Tjahjo Kumolo Ingatkan Pentingnya Netralitas ASN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tjahjo Kumolo Ingatkan Pentingnya Netralitas ASN

Minggu, 1 Maret 2020 | 15:42 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. ASN sepatutnya hanya melayani kepentingan masyarakat.

Baca: Skema Pensiun ASN Bentuk Apresiasi Negara

Demikian ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Tjahjo Kumolo, Minggu (1/3/2020).

"Pemerintahan yang dijalankan oleh ASN yang bebas dari berbagai kepentingan, kecuali kepentingan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tugas dan fungsinya, akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien," tegas Tjahjo Kumolo.

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini menyatakan, banyak dampak akibat pemerintahan yang dipenuhi dengan ASN tidak netral. Pertama, munculnya polarisasi ASN, sehingga terdapat kelompok-kelompok berbeda dalam satu instansi. Hal ini, lanjut Tjahjo, mengganggu pola kerja penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, penggunaan fasilitas kantor yang bukan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas melayani masyarakat, tetapi untuk kelompok tertentu.

Ketiga, saling benturan kepentingan antar satu pegawai dengan pegawai lainnya, termasuk sesama pejabat, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Keempat, ASN menjadi tidak dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Baca: Menteri PAN dan RB Bantah Penghapusan Tenaga Honorer

Kelima, membuka kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keenam, pemborosan terhadap keuangan negara, akibat penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan sumber-sumber daya lainnya. "Karena itulah netralitas ASN harus dijaga dan dikendalikan," ungkap Tjahjo.

Tjahjo menuturkan netralitas ASN dalam berpolitik secara spesifik sudah diatur dalam beberapa peraturan. Misalnya Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang ASN. UU ASN secara spesifik menegaskan ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (parpol).

Berikutnya UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi ini memberikan pengaturan mengenai pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh para pejabat publik, termasuk penyalahgunaan kewenangan dalam kaitan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Lebih lanjut disampaikan Tjahjo, aturan lainnya yakni Peraturan Pemerintah (PP) 37/2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menjadi Anggota Parpol.

Baca: ASN Pusat Harus Siap Pindah ke Ibu Kota Baru

"PNS yang menjadi pengurus partai politik diberhentikan sebagai PNS dan PNS yang akan menjadi menjadi anggota/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai PNS," kata Tjahjo.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tujuan Pembentukan Panja Ketahanan Negara untuk Corona

Tujuan panja ketahanan negara memastikan kesiapan instrumen negara apabila corona menyebar secara masif di Indonesia.

POLITIK | 1 Maret 2020

Sekjen Hanura Berharap Pelaksanaan Pilpres dan Pileg Dipisah

Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Sekjen Hanura) I Gede Pasek Suardika mengharapkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg dipisah.

POLITIK | 1 Maret 2020

Kader PDIP Harus Persiapkan Diri Terkait Ibu Kota Baru

Keputusan Presiden Jokowi menjadi momentum mengubah mentalitas terjajah menjadi semangat juang sebagai pemimpin di antara bangsa-bangsa.

POLITIK | 29 Februari 2020

India Harus Belajar kepada Indonesia Soal Toleransi

India harus belajar ke Indonesia soal toleransi.

NASIONAL | 29 Februari 2020

Hadapi Pemilu 2024, Yusril Perkuat Kaderisasi Pemuda PBB

Partai Bulan Bintang (PBB) mulai melakukan sejumlah pembenahan. Salah satunya melalui pergelaran Muktamar Pemuda PBB Tahun 2020.

POLITIK | 29 Februari 2020

Antisipasi Sengketa Pilkada, Golkar Lantik Mahkamah Partai

Airlangga Hartarto melantik dan mengambil sumpah tujuh hakim Mahkamah Partai Golkar periode 2019-2024.

POLITIK | 29 Februari 2020

Pilkada Banggai Diprediksi Jadi Pertarungan Petahana dan Amiruddin

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banggai 2020 diprediksi bakal sengit.

POLITIK | 28 Februari 2020

Calon Petahana Berpotensi Menyalahgunakan Jabatan

Calon petahana yang maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) berpotensi melakukan penyalahgunaan jabatan

POLITIK | 28 Februari 2020

Nasdem Minta RUU PDP Tekankan Privasi Warga Negara

Fraksi Nasdem menyambut baik telah dimulainya pembahasan RUU PDP

POLITIK | 28 Februari 2020

Wapres Ma'ruf Amin: Belum Ada Rencana Reshuffle

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menyatakan dirinya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki rencana untuk mengganti anggota kabinet (reshuffle).

POLITIK | 28 Februari 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS