Empat Pilar MPR Diharapkan Jadi Materi Pembekalan Advokat
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (-1.14)   |   COMPOSITE 6258.75 (-10.28)   |   DBX 1361.34 (-0.65)   |   I-GRADE 179.18 (-0.62)   |   IDX30 502.509 (-1.33)   |   IDX80 134.874 (0.02)   |   IDXBUMN20 393.542 (-2.05)   |   IDXESGL 138.721 (0.08)   |   IDXG30 140.869 (-0.28)   |   IDXHIDIV20 444.908 (-0.07)   |   IDXQ30 144.657 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 296.3 (0.74)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (3.56)   |   IDXV30 132.413 (1.76)   |   INFOBANK15 1051.36 (-9.47)   |   Investor33 433.839 (-1.51)   |   ISSI 179.41 (0.06)   |   JII 608.801 (0.64)   |   JII70 214.954 (0.38)   |   KOMPAS100 1205.85 (-1.58)   |   LQ45 941.363 (-1.13)   |   MBX 1692.14 (-3.13)   |   MNC36 321.868 (-1.1)   |   PEFINDO25 321.871 (0)   |   SMInfra18 304.318 (3.57)   |   SRI-KEHATI 368.746 (-1.3)   |  

Empat Pilar MPR Diharapkan Jadi Materi Pembekalan Advokat

Minggu, 1 Maret 2020 | 15:17 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap salah satu pembekalan advokat bisa memasukan materi Empat Pilar MPR. Empat Pilar itu yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Selain memantapkan sinergi advokat dengan MPR, melalui kerja sama tersebut diharapkan bisa melahirkan advokat yang tak semata menjadi pendamping klien dalam sistem peradilan. Melainkan juga ikut serta dalam pembangunan hukum dan penjaga hak-hak konstitusional rakyat," kata Bambang, Minggu (2/3/2020).

Menurut Bambang, advokat tak boleh menjadi bagian dari deal maker yang menjurus trouble maker for justice, melainkan harus menjadi peace maker. Sila kedua Pancasila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", lanjut Bambang, sepatutnya menjadi landasan filosofis pengabdian advokat sebagai penjaga keadilan.

Menurut Bambang, setiap melakukan pendampingan hukum, advokat tak boleh memakai kacamata kuda yang mementingkan kemenangan. Melainkan harus proporsional menggunakan kacamata hukum. Karena yang penting bukanlah kemenangan di pengadilan, tetapi menjaga hak konstitusi warga tak terciderai.

"Baik pelaku maupun korban pelanggaran hukum, keduanya sama-sama punya hak yang dijamin hukum. Tugas advokat adalah memastikan klien tak terciderai haknya. Karena sejatinya advokat untuk keadilan, bukan advokat untuk pembenaran," tegas Bambang.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut juga mengingatkan agar selain menjadi advokat profesional, di sela waktu para advokat juga harus menyediakan diri menjadi advokat pro-bono. Tujuannya untuk membantu masyarakat kurang mampu. Dengan begitu para pencari keadilan dapat memperoleh haknya, sesuai asas hukum dan ketentuan yang berlaku.

"Menjadi advokat pro-bono merupakan amanah UU 18/2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 22 ayat 1 menyebutkan, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Jangan sampai advokat yang mengerti dan mempelajari hukum justru melanggar atau pura-pura tak tahu terhadap peraturan pro bono tersebut," ucap Bambang.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketua Komisi III DPR Soroti Pola Manajemen Pegawai Kemkumham

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menduga adanya konflik kepentingan dalam penempatan pegawai dan pengisian jabatan di Kemkumham

POLITIK | 2 Maret 2020

Cegah dan Tangani Covid-19, Ibas Minta Pemerintah Lakukan Langkah Ini

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meminta pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk menangani virus corona

POLITIK | 2 Maret 2020

Bara JP: RUU Ciptaker Niat Baik Pemerintah Membuka Lapangan Kerja

Penting untuk menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum sehingga tercipta ekosistem investasi yang baik dan nyaman.

POLITIK | 2 Maret 2020

RUU Kepemiluan Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Regulasi kepemiluan dinilai perlu disahkan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.

POLITIK | 2 Maret 2020

Pilkada Medan, Nasib Bobby dan Akhyar di Tangan Megawati

Megawati Soekarnoputri, akan menentukan apakah mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Afif Nasution atau incumbent, Akhyar Nasution.

POLITIK | 1 Maret 2020

Tjahjo Kumolo Ingatkan Pentingnya Netralitas ASN

Menurut Tjahjo Kumolo, netralitas ASN dalam berpolitik secara spesifik sudah diatur dalam beberapa peraturan.

POLITIK | 1 Maret 2020

Tujuan Pembentukan Panja Ketahanan Negara untuk Corona

Tujuan panja ketahanan negara memastikan kesiapan instrumen negara apabila corona menyebar secara masif di Indonesia.

POLITIK | 1 Maret 2020

Sekjen Hanura Berharap Pelaksanaan Pilpres dan Pileg Dipisah

Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Sekjen Hanura) I Gede Pasek Suardika mengharapkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg dipisah.

POLITIK | 1 Maret 2020

Kader PDIP Harus Persiapkan Diri Terkait Ibu Kota Baru

Keputusan Presiden Jokowi menjadi momentum mengubah mentalitas terjajah menjadi semangat juang sebagai pemimpin di antara bangsa-bangsa.

POLITIK | 29 Februari 2020

India Harus Belajar kepada Indonesia Soal Toleransi

India harus belajar ke Indonesia soal toleransi.

NASIONAL | 29 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS