Komisi II DPR Dukung Wacana Perppu untuk Tunda Pilkada
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi II DPR Dukung Wacana Perppu untuk Tunda Pilkada

Rabu, 25 Maret 2020 | 12:44 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR mendukung wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). Perppu tersebut dinilai penting menjadi dasar hukum penundaan Pilkada Serentak di 270 daerah yang rencananya digelar 23 September 2020.

Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa mengatakan, Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pilkada menyebut pelaksanaan pilkada September 2020. Kini terdapat dua opsi yang memungkinkan untuk diterapkan. Pertama, mengubah Kedua, penerbitan perppu. Hanya saja, menurut Saan, revisi terbatas UU Pilkada bukan langkah tepat.

"Dua opsi akan kami coba tempuh yaitu revisi terbatas mengenai UU Pilkada dan perppu. Tapi kalau dilihat situasi, revisi terbatas bakal ada kendala dan membutuhkan waktu, maka yang paling mungkin kami dorong perppu. Kami dukung pemerintah kalau memang terbitkan perppu," kata Saan kepada Beritasatu.com, Rabu (25/3/2020).

Saan menjelaskan, wabah virus corona jenis baru atau covid-19 sudah ditetapkan sebagai bencana nasional dan dinyatakan darurat. Saan mengatakan, pilkada tidak mungkin dapat disiapkan dengan baik dalam masa darurat, sehingga tepat jika perppu dikeluarkan.

"Enggak mungkin kita bisa kerja siapkan pilkada dengan baik di tengah situasi sekarang. Enggak mungkin ada pilkada dalam keadaan begini. KPU (Komisi Pemilihan Umum) saja sudah tunda beberapa tahapan pilkada. Ketika tahapan ini ditunda tentu akan berpengaruh terhadap tahapan lainnya. Jadi opsi untuk menunda sampai situasi daruratnya selesai itu menjadi pilihan yang nanti kita harus ambil," tegas Saan.

Saan menambahkan, DPR masih reses. Setelah reses, lanjut Saan, Komisi II memprioritaskan rapat kerja dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Ini kan masih reses. Nanti ketika masuk masa sidang, yang pertama kami akan undang untuk rapat ialah KPU, Bawaslu dan DKPP. Membicarakan pilkada karena ini menjadi sesuatu yang penting," ujar Saan.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Fahri Bachmid berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan perppu terkait pandemi Covid-19. Perppu tersebut juga nantinya untuk mengatur penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak.

"(penundaan) hal tersebut tidak cukup diatur dengan dasar hukum berupa keputusan KPU atau semacam edaran. Ini membutuhkan produk hukum setingkat undang-undang," ungkap Fahri.

Fahri menuturkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk menetapkan Perppu. Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.

Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum dibuat sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU lewat prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, padahal keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Fahri menambahkan, mengacu ketentuan UUD 1945 Pasal 22, Presiden diberi kewenangan untuk secara subjektif staatsnoodrecht menilai keadaan negara atau hal ihwal terkait negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera.

"Sedangkan kebutuhan akan pengaturan materil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak, sehingga Lasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan konstitusional kepada presiden untuk menetapkan perppu," ujar Fahri.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyusun sejumlah opsi pelaksanaan tahapan pilkada. Hal ini menyusul keputusan KPU menunda sejumlah tahapan karena perkembangan penyebaran Covid-19.

"Misalnya, memadatkan tahapan pilkada atau memundurkan tahapan yang berakibat mundurnya hari pemungutan suara. Kami juga mengkaji kendala masing-masing opsi tersebut," kata Pramono.

Menurut Pramono, opsi-opsi tersebut bakal disampaikan KPU secara tertulis kepada DPR pekan depan. Catatan itu dapat digunakan oleh Komisi II bersama pemerintah untuk dibahas bersama dalam rapat konsultasi. Pramono menyatakan hal yang paling krusial dibahas yaitu kemungkinan mundurnya hari pemungutan suara pilkada sebagai dampak adanya penundaan tahapan.

Apabila hal tersebut terjadi, lanjut Pramono, maka diperlukan landasan hukum yang lebih kuat, baik revisi UU atau perppu. "Karena ketentuan bahwa hari H Pilkada 2020 jatuh pada bulan September 2020 itu diatur dalam UU 10/2016, yakni di Pasal 201 ayat (6)," jelas Pramono.

Pramono menambahkan, revisi maupun penerbitan perppu merupakan kewenangan DPR dan pemerintah.

"Nanti kalau pemerintah dan DPR sudah memutuskan, KPU yang akan menerjemahkan dalam revisi Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal," tegas Pramono.

Seperti diketahui, merespons perkembangan pandemi covid-19, KPU mengeluarkan surat keputusan penundaan tahapan pilkada. Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

"Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020," bunyi surat keputusan KPU tersebut.

Setidaknya ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Keempat, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Romo Benny: Pancasila Belum Terinternalisasi dalam Nilai Kehidupan

Antonius Benny Susetyo atau disapa Romo Benny menyatakan Pancasila belum terinternalisasi dalam nilai kehidupan.

POLITIK | 20 September 2021

Gus Jazil: Pancasila Merupakan Azimat yang Ditemukan Pendiri Bangsa

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid atau disapa Gus Jazil menyebut Pancasila merupakan azimat yang ditemukan para pendiri bangsa.

POLITIK | 20 September 2021

Teras Narang: Jangan Berhenti Membumikan Pancasila

Anggota MPR Agustin Teras Narang menegaskan upaya membumikan Pancasila tidak boleh berhenti.

POLITIK | 20 September 2021

Kode Inisiatif Usulkan 3 Tahapan Pemilu 2024 Diperpendek

Kode Inisiatif mengusulkan tiga tahapan Pemilu 2024 diperpendek untuk efektivitas dan efisiensi Pemilu.

POLITIK | 20 September 2021

Pemerintah RI Bantu US$ 200.000 untuk Penanganan Covid-19 di Myanmar

Pemerintah Republik Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar U$ 200.000 kepada Myanmar untuk penanggulangan Covid-19.

NASIONAL | 20 September 2021

Bamsoet Kutuk Tindakan Biadab KKB terhadap Nakes di Papua

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang disapa Bamsoet mengutuk keras serangan KKB terhadap nakes di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

KKB Serang Nakes di Papua, Politikus PKS: Bentuk Penghinaan terhadap Kemanusiaan

Politikus PKS Netty Prasetiyani Aher menyebut aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

Haji Lulung: Waspada Propaganda yang Benturkan Agama dan Pancasila

Haji Lulung mengingatkan masyarakat mewaspadai propaganda yang membentukan agama dan Pancasila.

POLITIK | 19 September 2021

Jalan Pagi dengan Jan Ethes, Jokowi: Rasanya Baru Kemarin Saya Timang-timang

Jokowi membagikan video momen jalan pagi dan bersepeda dengan sang cucu Jan Ethes Srinarendra di Istana Yogyakarta.

POLITIK | 19 September 2021

Partai Demokrat Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Hilangkan Presidential Threshold

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk menghilangkan presidential threshold.

POLITIK | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

MEGAPOLITAN | 28 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings