Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden Bergulir
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden Bergulir

Senin, 2 Maret 2020 | 15:19 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai wacana terkait perubahan masa jabatan presiden mencuat dalam pembahasan rencana amendemen UUD 1945. Mulai dari usulan tiga periode, lalu satu periode dengan masa jabatan delapan tahun, termasuk dua periode tetapi jeda satu kali.

“Ada yang usul boleh tiga periode. Ada yang usul delapan tahun per periodenya. Ada yang usul enam tahun dua periode. Ada juga yang usul satu periode lima tahun. Beriktunya dua periode tapi ada jeda,” kata Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya MPR, Ahmad Riza Patria dalam diskusi bertajuk “Fokus MPR Lima Tahun ke Depan” di Ruang Media, Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Riza menuturkan, salah satu negara di Amerika Latin mengatur masa jabatan presiden dua periode. Meski begitu untuk masuk periode selanjutnya, lanjut Riza, diperlukan jeda lima tahun. Hal ini dinilai menarik.

“Ada satu negara di Amerika Latin, presiden itu boleh dua periode. Tapi untuk masuk periode kedua harus ada jeda. Ini menarik dan perlu dikaji. Jadi kalau lima tahun pertama, 5 tahun kedua isitrahat dulu. Kalau kita pelajari ini banyak manfaatnya. Fokusnya presiden nanti benar-benar membuat program membumi yang betul-betul demi kepentingan rakyat,” ujar Riza.

Riza menambahkan, potensi kecurangan dan penyalahgunaan jabatan juga dapat diminimalisir.

“Kalau ada jeda, kekuatan menteri enggak akan bekerja untuk kepentingan petahana. Tidak ada kecurangan,” kata Riza.

Menurut Riza, menteri-menteri juga akan bekerja maksimal, karena berpeluang maju sebagai presiden. Riza optimistis tak ada lagi pencitraan dari presiden.

“Saya sudah sampaikan ide seperti ini. Supaya tidak lagi ada polarisasi. Enggak ada lagi cebong kampret,” ucap Riza.

Seperti diketahui, masa jabatan presiden sebagaimana diatur UUD 1945 yaitu dua periode setiap lima tahun.

“Masa jabatan presiden memang jadi topik menarik jika amandemen UUD 1945 dilakukan menyeluruh. Ada yang ingin tetap dua periode lima tahun, dua periode delapan tahun, bahkan presiden dipilih MPR,” kata Wakil Ketua MPR Syarief Hasan yang juga menjadi pembicara diskusi.

Syarief menambahkan, apabila presiden bertanggung jawab kepada MPR, maka pemilihan berlangsung di MPR.

“Sebalikya kalau pertanggung jawaban tidak diterima MPR, maka otomatis presiden tidak sanggup menjalankan mandataris,” ucap Syarief.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, wacana yang disampaikan Riza memang sangat menarik.

“Apa yang disampaikan Pak Riza bagus. Incumbent (petahana) tidak bertarung, dan harus jeda satu periode, karena pengalaman selama ini presiden ada dugaan penyalahgunaa kewenangan,” kata Pangi.

Menyangkut presiden dipilih MPR, menurut Pangi, hal tersebut sepatutnya ditolak.

“Demokrasi kita mundur satu langkah. Presiden dipilih MPR merupakan bentuk pengkhianatan terhadap agenda reformasi. Jangan sampai terjadi,” tegas Pangi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Parpol Pendukung Pemerintah Beda Pendapat Soal Usulan Pemilu 15 Mei 2024

Sejumlah partai pendukung pemerintah berbeda pendapat mengenai jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 yang diusulkan pemerintah, yakni 15 Mei 2024.

POLITIK | 28 September 2021

Pengawasan Langsung Ketua DPR ke Lokasi Vaksinasi Dinilai Efektif

Peninjauan langsung Ketua DPR Puan Maharani ke sejumlah titik lokasi vaksinasi dinilai penting sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah

POLITIK | 28 September 2021

Airlangga Akan Sampaikan Surat Penggantian Azis, Pimpinan DPR Siap Memproses

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan mengantarkan surat nama kader calon pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR. DPR pun siap memproses.

POLITIK | 28 September 2021

Bawaslu Sampaikan 7 Isu Krusial Pemilu 2024

Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan ada sejumlah isu krusial yang perlu diperhatikan demi memastikan kesuksesa Pemilu 2024.

POLITIK | 28 September 2021

Belajar dari Rusia, KPU Siapkan Skenario Pemilu 2024 di Tengah Pandemi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan skenario Pemilu 2024 normal dan skenario bila pandemi Covid-19 masih terjadi.

POLITIK | 28 September 2021

Respons Loyalis AHY terhadap Yusril, Ini Pandangan Pengamat

Serangan terhadap pribadi Yusril dianggap tidak pantas dan seolah ingin membatasi ruang gerak Yusril selaku kuasa hukum.

POLITIK | 27 September 2021

Pemerintah Usulkan Pemungutan Suara Pemilu 2024 Tanggal 15 Mei

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk mengusulkan tanggal 15 Mei 2024 sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2024.

POLITIK | 27 September 2021

Tak Masalah Perwira TNI-Polri Jabat Penjabat Kepala Daerah, Dasco: Dikomunikasikan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak mempermasalahkan wacana menempatkan perwira tinggi TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.

POLITIK | 27 September 2021

Lodewijk Gantikan Azis Syamsuddin Sebagai Wakil Ketua DPR, Adies Jabat Waketum

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menggantikan Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR.

POLITIK | 27 September 2021

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Belum Terima Surat dari Golkar

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat soal penggantian Azis Syamsudin sebagai pimpinan dewan.

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
Jalur Puncak 2 Bisa Kurangi 50% Kemacetan di Cisarua

Jalur Puncak 2 Bisa Kurangi 50% Kemacetan di Cisarua

MEGAPOLITAN | 22 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings