RUU Kepemiluan Ditargetkan Rampung Tahun Ini
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

RUU Kepemiluan Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Senin, 2 Maret 2020 | 15:06 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - DPR dan pemerintah bersepakat untuk membahas bersama rancangan undang-undang (RUU) paket politik. Dimulai dengan revisi atas Undang-undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Pembahasan ditargetkan rampung pada tahun ini.

Baca: KPU Akan Atur Penggunaan Rekapitulasi Elektronik

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengatakan, regulasi kepemiluan memang perlu disahkan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan begitu, kesiapan dari sisi penyelenggaraan, pengawasan, dan keamanan menjadi lebih optimal. Sosialisasi kepada pemilih pun maksimal.

"Iya ada harapan RUU berkaitan pemilu direncanakan selesai tahun ini. Paling lambat tahun depan,” kata Azis kepada Beritasatu.com, Senin (2/3/2020).

Di sisi lain, Azis menyatakan, DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keharusan keserentakan pemilu legislatif (pileg) serta pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres). "Komisi II DPR nantinya akan menindaklanjuti putusan MK tersebut," tambahnya.

Azis menuturkan, desain pemilu akan melihat perkembangan proses politik dan pembahasan di Komisi II. Fraksi-fraksi yang merupakan perwakilan partai politik (parpol) tentu sedang menyiapkan berbagai kajian menyangkut sistem pemilu, dan lain sebagainya.

"Banyak hal yang harus dikaji. Tapi memang jangan sampai setiap pemilu mengubah sistem. Itu kan juga membingungkan nanti,” ucap Azis.

Baca: Puan Sebut 5 Alternatif Keserentakan Pemilu Akan Dibahas

Sementara itu, Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Muhammad Hanif menyatakan, mengubah regulasi pemilu bukan hal tabu sepanjang untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik.

"Jika mengganti regulasi pemilu kearah yang lebih positif, yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan rakyat maka itu dibutuhkan,” kata Hanif.

"Namun jika DPR menggantinya hanya lebih mementingkan kepentingan dirinya dan partainya untuk memudahkan mereka tanpa mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan rakyat, tentu tidak perlu regulasi pemilu diubah," tegasnya.

Kodifikasi UU Politik

Terkait perlunya kodifikasi Undang-undang (UU) politik, menurut Azis, hal itu sangat terbuka dilakukan. "Bisa saja. Enggak ada masalah. Supaya sinergi semuanya. Cuma tinggal dibahas dengan parpol, diteruskan ke fraksi-fraksi ke Komisi II,” kata Azis.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR, Saan Mustofa, mengatakan, Fraksi Nasdem tengah melakukan kajian kodifikasi UU Pemilu, Parpol, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Nanti apa penamaanya UU politik atau apa nanti ketika saat pembahasan revisi UU pemilu itu yang akan kita bicarakan,” kata Saan.

Wakil Ketua Komisi II tersebut menjelaskan penyatuan UU itu dikarenakan banyaknya kesamaan. "Jadi kita ingin supaya publik mudah memahami tidak terlalu rumit menjadi lebih sederhana, dan juga tidak terjadi tumpang tindih satu sama yang lain,” ucap Saan Mustofa.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilkada Medan, Nasib Bobby dan Akhyar di Tangan Megawati

Megawati Soekarnoputri, akan menentukan apakah mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Afif Nasution atau incumbent, Akhyar Nasution.

POLITIK | 1 Maret 2020

Tjahjo Kumolo Ingatkan Pentingnya Netralitas ASN

Menurut Tjahjo Kumolo, netralitas ASN dalam berpolitik secara spesifik sudah diatur dalam beberapa peraturan.

POLITIK | 1 Maret 2020

Tujuan Pembentukan Panja Ketahanan Negara untuk Corona

Tujuan panja ketahanan negara memastikan kesiapan instrumen negara apabila corona menyebar secara masif di Indonesia.

POLITIK | 1 Maret 2020

Sekjen Hanura Berharap Pelaksanaan Pilpres dan Pileg Dipisah

Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Sekjen Hanura) I Gede Pasek Suardika mengharapkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg dipisah.

POLITIK | 1 Maret 2020

Kader PDIP Harus Persiapkan Diri Terkait Ibu Kota Baru

Keputusan Presiden Jokowi menjadi momentum mengubah mentalitas terjajah menjadi semangat juang sebagai pemimpin di antara bangsa-bangsa.

POLITIK | 29 Februari 2020

India Harus Belajar kepada Indonesia Soal Toleransi

India harus belajar ke Indonesia soal toleransi.

NASIONAL | 29 Februari 2020

Hadapi Pemilu 2024, Yusril Perkuat Kaderisasi Pemuda PBB

Partai Bulan Bintang (PBB) mulai melakukan sejumlah pembenahan. Salah satunya melalui pergelaran Muktamar Pemuda PBB Tahun 2020.

POLITIK | 29 Februari 2020

Antisipasi Sengketa Pilkada, Golkar Lantik Mahkamah Partai

Airlangga Hartarto melantik dan mengambil sumpah tujuh hakim Mahkamah Partai Golkar periode 2019-2024.

POLITIK | 29 Februari 2020

Pilkada Banggai Diprediksi Jadi Pertarungan Petahana dan Amiruddin

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banggai 2020 diprediksi bakal sengit.

POLITIK | 28 Februari 2020

Calon Petahana Berpotensi Menyalahgunakan Jabatan

Calon petahana yang maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) berpotensi melakukan penyalahgunaan jabatan

POLITIK | 28 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS