KPU Akan Berlakukan Kebijakan Bekerja dari Rumah

KPU Akan Berlakukan Kebijakan Bekerja dari Rumah
Viryan Azis. ( Foto: Antara )
/ CAH Selasa, 24 Maret 2020 | 21:58 WIB

Jakarta,  Beritasatu.com  - Wabah corona membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mulai memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) untuk seluruh satuan kerja se-Indonesia mulai Rabu (25/3/2020) besok. Pemberlakuan bekerja dari rumah itu untuk sementara akan diterapkan selama 7 hari ke depan atau sampai 31 Maret 2020.

"KPU RI mulai besok WFH 100 persen pada Satker di seluruh Indonesia, bagi daerah yang sudah terdampak Covid-19 dan status daerahnya Tanggap Darurat/KLB," kata komisioner KPU Viryan Azis di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Kebijakan bekerja dari rumah itu diatur dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Bagi satuan kerja (satker) KPU provinsi, kabupaten dan kota yang sudah dinyatakan wilayahnya menjadi status tanggap darurat bencana atau kejadian luar biasa oleh kepala daerahnya, maka ketua, anggota KPU serta para pejabat struktural dan staf akan bekerja di tempat tinggal masing-masing.

Baca JugaKPU Tunda Tiga Tahapan Pilkada Serentak

Kemudian, daerah yang tidak dinyatakan wilayahnya menjadi status tanggap darurat bencana atau kejadian luar biasa oleh kepala daerahnya, maka kebijakan bekerja di tempat tinggal disesuaikan dengan kebutuhan yang memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi daerah.

Sebelumnya pada 21 Maret 2020 KPU juga sudah menerbitkan surat edaran penundaan tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan wali kota (pilkada) serentak sebagai upaya pencegahan penyebaran corona.

Penundaan itu tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.

Baca JugaKPU Diharapkan Berhati-hati dan Jaga Integritas

Dalam SE yang ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 Maret 2020 tersebut, tahapan ditunda berdasarkan pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait corona sebagai pandemi global.

Kemudian, penundaan itu juga berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala BNPB terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.

Ruang lingkup penundaan meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.



Sumber: ANTARA