PAN Minta Ambang Batas Parlemen Naik Bertahap

PAN Minta Ambang Batas Parlemen Naik Bertahap
Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh (kedua dari kanan) bertemu dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kedua dari kiri) didampingi dua mantan ketua umum PAN Soetrisno Bachir (kiri) dan Hatta Rajasa (kanan) di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020. ( Foto: Istimewa )
Yeremia Sukoyo / FER Selasa, 10 Maret 2020 | 20:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah partai politik (Parpol) hingga kini masih mengkaji wacana menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen di Pemilu 2024. Parpol yang setuju diantaranya mulai dari PDIP, Golkar dan Nasdem.

Nasdem bersama dengan Golkar bahkan ingin agar parpol yang lolos di DPR minimal memperoleh suara nasional 7 persen. Keinginan tersebut muncul untuk mendorong kesiapan partai politik di dalam setiap perhelatan pesta demokrasi Indonesia kedepannya.

Baca: PAN dan Nasdem Sepakat Perbaikan Sistem Pemilu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, ketika bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, mengakui adanya pembahasan isu terkait ambang batas parlemen.

Menurut Zulkifli, upaya untuk menaikkan ambang batas parlemen harus dilakukan secara bertahap. Apalagi, saat ini ambang batas parlemen sebesar 4 persen sudah diterapkan dalam pemilu sebelumnya.

"Soal itu (ambang batas parlemen) kita harus bertahap. Ini bukan soal menang-menangan. Tentu kita partai-partai perlu bertahap," kata Zulkifli di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020).

Baca: Elektabilitas PDIP Jauh Tinggalkan Parpol Lain

Selain mengenai ambang batas parlemen, Zulkifli juga menyampaikan kerisauannya terhadap putusan MK tentang Pemilu serentak. Terkait masalah ini, PAN dan Nasdem sepakat untuk tidak mendukung akibat banyaknya korban jiwa dalam pemilu serentak 2019 lalu.

"Kita dari awal tak sepakat, tapi karena putusan MK sudah tak lagi membuka peluang. Karena Pemilu serentak bebannya berat," ujarnya.

Surya Paloh sendiri mengakui ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tetap mengamanatkan penyelenggaraan pemilu secara serentak. Kedua, persiapan menghadapi Pilkada 2020.

Baca: RUU Kepemiluan Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Dalam kesempatan itu Surya Paloh menegaskan siap berkoalisi dengan PAN di beberapa daerah dalam Pilkada 2020. Namun demikian dirinya belum bisa memastikan daerah mana saja yang akan berkoalisi dengan PAN.

"Kami juga membahas beberapa policy atau kebijakan pemerintah dan tidak kalah penting menghadapi pilkada. Ini adalah bagian-bagian yang kami diskusikan. Termasuk keputusan MK yang telah memutuskan tetap melaksanakan pemilu serentak," kata Surya.



Sumber: BeritaSatu.com