Nasdem Minta RUU PDP Tekankan Privasi Warga Negara
INDEX

BISNIS-27 532.645 (0.35)   |   COMPOSITE 6373.41 (7.9)   |   DBX 1200.38 (0)   |   I-GRADE 185.572 (-1.85)   |   IDX30 530.591 (1.96)   |   IDX80 143.3 (1.12)   |   IDXBUMN20 436.746 (0.64)   |   IDXESGL 146.832 (1.65)   |   IDXG30 145.313 (-1.67)   |   IDXHIDIV20 465.476 (1.87)   |   IDXQ30 150.721 (-1.62)   |   IDXSMC-COM 298.62 (1.8)   |   IDXSMC-LIQ 374.87 (5.72)   |   IDXV30 150.9 (5.44)   |   INFOBANK15 1063.78 (-18.45)   |   Investor33 452.728 (-0.28)   |   ISSI 189.451 (1.04)   |   JII 667.742 (5.84)   |   JII70 234.615 (1.72)   |   KOMPAS100 1279.35 (2.16)   |   LQ45 988.752 (2.86)   |   MBX 1764.22 (2.52)   |   MNC36 335.71 (0.75)   |   PEFINDO25 340.233 (1.02)   |   SMInfra18 325.434 (-1.27)   |   SRI-KEHATI 386.573 (-1.21)   |  

Nasdem Minta RUU PDP Tekankan Privasi Warga Negara

Jumat, 28 Februari 2020 | 16:08 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah memasuki pembahasan tahap pertama. Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) pun telah menyampaikan pandangan resmi pemerintah pada Selasa (25/2/2020) lalu di hadapan Komisi I DPR. Fraksi-fraksi partai di DPR kini bersiap menyusun daftar inventaris masalah yang akan dibahas dengan tim dari pemerintah.

Fraksi Nasdem menyambut baik telah dimulainya pembahasan RUU PDP karena dianggap cukup penting berkenaan dengan perkembangan sosial saat ini. Dengan adanya UU PDP, nantinya pemerintah bisa dengan tegas menegakkan hukum jika ada pelanggaran atau bahkan kejahatan yang berkaitan dengan privasi warga negara.

Anggota Komisi I yang juga Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya menjelaskan, RUU PDP merupakan kemajuan kehendak negara untuk melindungi hak privasi warganya. Karena itu, RUU ini dinilai bukan hanya meregulasi pelindungan data pribadi melainkan privasi warga negara secara utuh.

"Saya masih melihat kegamangan pemerintah, pada banyak bagian data pribadi diposisikan seolah komoditas, di bagian lain diposisikan sebagai bagian kedaulatan privat. Saya mau ini UU nantinya adalah upaya menegakan kedaulatan privasi warga negara," kata Willy, di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Baca: Menkominfo Tegaskan Tiga Poin Utama RUU PDP

Willy menegaskan bahwa data pribadi warga tidak dapat dilepaskan dari hak privasi yang harus dilindungi negara. Maka penggunaan istilah 'pemilik' dirasa kurang tepat dan harusnya fokus sebagai 'subjek data'. Dengan berpikir sebagai "pemilik" , maka seolah data adalah komoditas yang bisa dijual-belikan.

"Warga harus di edukasi juga bahwa,data pribadinya merupakan hal yang integral dengan kedaulatan diri. Jika data itu ditransaksikan baik oleh dirinya maupun pihak lain maka justru membuka peluang resiko besar di hadapi. Negara harus hadir melindungi, bukan memfasilitasi transaksinya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga melihat terbukanya potensi lembaga negara bertindak melampaui kewenangan (abuse of power) di dalam draft RUU PDP yang sedang dibahas. RUU tersebut bisa berhadap-hadapan dengan isu pertahanan dan keamanan negara jika tidak benar-benar diatur batas kewenangan yang tegas.

Dikatakan, pertahanan kemanan negara itu penting ditegakkan. Namun tidak boleh atas nama pertahanan dan keamanan, maka negara bisa bertindak sewenang-wenang.

"Negara memang bisa mengurangi hak sipil-privat dalam kondisi tertentu berdasarkan Undang-Undang karenanya harus ditegaskan batasannya. Negara dalam Draft RUU ini bisa bertindak sebagai pengelola, pengolah, dan pentransmisi yang tidak dijangkau oleh UU," katanya.

Dengan segala perangkat yang dikuasainya, Willy melihat negara sangat berpotensi melampaui kewenangannya. Karena itu diusulkan perlunya memberi kewenangan independen yang lepas dari intervensi negara atau korporasi untuk bertindak sebagai pihak yang dapat menilai potensi pelanggaran atau kejahatan terhadap data privasi warga negara.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wapres Ma'ruf Amin: Belum Ada Rencana Reshuffle

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menyatakan dirinya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki rencana untuk mengganti anggota kabinet (reshuffle).

POLITIK | 28 Februari 2020

PDIP Ajak Banser NU untuk Kembangkan Semangat Berdikari

Kedekatan PDIP, NU, GP Ansor, dan Banser harus terus dijaga di tengah upaya yang ingin membenturkan umat Islam dan kalangan nasionalis.

POLITIK | 27 Februari 2020

Megawati Ingin Kantor PDIP Penuh Lukisan Cinta Tanah Air dan Peduli Lingkungan

Melalui semangat jalur rempah, maka anak muda diminta untuk ikut mengembangkan potensi makanan dan herbal yang ada di Nusantara.

POLITIK | 27 Februari 2020

Puan Sebut 5 Alternatif Keserentakan Pemilu Akan Dibahas

Menurut Puan, keputusan yang diambil pemerintah dan DPR tentunya tidak merugikan rakyat.

POLITIK | 27 Februari 2020

Gantikan Wahyu Setiawan, Raka Sandi Berjanji Profesional

Raka Sandi mengatakan akan bekerja adil dan profesional sebagai Komisoner KPU RI.

POLITIK | 27 Februari 2020

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah Harus Dipisah

MK telah memberikan dasar dan batasan yang sangat kuat terhadap sistem penyelenggaraan pemilu serentak.

POLITIK | 27 Februari 2020

Ketua DPR: Panja Cari Solusi Terbaik terhadap Gagal Bayar Jiwasraya

Ketua DPR Puan Maharani kembali menegaskan bahwa Panja yang sudah dibentuk merupakan alat untuk mencari solusi terbaik terhadap kasus Jiwasraya

POLITIK | 27 Februari 2020

Puan Lantik 3 Anggota DPR Baru Pengganti Yasonna, Juliary, dan Johnny Plate

Ketua DPR Puan Maharani melantik tiga anggota DPR sebagai pengganti antar waktu (PAW) terhadap tiga menteri kabinet

POLITIK | 27 Februari 2020

DPR Koordinasi dengan Pemerintah Jajaki Solusi Larangan Umrah

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah terkait untuk larangan umrah dari pemerintah Arab Saudi

POLITIK | 27 Februari 2020

Pansus Papua: Evaluasi Tata Kelola Dana Otsus

Panitia Khusus (Pansus) untuk Papua yang dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah mengevaluasi total tata kelola dana Otonomi Khusus (Otsus)

POLITIK | 27 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS