DPR: Tugas Pertama Pemerintah Adalah Membuat Masyarakat Tak Panik
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-1.57)   |   COMPOSITE 6429.76 (-6.63)   |   DBX 1210.46 (10.3)   |   I-GRADE 190.638 (-1.38)   |   IDX30 545.485 (-1.23)   |   IDX80 146.318 (-0.08)   |   IDXBUMN20 442.834 (-2.46)   |   IDXESGL 150.48 (0.07)   |   IDXG30 147.901 (0.29)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-0.37)   |   IDXQ30 155.036 (-0.75)   |   IDXSMC-COM 294.681 (-0.68)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-2.11)   |   IDXV30 149.629 (0.03)   |   INFOBANK15 1097.88 (-11.58)   |   Investor33 466.613 (-0.92)   |   ISSI 189.631 (-0.28)   |   JII 670.82 (0.16)   |   JII70 234.975 (-0.43)   |   KOMPAS100 1301.99 (-2.92)   |   LQ45 1014.85 (-1.68)   |   MBX 1779.94 (-4.41)   |   MNC36 344.694 (-0.77)   |   PEFINDO25 341.155 (-3.32)   |   SMInfra18 331.858 (0.91)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-0.84)   |  

DPR: Tugas Pertama Pemerintah Adalah Membuat Masyarakat Tak Panik

Senin, 2 Maret 2020 | 13:55 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan temuan dua WNI yang positif terkena virus covid-19 (Corona). Pasalnya, temuan ini dikhawatirkan akan menimbulkan kepanikan di masyarakat.

"Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi agar masyarakat tetap tenang dan tetap bisa menjaga lingkungannya agar tidak terjangkit," kata Anggota Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay, Senin (2/3/2020).

Politikus PAN itu mengatakan, sudah terbukti bahwa ada dua orang WNI yang positif terjangkit virus covid-19. Pekerjaan pertama dan terutama bagi Pemerintah adalah bagaimana menenangkan masyarakat sekaligus melakukan sosialisasi massif agar mereka terhindar dari virus berbahaya itu.

Yang kedua, pemerintah Indonesia perlu semakin menjaga pintu-pintu masuk Indonesia. Sebab, penyebaran virus ini ternyata dibawa oleh orang asing yang datang ke Indonesia.

"Karena itu, harus ada upaya ketat untuk menjaga agar tidak ada orang terinfeksi yang masuk ke Indonesia," kata Saleh.

Baginya, penjagaan perbatasan ini adalah hal wajar. Sebab negara seperti Arab Saudi saja sampai melarang umrah ke negaranya.

Ketiga, Pemerintah diharap bersungguh-sungguh melakukan perawatan kepada dua orang WNI yang terjangkit. Pemerintah harus membuktikan kalau Indonesia mampu merawat dan menyembuhkan mereka.

Keempat, bila diperlukan, Pemerintah bisa memperkuat peralatan pemeriksaan di tempat seperti bandara dan jalur masuk lainnya. Sebab banyak keluhan dari masyarakat soal alat-alat pengawas di tempat seperti bandara dan pelabuhan masih sangat manual.

"Tentu ini harus diseriusi pemerintah. Tidak boleh dianggap remeh. Komplain seperti itu adalah bagian dari kekhawatiran masyarakat," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Empat Pilar MPR Diharapkan Jadi Materi Pembekalan Advokat

Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap salah satu pembekalan advokat bisa memasukan materi Empat Pilar MPR.

POLITIK | 1 Maret 2020

Ketua Komisi III DPR Soroti Pola Manajemen Pegawai Kemkumham

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menduga adanya konflik kepentingan dalam penempatan pegawai dan pengisian jabatan di Kemkumham

POLITIK | 2 Maret 2020

Cegah dan Tangani Covid-19, Ibas Minta Pemerintah Lakukan Langkah Ini

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meminta pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk menangani virus corona

POLITIK | 2 Maret 2020

Bara JP: RUU Ciptaker Niat Baik Pemerintah Membuka Lapangan Kerja

Penting untuk menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum sehingga tercipta ekosistem investasi yang baik dan nyaman.

POLITIK | 2 Maret 2020

RUU Kepemiluan Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Regulasi kepemiluan dinilai perlu disahkan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.

POLITIK | 2 Maret 2020

Pilkada Medan, Nasib Bobby dan Akhyar di Tangan Megawati

Megawati Soekarnoputri, akan menentukan apakah mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Afif Nasution atau incumbent, Akhyar Nasution.

POLITIK | 1 Maret 2020

Tjahjo Kumolo Ingatkan Pentingnya Netralitas ASN

Menurut Tjahjo Kumolo, netralitas ASN dalam berpolitik secara spesifik sudah diatur dalam beberapa peraturan.

POLITIK | 1 Maret 2020

Tujuan Pembentukan Panja Ketahanan Negara untuk Corona

Tujuan panja ketahanan negara memastikan kesiapan instrumen negara apabila corona menyebar secara masif di Indonesia.

POLITIK | 1 Maret 2020

Sekjen Hanura Berharap Pelaksanaan Pilpres dan Pileg Dipisah

Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Sekjen Hanura) I Gede Pasek Suardika mengharapkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg dipisah.

POLITIK | 1 Maret 2020

Kader PDIP Harus Persiapkan Diri Terkait Ibu Kota Baru

Keputusan Presiden Jokowi menjadi momentum mengubah mentalitas terjajah menjadi semangat juang sebagai pemimpin di antara bangsa-bangsa.

POLITIK | 29 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS