Komisi II DPR Dukung Wacana Perppu untuk Tunda Pilkada

Komisi II DPR Dukung Wacana Perppu untuk Tunda Pilkada
Ketua KPU RI Arief Budiman (ketiga kanan) menyerahkan Data Comma Separated Values (CSV) kepada Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin (kedua kiri) didampingi Anggota KPU RI Viryan (kiri), Hasyim Asy’ari (ketiga kiri), Ilham Saputra (kedua kanan) dan Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja (kanan) saat Penyerahan Data Comma Separated Values (CSV) Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2020 kepada Bawaslu di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / WM Rabu, 25 Maret 2020 | 12:44 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR mendukung wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). Perppu tersebut dinilai penting menjadi dasar hukum penundaan Pilkada Serentak di 270 daerah yang rencananya digelar 23 September 2020.

Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa mengatakan, Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pilkada menyebut pelaksanaan pilkada September 2020. Kini terdapat dua opsi yang memungkinkan untuk diterapkan. Pertama, mengubah Kedua, penerbitan perppu. Hanya saja, menurut Saan, revisi terbatas UU Pilkada bukan langkah tepat.

"Dua opsi akan kami coba tempuh yaitu revisi terbatas mengenai UU Pilkada dan perppu. Tapi kalau dilihat situasi, revisi terbatas bakal ada kendala dan membutuhkan waktu, maka yang paling mungkin kami dorong perppu. Kami dukung pemerintah kalau memang terbitkan perppu," kata Saan kepada Beritasatu.com, Rabu (25/3/2020).

Saan menjelaskan, wabah virus corona jenis baru atau covid-19 sudah ditetapkan sebagai bencana nasional dan dinyatakan darurat. Saan mengatakan, pilkada tidak mungkin dapat disiapkan dengan baik dalam masa darurat, sehingga tepat jika perppu dikeluarkan.

"Enggak mungkin kita bisa kerja siapkan pilkada dengan baik di tengah situasi sekarang. Enggak mungkin ada pilkada dalam keadaan begini. KPU (Komisi Pemilihan Umum) saja sudah tunda beberapa tahapan pilkada. Ketika tahapan ini ditunda tentu akan berpengaruh terhadap tahapan lainnya. Jadi opsi untuk menunda sampai situasi daruratnya selesai itu menjadi pilihan yang nanti kita harus ambil," tegas Saan.

Saan menambahkan, DPR masih reses. Setelah reses, lanjut Saan, Komisi II memprioritaskan rapat kerja dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Ini kan masih reses. Nanti ketika masuk masa sidang, yang pertama kami akan undang untuk rapat ialah KPU, Bawaslu dan DKPP. Membicarakan pilkada karena ini menjadi sesuatu yang penting," ujar Saan.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Fahri Bachmid berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan perppu terkait pandemi Covid-19. Perppu tersebut juga nantinya untuk mengatur penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak.

"(penundaan) hal tersebut tidak cukup diatur dengan dasar hukum berupa keputusan KPU atau semacam edaran. Ini membutuhkan produk hukum setingkat undang-undang," ungkap Fahri.

Fahri menuturkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk menetapkan Perppu. Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.

Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum dibuat sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU lewat prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, padahal keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Fahri menambahkan, mengacu ketentuan UUD 1945 Pasal 22, Presiden diberi kewenangan untuk secara subjektif staatsnoodrecht menilai keadaan negara atau hal ihwal terkait negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera.

"Sedangkan kebutuhan akan pengaturan materil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak, sehingga Lasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan konstitusional kepada presiden untuk menetapkan perppu," ujar Fahri.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyusun sejumlah opsi pelaksanaan tahapan pilkada. Hal ini menyusul keputusan KPU menunda sejumlah tahapan karena perkembangan penyebaran Covid-19.

"Misalnya, memadatkan tahapan pilkada atau memundurkan tahapan yang berakibat mundurnya hari pemungutan suara. Kami juga mengkaji kendala masing-masing opsi tersebut," kata Pramono.

Menurut Pramono, opsi-opsi tersebut bakal disampaikan KPU secara tertulis kepada DPR pekan depan. Catatan itu dapat digunakan oleh Komisi II bersama pemerintah untuk dibahas bersama dalam rapat konsultasi. Pramono menyatakan hal yang paling krusial dibahas yaitu kemungkinan mundurnya hari pemungutan suara pilkada sebagai dampak adanya penundaan tahapan.

Apabila hal tersebut terjadi, lanjut Pramono, maka diperlukan landasan hukum yang lebih kuat, baik revisi UU atau perppu. "Karena ketentuan bahwa hari H Pilkada 2020 jatuh pada bulan September 2020 itu diatur dalam UU 10/2016, yakni di Pasal 201 ayat (6)," jelas Pramono.

Pramono menambahkan, revisi maupun penerbitan perppu merupakan kewenangan DPR dan pemerintah.

"Nanti kalau pemerintah dan DPR sudah memutuskan, KPU yang akan menerjemahkan dalam revisi Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal," tegas Pramono.

Seperti diketahui, merespons perkembangan pandemi covid-19, KPU mengeluarkan surat keputusan penundaan tahapan pilkada. Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

"Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020," bunyi surat keputusan KPU tersebut.

Setidaknya ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Keempat, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.



Sumber: BeritaSatu.com