Surati Seluruh Kepala Daerah, Mendagri Minta Perjalanan Dinas Dikurangi

Surati Seluruh Kepala Daerah, Mendagri Minta Perjalanan Dinas Dikurangi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers terkait masalah Covid-19 didampingi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Selasa, 17 Maret 2020 | 17:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bergerak cepat dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyangkut optimalisasi penanganan dampak virus corona jenis baru (Covid-19) di daerah. Salah satu langkah adalah meminta para kepala daerah untuk mengurangi perjalanan dinas.

Seperti diketahui, pada Senin (16/3/2020), Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk mengurangi intensitas mobilitas dengan mengupayakan bekerja dari rumah. Presiden juga meminta para aparatur negara untuk memastikan agar fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah pusat dan daerah tetap berlangsung.

Untuk menindak lanjutinarahan tersebut, hari ini, Selasa (17/3/2020), Mendagri Tito Karnavian selaku Pembina dan Pengawas Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Surat Edaran ini ditujukan ke seluruh gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia.

Dalam surat tersebut, Mendagri Tito meminta seluruh kepala daerah untuk merevisi anggaran dan penjadwalan ulang capaian program, termasuk mengurangi biaya rapat, seminar, dan biaya perjalanan dinas bagi seluruh aparat pemda di seluruh Indonesia.

Seluruh kepala daerah, DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta aparatur sipil negara (ASN) menyesuaikan sistem kerja dan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (work from home). Penyesuaian sistem kerja ini harus mengacu pada SE Menpan-RB Nomor 19/2020 tertanggal 16 Maret 2020.

Mendagri Tito mengingatkan agar minimal dua level pejabat struktural tertinggi pemda tetap masuk kantor. Ini untuk memastikan arahan Presiden Jokowi agar roda pemerintahan dan fungsi pelayanan publik ke masyarakat tetap berlangsung.

Selain itu, Mendagri Tito meminta pada kepala daerah melakukan pemetaan dan pendataan daerah yang terdampak Covid-19. Tito juga meminta para kepala daerah untuk sigap menjaga stabilitas harga-harga di wilayah masing-masing dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.



Sumber: BeritaSatu.com