleh dirinya maupun pihak lain maka justru membuka peluang resiko besar di hadapi. Negara harus hadir melindungi, bukan memfasilitasi transaksinya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga melihat terbukanya potensi lembaga negara bertindak melampaui kewenangan (abuse of power) di dalam draft RUU PDP yang sedang dibahas. RUU tersebut bisa berhadap-hadapan dengan isu pertahanan dan keamanan negara jika tidak benar-benar diatur batas kewenangan yang tegas.

Dikatakan, pertahanan kemanan negara itu penting ditegakkan. Namun tidak boleh atas nama pertahanan dan keamanan, maka negara bisa bertindak sewenang-wenang.

"Negara memang bisa mengurangi hak sipil-privat dalam kondisi tertentu berdasarkan Undang-Undang karenanya harus ditegaskan batasannya. Negara dalam Draft RUU ini bisa bertindak sebagai pengelola, pengolah, dan pentransmisi yang tidak dijangkau oleh UU," katanya.

Dengan segala perangkat yang dikuasainya, Willy melihat negara sangat berpotensi melampaui kewenangannya. Karena itu diusulkan perlunya memberi kewenangan independen yang lepas dari intervensi negara atau korporasi untuk bertindak sebagai pihak yang dapat menilai potensi pelanggaran atau kejahatan terhadap data privasi warga negara.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Airlangga Hartarto: Golkar Bukan Parpol Agama, tetapi Sangat Perhatikan Islam

Partai Golkar bukan partai agama, tetapi sangat memperhatikan agama. Salah satu bukti adalah pembangunan Masjid Ainul Hikmah di DPP Partai Golkar.

POLITIK | 24 Oktober 2021

Sumpah Pemuda dan Kesadaran Baru Gen Z

Digembelng oleh keadaan sebagai orang terjajah, generasi Z dan para milenial waktu itu sudah berpikir jauh melampaui zamannya dan melahirkan Sumpah Pemuda.

POLITIK | 24 Oktober 2021

Bareng Habib Syech dan Yusuf Mansur, Airlangga Gelar Maulid Nabi dan Resmikan Masjid Ainul Hikmah

Airlangga yang juga Menko Perekonomian menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk menguatkan optimisme melawan pandemi Covid-19.

POLITIK | 24 Oktober 2021

Peringati Maulid, PDIP Gelar Khitanan Massal Bergaya Budaya Betawi

DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar khitanan massal bergaya Betawi untuk memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW sekaligus menyambut Hari Sumpah Pemuda.

POLITIK | 23 Oktober 2021

Jokowi Minta Kader Golkar Turun ke Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Presiden Jokowi meminta para kader Partai Golkar berada di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya.

POLITIK | 23 Oktober 2021

Airlangga Apresiasi Kerja Kader Buat Baliho Capres Golkar 2024

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto berterima kasih kepada kader partai yang telah membuat baliho bergambar dirinya sebagai capres di seluruh Indonesia.

POLITIK | 23 Oktober 2021

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat di HUT Golkar

Presiden Jokowi menyampaikan selamat ulang tahun ke-57 kepada seluruh keluarga besar Golkar di seluruh Indonesia.

POLITIK | 23 Oktober 2021

Airlangga Minta Kader Golkar Pastikan Menang di 2024, Siap Lanjutkan Program Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta kader partai memastikan kemenangan di Pemilu 2024 untuk melanjutkan program Presiden Jokowi.

POLITIK | 23 Oktober 2021

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Tegaskan Komitmen Sukseskan Jokowi Hingga 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, Partai Golkar konsisten dan berkomitmen menyukseskan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga 2024.

POLITIK | 23 Oktober 2021

Jerry Sambuaga: Puncak HUT Ke-57 Golkar Dilaksanakan Sesuai Protokol Kesehatan Ketat

Ketua Penyelenggara HUT Golkar, Jerry Sambuaga, menyatakan pelaksanaan puncak HUT Partai Golkar dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

POLITIK | 23 Oktober 2021


TAG POPULER

# Kapolsek Perkosa Anak Tahanan


# LADI


# Kasus Positif Covid-19 di Jakarta


# Garuda Ditutup


# Anies Baswedan



TERKINI
Turki Akan Usir 10 Diplomat Negara Barat

Turki Akan Usir 10 Diplomat Negara Barat

DUNIA | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings