Ketua Komisi III DPR Soroti Pola Manajemen Pegawai Kemkumham
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Ketua Komisi III DPR Soroti Pola Manajemen Pegawai Kemkumham

Senin, 2 Maret 2020 | 16:43 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menduga adanya konflik kepentingan dalam penempatan pegawai dan pengisian jabatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham). Herman sempat mengutarakan langsung hal tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam rapat kerja, pekan lalu.

"Saya mencurigai ada kepentingan pihak tertentu sehingga yang pejabat yang ditempatkan adalah orang-orang yang sengaja ditempatkan dari kesetjenan," kata Herman dalam keterangannya, Senin (2/3/2020).

Herman menyatakan, Komisi III akan mengundang sekretaris jenderal (sekjen) Kemkumham untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan pola manajemen pegawai. Khususnya mengenai sistem penempatan pegawai atau pengisian jabatan.

"Seperti kita ketahui, beberapa waktu belakangan ini Menkumham disorot publik terkait kejadian error system pada Sistem Informasi Manajemen Imigrasi (SIMKIM). Tetapi saya lihat, kesalahan sistem ini seharusnya bisa diantisipasi jika pejabat/pegawai Kemkumham memiliki integritas dan kualitas kompetensi yang mumpuni, “ tegas Herman.

Herman menekankan, pentingnya sistem promosi dan mutasi yang seharusnya dilakukan berdasarkan kualitas, kompetensi, dan integritas seseorang. Sebab, misalnya, dalam beberapa kali kunjungan Komisi III ke lembaga pemasyarakatan, selalu saja ditemukan persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai meski sudah ada rotasi kepegawaian.

"Dari informasi yang diterima oleh Komisi III ada indikasi bahwa penempatan sejumlah posisi/jabatan didasarkan pada subjektifitas sejumlah pihak," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Herman menambahkan, pengisian sebuah jabatan harus didasarkan pada kebutuhan manajemen. Masing-masing direktur jenderal (dirjen) paling mengetahui kebutuhan itu.

"Dirjen sebagai user seharusnya menjadi pihak yang paling capable untuk mengetahui kebutuhan manajemen dan kualifikasi yang dibutuhkan jajarannya. Jangan sampai masukan dirjen terpental karena ada kepentingan pihak tertentu," kata Herman.

Oleh sebab itu, menurut Herman, pada masa sidang yang mendatang Komisi III akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat secara khusus dengan sekjen Kemkumham.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cegah dan Tangani Covid-19, Ibas Minta Pemerintah Lakukan Langkah Ini

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meminta pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk menangani virus corona

POLITIK | 2 Maret 2020

Bara JP: RUU Ciptaker Niat Baik Pemerintah Membuka Lapangan Kerja

Penting untuk menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum sehingga tercipta ekosistem investasi yang baik dan nyaman.

POLITIK | 2 Maret 2020

RUU Kepemiluan Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Regulasi kepemiluan dinilai perlu disahkan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.

POLITIK | 2 Maret 2020

Pilkada Medan, Nasib Bobby dan Akhyar di Tangan Megawati

Megawati Soekarnoputri, akan menentukan apakah mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Afif Nasution atau incumbent, Akhyar Nasution.

POLITIK | 1 Maret 2020

Tjahjo Kumolo Ingatkan Pentingnya Netralitas ASN

Menurut Tjahjo Kumolo, netralitas ASN dalam berpolitik secara spesifik sudah diatur dalam beberapa peraturan.

POLITIK | 1 Maret 2020

Tujuan Pembentukan Panja Ketahanan Negara untuk Corona

Tujuan panja ketahanan negara memastikan kesiapan instrumen negara apabila corona menyebar secara masif di Indonesia.

POLITIK | 1 Maret 2020

Sekjen Hanura Berharap Pelaksanaan Pilpres dan Pileg Dipisah

Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Sekjen Hanura) I Gede Pasek Suardika mengharapkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg dipisah.

POLITIK | 1 Maret 2020

Kader PDIP Harus Persiapkan Diri Terkait Ibu Kota Baru

Keputusan Presiden Jokowi menjadi momentum mengubah mentalitas terjajah menjadi semangat juang sebagai pemimpin di antara bangsa-bangsa.

POLITIK | 29 Februari 2020

India Harus Belajar kepada Indonesia Soal Toleransi

India harus belajar ke Indonesia soal toleransi.

NASIONAL | 29 Februari 2020

Hadapi Pemilu 2024, Yusril Perkuat Kaderisasi Pemuda PBB

Partai Bulan Bintang (PBB) mulai melakukan sejumlah pembenahan. Salah satunya melalui pergelaran Muktamar Pemuda PBB Tahun 2020.

POLITIK | 29 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS