Pandemi Covid-19, DPR Desak Pemerintah Penuhi Kebutuhan APD

Pandemi Covid-19, DPR Desak Pemerintah Penuhi Kebutuhan APD
Menhan Prabowo menyerahkan bantuan Peralatan Kesehatan dari Republik Rakyat Tiongkok secara simbolis kepada perwakilan Rumah Sakit, di Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur, Senin (23/03/2020). ( Foto: beritasatu.com / Robert Wardy )
Willy Masaharu / WM Rabu, 25 Maret 2020 | 07:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IX DPR memberikan beberapa catatan kepada pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang angka pasien positifnya terus bertambah, salah satunya mendesak ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang menangani virus tersebut.

"Komisi IX DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan Kepala Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 secara virtual. Kami berikan beberapa catatan penting yang harus dijalankan pemerintah," kata anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Selasa (24/3/2020) malam.

Saleh menjelaskan, catatan pertama, Komisi IX DPR mendesak pemerintah secepatnya menjamin ketersediaan APD dan pemberian insentif tenaga medis, dokter, perawat, dan tenaga non-medis yang bekerja menangani Covid-19.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah menjanjikan adanya pemberian insentif tersebut sehingga Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk segera merealisasikannya.

Dia mengatakan, catatan kedua, Komisi IX DPR mendesak pemerintah perluas jaringan Rumah Sakit (RS) yang menangani Covid-19 karena saat ini RS rujukan masih terbatas ketersediaan ruang perawatan termasuk laboratorium penanganan.

"Berdasarkan keterangan pemerintah, laboratorium sudah diperluas namun kami berharap agar diperluas untuk dipergunakan RS dan laboratorium milik swasta," ujarnya.

Catatan ketiga, menurut Saleh, Komisi IX DPR meminta pemerintah melibatkan pihak swasta dalam melakukan rapid test Covid-19 sesuai rekomendasi Kemkes.

Dia mengatakan, rapid test yang dilakukan pemerintah dikhawatirkan tidak bisa menjangkau semua komponen masyarakat.

"Karena itu kami harapkan ada kehadiran pihak swasta untuk lakukan rapid test namun harus berdasarkan rekomendasi Kemenkes. Kemenkes harus hadir untuk berikan rekomendasi pada pihak swasta agar tidak liar," katanya.

Politisi PAN itu menjelaskan, catatan keempat, Komisi IX DPR meminta pemerintah memprioritaskan tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan kesehatan, dan tenaga non-medis untuk melakukan rapid test Covid-19.

Menurut dia, prioritas tersebut perlu dilakukan karena mereka menjadi garda terdepan tangani Covid-19 sehingga mereka harus benar-benar sehat, bersih, dan terjaga kesehatannya agar ketika bekerja bisa berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Kami juga minta pemerintah libatkan pihak swasta dalam pemenuhan APD termasuk masker dan pembersih tangan yang langka," ujarnya.

Saleh mengatakan, dalam Raker tersebut, Kasatgas Penanganan Covid-19 telah menjelaskan bahwa pemerintah akan datangkan APD dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Menurut dia, pemerintah sudah meminta beberapa pabrik tekstil besar di Bandung, Jawa Barat, untuk bekerja cepat dalam pengadaan APD tersebut sehingga kebutuhan nasional bisa terpenuhi.

Saleh menjelaskan, Raker tersebut berlangsung pada Selasa (24/3) mulai pukul 16.00 WIB hingga 22.20 WIB.



Sumber: ANTARA