Tunda Pilkada 2020, DPD Sarankan KPU Minta Perppu ke Pemerintah

Tunda Pilkada 2020, DPD Sarankan KPU Minta Perppu ke Pemerintah
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Robertus Wardi / JAS Rabu, 25 Maret 2020 | 17:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mulai berpikir meminta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ke pemerintah untuk menunda Pilkada serentak 2020. Alasannya, penyebaran virus corona atau Covid 19 bisa lama yaitu lebih dari tiga bulan.

"Kalau sesuai prediksi para dokter dan ahli, virus ini bisa sampai tiga bulan. Nah, dalam kondisi seperti ini, rasanya sudah tidak mungkin pemungutan suara masih digelar tanggal 23 September mendatang," kata anggota Komite I DPD Abraham Liyanto di Jakarta, Rabu (25/3/2020).

Ia melihat sejumlah tahapan sudah tergangggu akibat virus corona. Jika tetap dipaksakan bulan September nanti, kualitas Pilkada bisa digugat oleh banyak pihak.

"Ditunda tahun depan saja lebih aman. Tinggal KPU minta pemerintah untuk terbitkan Perppu," ujar Abraham yang merupakan anggota DPD dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dia mengapresiasi KPU yang telah menunda tiga tahap Pilkada. Tiga tahapan itu meliputi pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Namun dia meragukan kualitas pilkada 2020 jika setelah virus corona berakhir, tiga tahapan ini dikerjakan bersama tahapan lain yang sudah disusun. Dia juga khawatir petugas KPU akan keteteran dan kelelahan. Kondisi seperti itu bukan tidak mungkin melahirkan banyak petugas yang meninggal seperti pada Pemilu 2019.

"Lebih aman ditunda tahun depan. Daripada makan korban seperti pemilu lalu," tegas Abraham.

Di tempat terpisah, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menilai keputusan KPU menunda tiga tahap agak "tanggung". KPU mestinya melakukan pemunduran semua tahapan. Artinya, KPU menghentikan semua tahapan Pilkada saat ini dan menundanya 3-4 bulan ke depan.

"Bahkan sebaiknya ditunda sampai tahun depan saja. Itu lebih aman," tegas Jeirry.

Dia menjelaskan penundaan beberapa tahap itu akan berakibat menumpuknya pekerjaan KPU pada waktu tertentu dan akan membuat beban kerjanya makin berat. Kondisi itu berpotensi membuat pelaksanaan tahapan tak akan maksimal dan berkualitas.

Dia melihat penundaan tahapan tahapan tanpa menggeser tahapan yang lain berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan. Jika dipaksakan untuk tetap berjalan, berbagai tahapan tersisa akan dilakukan seadanya sehingga tidak berkualitas.

Di sisi lain, kemampuan petugas di lapangan untuk menjalankan tahapan secara baik dan berkualitas akan sangat diragukan.

"Tiga tahapan yang sudah dipending oleh KPU merupakan tahapan yang krusial. Tidak boleh dianggap remeh dan sederhana, sebab beban kerjanya lumayan berat. Bahkan tiga tahapan ini yang selalu menuai persoalan dalam setiap Pilkada, yaitu verifikasi faktual calon perseorangan, coklit data pemilih dan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih," ujar Jeirry.

Dia meminta KPU supaya segera berbicara dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Bawaslu, DPR, Presiden. Sebab pemunduran akan berakibat terhadap adanya perubahan regulasi, baik regulasi KPU maupun regulasi Pilkada. Bahkan jika ingin cepat, perlu didorong agar Presiden mengeluarkan Perpu.

"Jika kita ingin Pilkada Serentak 2020 ini lancar, baik dan berkualitas, maka sebaiknya sekarang tahapan dihentikan semuanya dan diundur selama 3-4 bulan ke depan. Penghentian tahapan ini juga penting agar seluruh elemen bangsa bisa fokus menghadapi tantangan pandemi korona yang makin memprihatinkan dan dampaknya makin besar dan luas dalam kehidupan kita sehari-hari," tutup Jeirry.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pemerintah bisa menyiapkan Perppu untuk penundaan Pilkada serentak 2020. Namun syaratnya jika dibutuhkan oleh KPU.

"Kalau pada saatnya nanti KPU meminta Perpu, kita akan mempelajari kemungkinan itu, kalau memang waktunya dari jauh permintaan itu," kata Mahfud di Jakarta, Senin (23/3/2020).

Ia menjelaskan permintaan penundaan pilkada juga bisa melalui proses legislatif biasa. Proses itu berupa pembahasan perubahan UU di DPR. Namun jika terpaksa dan situasinya genting, pilihan cepat dengan menggeluarkan Perppu.

"Kalau terjadi apa namanya sesuatu yang mengharuskan itu. Tapi nanti kalau terpaksa Perppu yang biasanya mendesak kita tunggu perkembangannya dari KPU. Kan KPU independen. Pemerintah tentu menunggu saja dari sana. Kita tidak mempersiapkan skenario apapun, nanti kalau diminta akan segera dibahas gitu aja," jelas Mahfud. 



Sumber: BeritaSatu.com